ArtikelFeatured

Upah

Oleh : Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle)

Hari buruh telah berlangsung 1 Mei, May Day. Puluhan ribu buruh bergerak di Jakarta. Pada saat bersamaan di Purwokerto Jateng, Gubernur Ganjar mengadakan acara bersama buruh, dia mengatakan menjadikan buruh Raja setiap 1 Mei. Di Surabaya Kofifah juga merayakan hari buruh dengan kaum buruh, lalu menjanjikan hadiah bahwa anak-anak buruh yang kurang mampu akan mendapat jatah 5% kuota gratis masuk SLTA.

Buruh-buruh di Jakarta dalam sebuah video yang ditayangkan media online, tribunnews misalnya, longmarch sambil meneriakkan yel-yel “Jokowi-JK antek asing”, ” Jokowi-JK anti rakyat “. Ribuan buruh itu membentang spanduk organisasinya, Gabungan Serikat Buruh Indonesia.

Semua isu buruh hari ini tetap pada isu utama yakni upah murah. Elit-elit buruh yang dipanggil Jokowi ke istana Bogor, seperti Said Iqbal dan Andi Gani Nuawea, mengatakan problem upah terkait PP 78/2015 yang dikeluarkan Jokowi untuk mengekang kenaikan upah tersebut pada tahun 2015. Dalam pertemuan di Bogor kata mereka Jokowi akan mengubah PP tersebut.

Benarkah masalah upah ini nyata?

Soal upah tentu saja nyata sebab upah murah memang andalan Indonesia untuk menggaet investor asing dan bahkan andalan daerah-daerah di Indonesia bersaing diantara provinsi atau kabupaten/kota.

Persoalannya adalah selama hampir 32 tahun Orde Baru berkuasa dan 21 tahun paska Suharto, artinya 53 tahun lamanya, bangsa ini mengandalkan upah buruh murah sebagai “comparative advantage” dalam pembangunan. Lalu apa akibatnya pada buruh?

Akibatnya pada buruh adalah ketika mereka ikut membangun pabrik-pabrik besar, jalan, jembatan, perkebunan, pertambangan, komunikasi dan sektor lainnya, mereka tetap menjadi buruh miskin yang terus menerus diwariskan lintas generasi. Hal ini dapat dilihat Gini kita yang bergeser dari seputar 0,3 awal industrialisi menjadi sekitar 0,4 saat ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap bekerja lelah.

Bagimana bisa?

Elit-elit kapitalis yang mengendalikan negara, secara umum bekerja mengendalikan upah. Buruh harus terus hidup dalam jeratan upah murah. Sehingga buruh tidak mempunyai “bargain” politik “sharing power” menentukan pembangunan, khususnya bagaimana mengendalikan investasi (uang) yang menciptakan uang lebih besar. Buruh harus diperangkap dalam diskursus upah minimum.

Bagimana caranya?

Kapitalis harus memproduksi sistem perburuhan sbb. : 1) Flexibility Labor Market. Fleksibilitas pasar ketenagakerjaan harus dikontrol agar tidak ada istilah kerja tetap. Atau dikendalikan dalam batas 30%. Selebihnya hubungan majikan dan buruh harus bersifat tidak tetap, yakni kontrak waktu tertentu (PKWT) dan Outsourcing. Dengan demikian upah buruh tidak menjadi fix cost melainkan variabel cost, dalam jangka panjang.

Fleksibilitas ini menghindari buruh masuk dalam kumpualan serikat buruh, menghindari tanggung jawab perusahaan yang bersifat permanen dan membuat hubungan majikan vs. buruh bersifat impersonal.

2) Minimum Wage yang dikontrol. Upah minimum (minimum wage) dalam konsep yang baik adalah sebagai alat redistribusi. Artinya keuntungan ekonomi yang ikut diciptakan buruh dalam dinikmati buruh kembali, dalam bentuk upah yang layak. Namun, dalam perjalanannya, upah minimum telah diperalat kapitalis pemilik modal untuk menjerat buruh pada upah murah yang sah. Sah artinya diakui pemerintah.

Mengapa upah murah? Karena upah minimum ini di set sedemikian rupa sehingga nilainya hanya rata-rata 70% dari kebutuhan riil buruh, apalagi berkeluarga. Dengan demikian, buruh harus menambah jam kerja (lembur) untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya yang pas makan.

Upah minimum di Jakarta saat ini Rp 3,9 juta, Semarang Rp. 2,5 juta dan Surabaya Rp 3,8 juta, jauh dari kebutuhan pokok buruh lajang.

Perangkap upah murah ini dikuatkan oleh rezim Jokowi dengan PP 78/2015 yang mengatur kenaikan upah minimum setiap tahunnya hanya boleh maksimal sebesar jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Cilakanya bagi buruh struktur pengeluaran buruh terkait inflasi berbeda dengan pemilik modal, di mana pengeluaran buruh mengambil porsi terbesar pada makanan. Dan makanan merupakan sector yang proporsi inflasinya terbesar. Begitu juga soal pertumbuhan ekonomi, dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, orang-orang kaya alias pemilik modal, menurut riset World Bank, mengambil proporsi keuntungan yang jauh lebih besar.

3. Melemahkan Serikat Buruh. Serikat Buruh harus lemah, sehingga perannya dalam menentukan kebijakan/ hubungan industrial tidak boleh setara dengan majikan. Selain pelemahan via sistem hubungan/ikatan kerja, serikat buruh juga didegradasi dari posisi yang pernah dicapainya pada awal reformasi, yakni kuatnya peran Serikat dalam perjanjian kerja bersama, perlahan pudar saat ini. Tentu saja banyak langkah2 penjinakan pimpinan buruh dari pemilik modal maupun via kekuasaan.

What next? What is to be done?

Bagi kaum buruh, nasibnya hanya bisa ditentukan jika buruh bersatu merebut kekuasaan politik. Jika kekuasaan politik jauh dari buruh, apalagi buruh cuma pinggiran, maka buruh tidak pernah selesai menuntut kenaikan upah. Tahun demi tahun berganti. Satu Mei demi May Day berlalu nasib buruh bukanlah bertambah baik. Daya beli buruh yang semakin rendah, commodifikasi buruh murah yang terus berlangsung, alienasi buruh dan jauhnya Indonesia dari Welfare State, membuat buruh terjebak dalam kemiskinan dan kemiskinan yang berkelanjutan.

Janji Ganjar membuat Buruh jadi Raja sehari dalam realitas Upah Minimum Provinsi Jateng yang hanya Rp 1,6 juta sebulan, dan janji manis Kofifah beasiswa buruh miskin dalam realitas Upah Minimum Provinsi Jatim yang hanya Rp. 1,5 juta adalah banyolan atau ironi semata.

Lalu apakah buruh berharap diakhir masa jabatannya Jokowi merubah PP 78/2015 dan pro buruh? Lupakanlah. Itu hanya mimpi.

Satu-satunya jalan bagi buruh adalah tidak menyerahkan nasibnya pada penguasa. Melainkan menentukan sendiri masa depannya.

“Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah” (Al-Quran).

Selamat hari buruh ya. Maaf telat dikit, hari sudah berganti.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker