ArtikelFeatured

Tangkap dan Pecat, Intruder Dalam Sistem IT KPU Yang Telah Mengacaukan Data DPT Maupun Entry Data C1

Oleh : Agus Muhammad Maksum (Juru Bicara Tim IT/ Siber Badan Pemenangan Nasional 02)

Sebagai upaya menghadirkan Pemilu berkualitas, Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah melakukan audiensi formal sekitar 7 kali ke KPU. Tujuan utama dari audiensi tersebut membahas potensi persoalan yang ada terutama terkait dengan data DPT yang tidak wajar karena ada sekitar 17.553.708 yang lahir dari 3 tanggal yang sama (tanggal 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari), selain ada banyak data ganda, 1 Kartu Keluarga (KK) banyak sekali anggota keluarga, ratusan ribu pemilih di atas 90 tahun, dan 20 ribu lebih usia di bawah 17 tahun.

Tanggal 14 April 2019, BPN dalam press rilisnya sudah menyampaikan setelah pertemuan dengan KPU pada tanggal yang sama, jika berbagai persoalan di atas berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, massif dan sistematis, yang bisa dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Pemilu 2019 sudah berlangsung. Keadaanya sebagaimana kita ketahui, banyak sekali kecurangan dengan berbagai modus yang sama dan melibatkan banyak pihak dengan posisi yang sama. Yang tampak kepada kita surat suara 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS dan banyak pihak internal bekerja untuk merealisasikan kecurangan-kecurangan tersebut.

Hingga hari terakhir menjelang pemilu, KPU tidak memberikan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang betul betul DPT final. Karena DPT sebelumnya, ada perbaikan perbaikan yang dilakukan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 karena ada berbagai temuan di lapangan yang memang banyak sekali kekeliruan kekeliruan.

DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Dampak DPT yang bermasalah, Ghost Voters (Para pemilih hantu) muncul. Sebagai contoh, seorang ibu bernama Tri Susanti, dari RT 003/002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, mendapati ada 5 (pemilih hantu) menggunakan alamat rumahnya dan 5 (pemilih hantu) tersebut ada dalam DPT. Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke BAWASLU Surabaya. Dalam laporannya ke BAWASLU, ibu Tri Susanti menyebutkan juga banyak tetangganya juga memiliki masalah yang sama.

Ada banyak (pemilih hantu) di banyak RT di daerah itu. Nama-nama (pemilih hantu), para warga sama sekali tidak mengenal nama nama tersebut yang menggunakan alamat rumah mereka, dan nama-nama tersebut ada dalam DPT.

Selain fakta ini, kami bersama tim TV One pergi ke Bogor untuk mengecek nama nama yang ada dalam DPT. Hal yang sama terjadi. Kami tanyakan ke ketua RT yang belasan tahun menjadi ketua RT, dan kami tanya ke banyak warga di RT tersebut. Namun mereka semua tidak mengenal nama nama yang kami tanyakan. Ini menunjukkan namanya ada dalam DPT, tapi nama tersebut seperti hantu.

Selain itu, ada kecurangan berkali kali di web resmi KPU. Layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali, Capres 02 dicurangi, suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. KPU sendiri sudah mengakui adanya “kesalahan kirim data”. Kasus ini terjadi di TPS 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Dalam scan C1 yang diunggah, suara Jokowi-Ma’ruf 47, Prabowo-Sandi, 162 suara. Tapi dalam data yang diinput KPU, suara Jokowi-Ma’ruf naik menjadi 180, dan Prabowo-Sandi menyusut menjadi 56 suara. Ini fakta yang diakui dan sudah diperbaiki KPU. Contoh lain adalah TPS 18 Desa/Kel. Malakasari Kec. Baleendah Kab. Bandung, Provinsi Jabar. Tertulis di web KPU, Capres Jokowi-Ma’ruf mendapat 553 suara dan Prabowo-Sandi mendapat 30. Jika dilihat di C1 di dalam web KPU, Jokowi-Ma’ruf mendapat 53 dan Prabowo-Sandi mendapat 130. Ada kecurangan dalam meng-entry. Jokowi-Ma’ruf ditambahkan angka 5 (menjadi lima ratus) dan Prabowo-Sandi hilang angka 1 (seratus). Contoh kecurangan dalam meng-entry seperti ini banyak.

