Berita

BNP2TKI Terus Lakukan Target Penajaman Kinerja

Kanigoro.com – Mengawali program Tahun Anggaran 2019, Kedeputian Penempatan BNP2TKI terus melakukan target penajaman kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

“Penajaman target kinerja terus kami lakukan. Beberapa target kinerja sudah menjadi outcome,” jelas Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono saat memberikan paparan dalam Rakornis BNP2TKI di Bogor, 31/1/2019.

Ia menyatakan, rencana aksi Tahun 2019 sebenarnya sudah tertuang dalam Renstra. Terdapat empat sasaran, pertama meningkatnya penempatan PMI sesuai prosedur berbasis Sistim Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dengan outcome jumlah calon penempatan PMI memenuhi dokumen.

Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan penempatan PMI. Ketiga, meningkatnya kepatuhan lembaga yang terkait dengan penempatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keempat, meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pemerintah melalui skema program Government to Government (G to G)

“Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sudah tercapai. Dengan adanya LTSA, pelayanan kepada PMI menjadi mudah cepat murah dan aman,” jelasnya.

Menurut Teguh, di Tahun 2019 presentasi Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kelengkapan dokumen memiliki target sebanyak 750 ribu PMI. Sedangkan target terlayaninya penempatan PMI melalui program G to G Korea dan Jepang berkualitas dan aman sebanyak 7500 PMI.

“Saya berharap target tersebut bisa tercapai di tahun ini. Dan untuk antisipasi kekurangan anggaran bisa dikomunikasikan sejak awal, sehingga anggaran yang tidak terpakai bisa dimaksimalkan,“ ujarnya.

Menyinggung sistim penempatan satu kanal, Deputi Penempatan mengatakan, Kemnaker yang menetapkan kebijakan dan BNP2TKI yang melaksanakan. Itulah yang kita gunakan sebagai dasar, khusus untuk ini masih ada beberapa perkembangan yang harus di update.

Sistim Satu Kanal merupakan bagian dari langkah untuk meminimalisir sistim Kafalah (sistem penguasaan tunggal atas PMI baik oleh majikan maupun recruitment office), sekaligus upaya Pemerintah menertibkan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

Terkait adanya beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan/penghentian penempatan PMI, Teguh menyatakan , kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ini memiliki risiko karena harus membendung penempatan PMI non prosedural.

“Kalau membendung tanpa menciptakan lapangan pekerjaan akan menyusahkan masyarakat. Artinya jika ada penghentian, calon PMI yang sudah memiliki ID pada Dinas Kabupaten/Kota kalau tetap dilayani dan artinya tidak ada yang salah. Artinya kalau sudah diproses sudah dilakukan pertimbangan tertentu. Saya berharap kita bisa menyamakan pemahaman, menyinkronkan pelaksanaan dengan daerah,” jelasnya.***(MH/t)

Selanjutnya

Artikel Terkait