BeritaFeatured

Atasi Masalah Kecurangan, Gerakan Bela Negara (GBN) Usulkan Penghitungan Suara Ulang

Kanigoro.com – Munculnya pengaduan masyarakat terkait kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang diberitakan baik di media mainstream maupun media sosial ternyata juga masuk ke pengaduan Ormas Gerakan Bela Negara (GBN).

Menyikapi pengaduan kecurangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara (DPN GBN) menggelar jumpa pers, Rabu di Gedung Joang ’45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Hadir dalam acara ini Ketum GBN, Mayjen TNI Purn. Budi Sujana, Sekjen, Dewan Pertimbangan DPP, Jenderal TNI Purn. Agustadi Sasongko Purnomo serta jajaran pengurus DPP GBN. Hadir pula Budayawan angkatan 66 Taufiq Ismail.

Menurut Budi, kecurangan Pemilu, dan gugurnya 500 orang petugas KPPS bisa memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam NKRI.

Mengutip UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pada Pasal 2, Budi mengatakan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.” Bahkan pada Pasal 3 ditambahkan bahwa pelaksanannya itu harus memenuhi prinsip mandiri, Jujur, adil, berkepastian hukum, tertib terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.

Menyikapi situasi nasional pasca Pemilu 2019, GBN mengajak seluruh ormas, LSM, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Keagamaan untuk ikut menjaga dan menyuarakan Pemilu agar sesuai prinsip Pemilu sebagimana dimaksud UU Pemilu.

Budi juga meminta aparat TNI/Polisi/ Pelaksana Pemilu agar menjunjung tinggi komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945.

“Bagaimanapun TNI, Polri dan ASN terikat penuh dalam Saptamarga, Tribata dan Abdi Negara yang harus dijalankan. Aparat pemerintah yang melanggar sumpah, berarti melanggar Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Terkait laporan kecurangan Pemilu 2019, Budi meminta baik kubu TKN maupun BPN untuk bersama menghitung ulang pada setiap jenjang dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. (T/Fn)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait