Berita

APJATI Selenggarakan Silaturahim dan Halal Bihalal

Kanigoro.com – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menggelar kegiatan Silaturahim dan Halal Bihalal di Rumah Makan Indonesia Seafood and Middle East Food Raden Bahari di Jalan Warung Buncit, Jakarta, Senin (24/6).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Sekjen APJATI Kautsar, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta anggota Perusahaan Migran Indonesia (PMI) dan Koordinator Formigran Indonesia Jamaluddin Suryahadikusumah dan mantan Staf Khusus BNP2TKI, Benhard Nababan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah mengatakan kegiatan Silaturahim dan Halal Bihalal Ke-VII dalam masa kepengurusannya ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahim dan saling maaf memaafkan antara pengurus APJATI dengan anggotanya.

“Sebagai pengurus saya meminta maaf jika ada salah dan khilaf dalam memimpin APJATI selama ini,” ujar Ayub.

Pada kesempatan itu, Ayub bersyukur di era kepemimpinannya telah selesai UU PMI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Permenaker No. 291 tentang Penempatan PMI ke Arab Saudi melalui Sistem Satu Pintu atau dikenal One Channel System.

Berita baiknya, kata Ayub, Sistem One Channel selain penempatan untuk Arab Saudi ini juga akan dibuka untuk Qatar dan UEA.

Ayub mengatakan bahwa pihaknya baru saja saja mengundang pengurus Hiptek ke APJATI untuk menjelaskan informasi kenaikan tarif pemeriksaan kesehatan PMI. APJATI minta agar pola perbaikan soal tarif kesehatan susuai permenkes dan harus segera disosialisasikan P3MI lewat ke Kemenaker. “Kenaikan tersebut memang kewenangan Hiptek, tapi bagaimanapun jangan sampai memberatkan TKI dan mempengaruhi cost structures. Karena cost structure adalah bagian dari kewenangan pemerintah,” ujarnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Ayub meminta kepada para anggota PMI agar terus meningkatkan profesionalitasnya dalam meningkatkan penempatan PMI ke luar negeri.

“Kita terus berusaha yang terbaik untuk terus membuka kesempatan kerja ke manca negara. Dengan menempatkan PMI yang berkualitas maka kita sudah memberikan perlindungan perlindungannya. Kita harus menjadi mitra terbaik pemerintah dalam menampatkan PMI,” papar Ayub.

Sementara itu, Koordinator Formigran Indonesia Jamal mengomentari sikap kritis Ketum APJATI terhadap Hiptek. Menurut Jamal sikap Ayub yang keberatan atas kenaikan biaya pemeriksaan PMI itu patut diapresiasi. Pasalnya, peningkatan biaya kesehatan itu akan belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas kesehatan PMI.

Tidak sedikit kasus yang ditemui banyak PMI bermasalah dengan kesehatan (unfit) ketika bekerja di luar negeri serta PMI yang dipulangkan karena kurang fit ketika bekerja. Tidak sedikit PMI yang unfit kemudian mendapatkan kekerasan dari majikan utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor rumah tangga.

“Yang harus dilakukan ialah evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan Hiptek dan bukan seenaknya menaikkan biaya. Kemenkes harus evaluasi kinerja Hiptek dan memberi sanksi bagi anggotanya yang asal-asalan melakukan pemeriksaan kepada PMI yang mau bekerja ke luar negeri,” pungkas Jamal. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya
Scroll Up