Artikel

Transparansi Pejabat Publik

Oleh: Kang Juki, pegiat media sosial

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra, pernah ada pembagian jatah pakaian untuk seluruh kaum muslimin, masing-masing satu. Namun dalam suatu majelis (ada yang menyebut Khalifah Umar sedang khutbah Jumat diinterupsi), salah seorang sahabat memprotes, “Wahai Amirul Mukminin, masing-masing kami mendapatkan jatah satu pakaian. Lalu mengapa engkau mendapatkan dua?”

Mendapat pertanyaan seperti itu, Khalifah Umar tak sedikitpun menampakkan kemarahannya. Bahkan kemudian meminta putranya, Abdullah bin Umar bin Khattab untuk memberi penjelasan.

“Hadirin sekalian. Badan bapak saya (Umar bin Khattab) sangatlah besar. Jadi, jatah satu pakaian tidak muat untuk tubuh beliau. Karena itu jatah untuk saya diberikan agar bisa dibuat pakaian yang cukup buat beliau kenakan,” jelas Abdullah.

Kisah ini menggambarkan, bahwa sebenarnya tuntutan transparansi pendapatan pejabat publik sudah ada sejak berabad-abad lampau. Sehingga kalau saat ini masih ada pejabat publik yang tidak transparan dengan pendapatannya, sebenarnya termasuk produk pejabat yang ketinggalan jaman, out of date.

Memberikan contoh transparansi pejabat publik adakalanya perlu menukilkan kisah-kisah inspiratif para sahabat Nabi Muhammad saw. Karena tak sedikit, pejabat yang berlatar belakang tokoh-tokoh agama, atau pejabat di lingkungan Kementerian Agama, malah kurang transparan. Sikap seperti ini saat ada yang mengritisi, tak jarang malah dibully, dianggap mengurusi “periuk nasi orang lain”.

Sebelum Umar bin Khattab ra, Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ra juga pernah ditegur para sahabat, karena usai dilantik menjadi khalifah masih berdagang di pasar. Khalifah Abu Bakar pun tidak marah dengan teguran tersebut. Hanya membalikkan teguran dengan pertanyaan, “Kalau tidak berdagang, bagaimana saya menafkahi keluarga?”

Dari situ kemudian para sahabat berembug dan memutuskan memberikan gaji untuk Khalifah Abubakar ra, agar bisa lebih fokus mengurusi tugasnya, sehingga tak perlu berdagang lagi. Sehingga kalau di masa sekarang ada pejabat yang menyedekahkan gajinya, harus jelas pula dari mana sumber pendapatan untuk menafkahi keluarganya? Apakah bisa mengganggu konsentrasi tugasnya, membuatnya terlibat dalam konflik kepentingan?

Yang perlu dipahami, transparansi di sini terkait dengan asal pendapatan, bukan pengeluarannya. Khalifah Umar dipertanyakan asal pakaian yang dikenakannya, mengingat badannya yang besar. Padahal pembagian jatah pakaian hanya satu, pastinya tak cukup untuk badannya yang besar. Sedangkan Khalifah Abu Bakar dipermasalahkan saat sudah menjadi khalifah masih berdagang, sehingga kemudian diputuskan diberi gaji sebagai khalifah dari Baitul Mal, agar tak lagi berdagang.

Yang terjadi di masa sekarang, transparansi pejabat publik hanya terjadi dalam hal pengeluaran. Saat memberi sumbangan dipublikasikan, tapi dari mana asal dana sumbangan tak disebutkan. Sehingga sumbangan tersebut atas nama pribadi atau jabatan juga tidak transparan.

Pejabat publik yang berlatar belakang pengusaha, apa sudah benar-benar berhenti menjadi bagian dari aktivitas perusahaannya, atau hanya secara formal saja tak tercantum dalam dokumen perusahaan? Atau justru sebaliknya, setelah menjadi pejabat malah bikin perusahaan atas nama supir, tukang kebun dan para pembantunya?

Tanpa keberanian para pejabat untuk bersikap transparan akan sulit diharapkan, tingkat korupsi bisa ditekan.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya
Scroll Up