Berita

BPJamsostek Sangat Siap Jalankan Program JHT dan JP Pengalihan dari PT. Taspen

Kanigoro.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau lebih dikenal sekarang dengan BPJamsostek mengaku sudah sangat siap dalam menjalankan pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Selain itu, BPJamsostek pun menjamin proses pengalihan program JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJamsostek tidak akan menimbulkan pengurangan atau kerugian manfaat pada pesertanya.

“Kami, BPJamsostek sudah sangat siap dalam menjalankan pengalihan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dari PT. Taspen,” tegas Direktur Rencana Strategis dan TI BPJamsostek, Sumarjono di Jakarta, pada acara diskusi Media Briefing Isu Terkini BPJamsostek, Jumat (21/2).

Menurut Sumardjono, BPJamsostek telah teruji selama 42 tahun menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial dengan baik.

“Tentunya kami sudah menyiapkan infrastruktur dan SDM nya serta strategi lainnya yang mumpuni untuk melayani semua program jaminan sosial. Sistem informasi sudah kami siapkan dengan baik dan telah teruji,” ujar Sumarjono.

Sumarjono pun menyatakan, BPJamsostek selalu siap menerima terlaksananya pengalihan program yang maksimal terealisasi tahun 2029 sesuai perintah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. “Skemanya seperti apa, nanti kami tunduk kepada pemerintah yang menyusun. Kami juga sedang mempersiapkan investasi pengalihan program yang tidak sembarangan,” kata Sumarjono.

Sumarjono menambahkan, BPJamsostek juga telah menyiapkan teknologi yang disebut Dilan atau digital melayani yang dirancang office elektronik sebagai solusi menjamin hak kebutuhan dasar tanpa memihak segmen peserta.

“Harapannya bisa membuat rekan-rekan pekerja semakin yakin dengan pengelolaan jaminan sosial BPJamsostek. Kami memang punya ketahanan dana yang kuat, misalnya tanpa menaikkan iuran tapi mampu meningkatkan manfaat ke peserta,” imbuh Sumarjono.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu optimis pengalihan program dari PT Taspen ke BPJamsostek bakal dapat menciptakan pengelolaan jaminan sosial lebih baik.

“Kami pastikan tidak ada peserta PT Taspen yang bakal dirugikan satu orang pun dengan pengalihan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) ke BPJamsostek ini. Dan, jumlahnya dipastikan tidak boleh dikurangi juga,” kata Sri Rahayu.

Menurut Sri Rahayu, melalui skema pengalihan program JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJamsostek bertujuan agar semakin dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pesertanya.

“Dengan pengalihan program, maka jumlah uang yang dikelola makin bertambah, menguat. Hasilnya dapat dikembangkan oleh BPJamsostek untuk peningkatan kesejahteraan para pesertanya,” ujar Sri Rahayu.

Ketika ditanya, kenapa tidak bisa dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2029 ini. Sri Rahayu menyatakan semuanya tergantung kesiapan pemerintah.

“Jika dipercepat, semuanya tergantung niat pemerintah. Pemerintah harus segera mempersiapkan segala peraturan-peraturannya,” kata Sri Rahayu.

Sedangkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro menyatakan, PT Taspen sebenarnya tetap dapat menyelenggarakan programnya di luar yang dilaksanakan BPJamsostek.

“Yang selain SJSN tetap dapat saja diselenggarakan oleh PT Taspen. Tidak akan mengurangi manfaat kepada peserta PT Taspen, kata Indra.

Indra menyebutkan, pengalihan program dari PT Taspen ke BPJamsostek hanya berlaku kepada PNS pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) pengalihan program.

“Untuk PNS lama atau yang sebelum ditetapkannya PP dimaksud maka tetap diberlakukan skema regulasi lama yang tidak mengurangi manfaat, bahkan menjadi lebih baik lagi,” jelas Indra.

Terkait adanya pendapat atas kekhawatiran beberapa pihak terhadap kebijakan ini, Indra menegaskan tidak usah mengkhawatrkannya.

“Bukan peleburan, bukan pengalihan, tetapi bagian program yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah,” pungkas Indra.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, menyatakan, pengalihan program manfaat JHT dan JP dari PT Taspen ke BPJamsostek memang sesuai dengan arah jaminan sosial.

“Konteksnya itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditargetkan maksimal terealisasi tahun 2029. Sesuai juga dengan program pensiun ke depannya,” kata Didik.

Didik pun menjelaskan bahwa, ada tiga hal terkait program pensiun ke depan tersebut, yakni, manfaat yang tidak turun, terciptanya kesinambungan penyelenggara program, serta keberlanjutan fiskal atau keuangan yang kuat.

Sementara Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat bahwa PT Taspen dinilainya hanya ingin memonopoli menjadi satu-satunya penyelenggara dana jaminan sosial PNS.

“Justru hal itu berbenturan dengan aturan UU BPJS dan prinsip penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” kata Timboel.

“Amat jelas dalam skema transformasi bisnis, PT Taspen ingin menjadi pelaku tunggal perusahaan asuransi yang mengelola sepenuhnya dana pensiun,” pungkas Timboel (Azw).

Selanjutnya

Artikel Terkait