Selain itu, jika diperhatikan dalam beberapa hari ini web KPU cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Ma’ruf dikisaran 54 %. Padahal tentunya, banyak sekali data yang tersedia bagi KPU untuk menginput data-data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS. Tetapi web KPU mempertahankan 54 % kemenangan sementara Jokowi-Ma’ruf. Semoga KPU segera menyadari jika yang dilakukan perlu dengan segala integritas.

Apakah memang fenomena ini alami atau tidak alami, tapi integritas KPU, apalagi dengan berbagai “kesalahan teknis” yang sama terjadi berulang kali. Bahkan web KPU memuat beberapa hasil pemilihan yang menunjukkan Jokowi-Ma’ruf menang, tapi tanpa mencantumkan C1. Bagaimana rakyat bisa tahu jika KPU menyampaikan info yang benar, jika tanpa mencantumkan C1. Web KPU yang mencantumkan C1 saja masih salah, apalagi tidak mencantumkan.

Contoh kecurangan seperti ini banyak dan menimbulkan kesimpulan, jika kinerja KPU lemah, dan kinerja tim IT KPU layak untuk dicurigai. Oknum yang terlibat dalam melakukan manipulasi data harus segera ditindak. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan bisa mengerjakan tugasnya dengan adil, jujur dan profesional.

Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk sejak era Reformasi. Demokrasi dengan prinsip One Man One Vote hancur demi upaya meraih kekuasaan. Banyak sekali fakta menunjukkan yang menghancurkan demokrasi. Anak kecil mencoblos banyak surat suara, sisa surat suara dicoblos semaunya, surat suara yang sudah dicoblos, penyimpanan kotak suara yang melanggar SOP, keterlibatan oknum – oknum resmi penyelenggara pemilu, massifnya kecurangan di berbagai provinsi, keterlibatan oknum oknum aparat dalam proses kecurangan ini, penyembunyian C1 yang asli dan menggantinya dengan fotokopi C1, dan masih banyak lagi modus yang dilakukan sebagaimana sudah beredar luas di masyarakat.

Kami bukan mau membeberkan semua kecurangan ini dalam press rilis ini. Tapi pesannya adalah banyak hal sangat serius akibat dari kejahatan demokrasi ini. Segera dan sesegera mungkin tangkap intruder yang berada di dalam siatem KPU yang sudah kami warning sejak beberapa bulan lalu dan juga pada hari tenang, itulah yang harus dilakukan oleh KPU agar oknum intruder tidak lagi menginput data dan membuat kekacauan ke dalam web KPU. Bila tidak di lakukan oleh KPU padahal dampaknya sangat nyata maka ada apa dengan KPU?

BPN sangat menyayangkan sekali, Pemilu 2019 ternodai dengan kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.

Apalagi BPN sudah sebelumnya mengingatkan agar potensi kecurangan harus dihindari. Namun, faktanya kecurangan tetap terjadi. BPN tetap memantau proses penghitungan suara.

Dalam proses penghitungan suara ini, pemungutan suara ulang di ribuan tempat yang akan dilaksanakan lagi, dan segala proses yang terkait dengan pemilu, KPU sebagai penyelenggara, harus bisa memberikan jaminan, bahwa semua sisa proses pemilu ini masih tersisa dan menentukan ini harus dilakukan tanpa ada berbagai kecurangan jujur adil dan transparan.

*Press rilis ini dibuat melalui Konferensi Pers BPN di Hotel Dharmawangsa Jakarta. Bersama Hashim Djojohadikusumo, Direktur Media BPN 02. (Fn)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait