Artikel

Ubah Image dengan Aksi, Bukan Diskusi

Catatan untuk Saudara Ali Mochtar Ngabalin

Oleh: Ikhsan Kurnia (Penulis, Pengkaji Business and Political Branding)

Komunikasi politik Pemerintah dengan umat Islam, terutama yang berposisi sebagai oposisi, dinilai sangat buruk. Jumlah umat yang memilih sebagai oposan politik tidak dapat dipandang sebelah mata. Kekuatan mereka sudah menjadi gerakan sosial, bahkan lebih dari itu, yakni gerakan moral. Sehingga gerakan ini mampu berperan sebagai influencer yang cukup masif dan efektif, sampai-sampai dipandang sebagai ancaman (threat) bagi brand image pemerintah.

Jika situasi ini dibiarkan, maka dampaknya bisa buruk. Rezim ini terancam tumbang di Pemilu 2019. Saya membayangkan seandainya berada di posisi Presiden, saya akan minta KSP untuk membuat analisis SWOT untuk memapping brand image Pemerintah (dan Presiden). Mungkin sekalian membuat Perceptual Map untuk mengetahui brand positioning-nya. Dan yang terpenting, bagaimana solusinya (menggunakan strategi TOWS).

Setelah dianalisa dan dicarikan solusinya, rupanya pemerintah mengangkat Ali Mochtar Ngabalin (AMN) sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP, yang perannya membantu komunikasi politik pemerintah dengan umat Islam. Apakah peran AMN ini akan berhasil?

Saya akan mencoba menganalisanya dengan perspektif branding, terutama mengenai brand image. Apa itu brand image? Ia adalah seperangkat representasi mental, emosional dan atau kognitif dari individu atau sekelompok individu yang mempersepsikan sebuah brand. Dengan kata lain, ia merupakan seperangkat persepsi tentang organisasi, produk atau brand yang ada dalam fikiran konsumen (C. Pich dan G. Armannsdottir, 2015: 2).

Jadi, persepsi publik terhadap pemerintah itu mencakup organisasinya (pemerintahan), produknya (kebijakan dan program) dan brandnya. Ia mencakup unsur fisik dan non fisik, berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible), serta unsur yang statis dan yang dinamis.

Lalu, apakah peran “juru bicara” bisa serta merta mengubah brand image pemerintah? Apakah re-branding bisa dilakukan dalam satu malam dengan simsalabim?

Jawabannya anda semua sudah tahu. Mengapa disiplin branding masuk ke ranah ilmu sosial-humaniora, karena ia berhubungan dengan manusia yang sangat dinamis pikiran dan perilakunya. Setiap proses sosial (termasuk juga social engineering) membutuhkan waktu yang tidak ujug-ujug. Termasuk halnya proses komunikasi (politik), tidak mungkin mengubah persepsi umat Islam dengan cepat hanya dengan memasang figur AMN sebagai staf KSP yang berperan sebagai “jubir” (saya beri tanda kutip karena Jubir pemerintah masih Johan Budi). Apalagi ini persoalan brand image yang variabelnya tidak sedikit.

Dalam konteks komunikasi politik dengan umat Islam, persoalan yang dihadapi pemerintah tidak tunggal. Saya akan coba jabarkan beberapa poin saja.

Pertama, salah satu variabel brand image terpenting adalah association. Asosiasi ini berhubungan dengan long-term memory, yakni kosakata yang selama ini sudah bercokol di kepala. Nah, selama ini image pemerintah diasosiasikan dengan berbagai kata dan frase yang sulit dilepaskan, misalnya: memusuhi ulama, memusuhi Islam, tidak adil, pro asing, dan sebagainya (silahkan sebutkan sendiri). Jika pemerintah ingin memperbaiki citranya, caranya dengan memutus tali asosiasi tersebut.

Kedua, penguasa hari ini (Presiden Jokowi) didukung oleh partai PDI-P, yang secara long-term memory selama ini dipandang sebagai rival politik dan ideologi dari Islam politik (terutama kelompok Neo Masyumi). Ini sudah tidak lagi merupakan asosiasi, melainkan sudah satu paket (co-branding antara brand Jokowi dan brand PDI-P). Jika demikian brand image yang ada, maka seberbusa-busa apapun AMN nyaris mustahil untuk meyakinkan umat Islam (oposan) bahwa rezim ini adalah “teman” apalagi “saudaranya”.

Ketiga, Dalam situasi fragmentasi politik yang sangat kuat saat ini (antara rezim versus oposisi), komunikasi dengan kata-kata tidak akan mungkin efektif. Bahkan nyaris tidak akan berguna. Meskipun itu dilakukan oleh seorang AMN yang selama ini dianggap sebagai teman (bagian dari) oposisi pemerintah (yang kemudian berada di posisi pemerintah). Inilah saatnya kita bersyair: “when words are no longer meaningful”.

Kesimpulan saya, peran jubir dalam konteks komunikasi politik dengan umat Islam hanyalah artificial yang tidak akan menimbulkan efek apapun (zero effect). Yang barangkali lebih efektif adalah melakukan strategi “re-branding” dengan mengubah aksi (tindakan), bukan mengubah cara diskusi.

Yang lebih penting adalah mengubah hal-hal yang lebih substantif dan meninggalkan retorika. Yang lebih diharapkan adalah perubahan paradigma, sikap, kebijakan, program dan derivasinya. Caranya adalah dengan melakukan “taubatan nasuha” secara “radikal”, bukan tobat sambel yang hanya melakukan pedekate menjelang Pemilihan.

Tapi, secara matematis, itu pun sudah terlambat. Karena usia pemerintahan ini tinggal menghitung bulan, setelah 4 tahun lamanya dinilai menyakiti hati umat Islam secara terang benderang dan berkelanjutan. Suka atau tidak, itulah cara kerja political branding.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: