Artikel

Utang BUMN

Oleh Dr. Fuad Bawazier

Dalam beberapa kali kesempatan dan diskusi-diskusi saya selalu mengingatkan bahwa dalam pengertian utang negara tidak/belum termasuk utang BUMN. Utang BUMN yang kini (2018) sekitar Rp4175Triliun itu belum termasuk utang BUMN yang sekitar Rp5253Triliun (2018) dan oleh pemerintah utang BUMN ini diklasifikasikan sebagai utang swasta. Kalau utang pemerintah dan BUMN ini digabung sudah mencapai lebih dari Rp9400Triliun atau sekitar 67% dari PDB. Tetapi sebagian besar Utang BUMN itu adalah utang perbankan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sudah mempunyai aturan main tersendiri sehingga layak bila dipisahkan dari utang negara.

Sedangkan utang BUMN yang benar benar dari pinjaman sekitar Rp2000Triliun. Pemisahan utang BUMN dari Utang negara adalah cara pemerintah mengecilkan beban utang negara. Padahal kalau BUMN gagal membayar kembali pinjaman atau utangnya itu, kemungkinan besar utang atau pinjamannya akan jadi beban negara alias APBN. Sesungguhnya jika pemerintah konservatif, maka utang BUMN yang dari pinjaman sebesar Rp2000Triliun tadi sebaiknya dicatat juga sebagai utang negara dengan alasan sebagai berikut:

1. Kalau BUMN gagal bayar utang/pinjamannya yang sekitar Rp2000T itu kemungkinan akan jadi beban negara atau APBN sebab pemerintah yang akan bayar.

2. Aset BUMN itu kan sudah tercatat sebagai aset negara di Kementerian Keuangan; jadi kalau aset nya tercatat mesti nya utangnya juga dicatat negara sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

3. Sebagian utang BUMN itu juga karena penugasan dari negara jadi pemerintah harus konsekuen
dan jujur mengakuinya sebagai contingent liability. Artinya kalau BUMN gagal bayar maka pemerintahlah yang akan menanggungnya.

4. Faktanya negara juga sering melakukan tambahan /suntikan modal Ke BUMN (Penyertaan Modal Negara) yang dananya bermasalah dari APBN.

Bila utang/pinjaman BUMN yang Rp2000T ini dimasukkan sebagai utang negara, maka jumlah Utang Negara adalah Rp4175T plus Rp2000T atau totalnya Rp6175T atau 44% PDB. Dan harusnya pemerintahan Jokowi yang terkenal berani berutang, sampai-sampai Menteri Keuangannya sering diplesetkan jadi Menteri Utang,— tidak keberatan menggabungkan utang pinjaman BUMN ke dalam utang negara. Ini namanya prudent dan berhati hati.

Apabila pemerintah keberatan memasukkan pinjaman BUMN sebagai utang negara, maka
sekurang-kurangnya utang BUMN ini agar dicatat sebagai off balance sheet bersama atau sepanjang asetnya juga dicatat sebagai  off balance sheet baik di Laporan APBN maupun Neraca Pemerintah. Sebaiknya DPR dan pemerintah duduk bersama membuat kejelasan dan kesepakatan atas perlakuan utang BUMN itu dengan mendengarkan masukan dari BPK.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 7 Juni 2018.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up