Artikel

Sulitnya Menaikan Iuran JKN untuk Orang Miskin

Chapter II

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang (Ketua DJSN 2011-2015 dan Pemerhati Jaminan Sosial)

Dasar Hitungan PBI Rp. 36.000/POPB

Pada pertengahan tahun 2015, sebagai Ketua DJSN waktu itu, saya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Prof. Bambang Brodjonegoro, dalam bentuk surat tertulis resmi dengan Nomor surat : 384/DJSN/VII/2015, Perihal: Penyesuaian Besaran Iuran PBI JKN, tertanggal 14 Juli 2015.

Apa kepentingan DJSN mengajukan kepada pemerintah besaran iuran PBI dimaksud. Karena perintah UU SJSN. UU menugaskan DJSN untuk mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Untuk mendapatkan kesepakatan besaran iuran PBI telah diadakan Rapat Tingkat Pimpinan antara DJSN, Menteri Kesehatan, Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan serta Direksi BPJS Kesehatan pada tanggal 9 Juli 2015.

Salah satu hasil rapat, DJSN diminta untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan tentang usulan besaran iuran bagi PBI dengan argumentasi yang kuat dan rasional untuk dialokasikan dalam APBN 2016.

Karena DJSN sudah melakukan penelitian sejak akhir 2014 terkait iuran PBI, bekerjasama dengan FKM UI, Kemenkes, BPJS Kesehatan, ke berbagai faskes untuk mendapatkan data primer, maka momentum kespekatan rapat tersebut sebagai pintu masuk melaksanakan tugas DJSN dan menyampaikan besaran iuran kepada Menkeu.

Poin penting usulan besaran iuran PBI, antara lain adalah:

Pertama; Besaran iuran JKN bagi peserta PBI untuk diberlakukan tahun anggaran 2016/2017 adalah Rp. 36.000.-/POPB (PerOrang PerBulan), dengan justifikasi dan Policy brief yang cukup lengkap dan turut dilampirkan dalam surat DJSN). Dengan target peserta PBI 92,4 juta pada tahun 2016, maka total dana yang dibutuhkan Rp. 39,9 triliun.

Kedua; Dari jumlah kebutuhan iuran Rp.36.000.-/POPB, tersebut di atas, sebesar Rp. 23.000.-POPB telah dianggarkan dalam pagu Kementerian Kesehatan untuk 92,4 juta jiwa peserta PBI, sehingga total anggaran iuran PBI yang sudah dialokasi dari APBN Sektor Kesehatan sebesar Rp. 25,5 triliun. Dengan demikian maka masih terdapat selisih kebutuhan dana iuran bagi peserta PBI sebesar Rp. 14,4 triliun.

Ketiga; Pihak Kemenkes meminta selisih kekurangan iuran PBI sebesar Rp. 14,4 triliun tidak dibebankan dari pagu anggaran sektor kesehatan.

Keempat; Pihak Kemenkeu berkomitmen bahwa “pengalokasian anggaran Kementerian Kesehatan juga untuk penguatan suplai kesehatan termasuk infrastruktur pelayanan kesehatan dan SDM Kesehatan”.

Oleh karena itu harus dicarikan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk menutupi selisih kebutuhan iuran PBI sebesar Rp. 14,4 triliun.

Kelima; Untuk mendapatkan sumber dana menutupi kekurangan Rp. 14,4 triliun, ada beberapa upaya yang disarankan:
a) Mengambil langkah-langkah inisiatif menaikkan harga rokok dan minuman yang berpotensi menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat, dan mengalokasikan pendapatan atas inisiatif kenaikan harga tersebut untuk digunakan sebagai sumber potensial dalam menutupi kekurangan anggaran iuran JKN bagi peserta PBI.

b) Sharing budget dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa harus bertentangan dengan UU SJSN.

c) Sumber-sumber lain yang memungkinkan dari sektor-sektor lainnya.

Besaran iuran PBI Rp.36.000.-/POPB, dinilai cukup memadai untuk mendanai manfaat dan pelaksanaan program JKN. Besaran iuran tersebut bersifat futuristik sehingga kesinambungan pendanaan program JKN dapat terjaga untuk memastikan aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan.

Dengan besaran iuran PBI Rp. 36.000.-/POPB, maka Kementerian Kesehatan dapat melakukan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan agar tarif tersebut memenuhi prinsip harga keekonomian sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan serta mencegah JKN sebagai sebuah produk inferior.

Disisi lain, pihak BPJS Kesehatan dapat membayar fasilitas kesehatan secara lancar sehingga menghindari munculnya biaya-biaya sosial (social costs) sebagai akibat keterlambatan pembayaran karena permasalahan likuiditas program JKN.

( bersambung)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait