ArtikelFeatured

Siapkan Stamina Karena People Power Berlangsung Lama!

Oleh: Tjahja Gunawan (Penulis Wartawan Senior)

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penghitungan suara Pemilu Presiden yang mendadak dan dipercepat, hanya akan mempercepat terjadinya aksi kedaulatan rakyat atau people power. Di saat kebanyakan masyarakat sedang istirahat tidur, KPU justru mengumumkan kemenangan Paslon 01 hari Selasa jam 2 dini hari (21/5).

Langkah KPU untuk mempercepat pengumuman hasil Pilpres tentu sangat mengejutkan dan janggal. Padahal, jadwal yang sudah ditetapkan KPU sebelumnya disebutkan pengumuman hasil Pilpres akan dilakukan 22 Mei 2019.

Sebenarnya ada apa dengan KPU ? Apakah KPU ditekan dan diancam pihak tertentu ? Kini berbagai pertanyaan dan spekulasi mencuat di benak masyarakat. Namun apapun alasannya, kita masyarakat patut curiga dengan langkah KPU ini. Penyelenggara Pemilu ini mengumumkan masalah penting di malam hari.

Sesuai dengan kata dasarnya umum, maka pengumuman sebenarnya dimaksudkan agar didengar dan dilihat banyak orang. Tapi yang dilakukan KPU justru sebaliknya, dia mengumumkan hasil Pilpres secara diam-diam di tengah malam.

Nah, kalau pengumuman dilakukan pukul 2 dini hari, bagaimana bisa masyarakat luas bisa mendengar dan mengetahuinya? Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, malam itu adalah saat istirahat dan tidur bagi manusia. Dalam Surah Al Furqon ayat 47 disebutkan: “Dialah (Allah) yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha”. “Hanya pencuri, jin dan setan saja yang bekerja tengah malam,” ungkap Ustadz Tengku.

Tujuan KPU mempercepat pengumuman hasil Pilpres sangat boleh jadi dimaksudkan agar acara aksi People Power Damai tanggal 22 Mei 2019, bisa dianggap sebagai makar sehingga para aktivis dan para tokoh demo tersebut akan ditangkapi karena dianggap melakukan tindakan ilegal. Padahal sebenarnya menyampaikan aspirasi dan pendapat serta aksi melawan kecurangan Pemilu, dijamin dan dilindungi undang-undang.

Pengumuman KPU yang dipercepat dan dilakukan di malam hari, nampaknya terkait dengan skenario aparat kepolisian untuk menerapkan pasal makar kepada para tokoh yang selama ini kerap mengritik dan menggugat soal kecurangan dalam Pemilu 2019. Buktinya, dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengumuman KPU tersebut, pihak kepolisian mengeluarkan surat panggilan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dengan tuduhan makar.

Seperti diberitakan portal berita CNN, Polda Metro Jaya dilaporkan menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra,  Prabowo Subianto, sebagai tersangka makar. Kabar itu juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

“Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut,” kata Dasco melalui sambungan telepon, Selasa (21/5).

Namun tidak lama kemudian, Polda Metro Jaya membatalkan surat panggilan kepada Prabowo Subianto. Seperti dilansir portal berita Viva, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Umum Khusus Polda Metro Jaya telah menarik surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan terlapor Prabowo Subianto.

Dari rentetan kejadian menjelang 22 Mei 2019, sudah jelas bahwa penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, berusaha untuk menafikan berbagai kecurangan Pemilu 2019.

Alih-alih memproses pengaduan dan laporan dari masyarakat dan Badan Pemenagan Nasional (BPN) Paslon 02 tentang kecurangan Pemilu, KPU justru memilih jalan tipu muslihat untuk sesegera mungkin mengumumkan kemenangan bagi Paslon 01 Jokowii-Ma’ruf Amin. Semula masyarakat menempuh jalan konstitusi dalam menyampaikan persoalan kecurangan Pemilu, namun setelah KPU mengambil langkah ilegal masyarakatpun akan menempuh jalan terakhir yakni aksi People Power Damai untuk merebut kedaulatan rakyat.

Kecurangan Pilpres harus dilawan dengan kedaulatan rakyat. Melalui jalan People Power secara damai dan terbuka. Sejak kecurangan Pemilu merebak secara terstruktur, sistematis, massif dan brutal, awalnya pihak 02 menyatakan tidak akan membawa masalah ini ke jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan pihak BPN justru meminta agar KPU bisa mendiskualifikasi Paslon 01 atas praktek kecurangan dalam Pemilu 2019. Tuntutan BPN ini sejalan dengan UU tentang Pemilu Tahun 2017. Namun pada Selasa siang, BPN mengoreksi sikapnya dan akan membawa masalah Pemilu 2019 ke MK.

Namun nampaknya KPU keras kepala dalam mempertahankan kecurangan dengan mempertahankan situng KPU yang tidak kredibel dan banyak kesalahan yang disengaja. Sejak awal, cara kerja KPU sudah berat sebelah. Sebelum Pemilu KPU sudah diberitahu tentang banyaknya data DPT yang amburadul.

Namun meskipun Tim IT BPN memberikan bukti-bukti amburadulnya data DPT tersebut, KPU tidak melakukan koreksi. Bahkan situng yang sudah terbukti banyak salah, KPU masih tetap ngotot mempertahankan situng KPU yang tidak kredibel.

Walaupun yang bekerja di KPU adalah manusia, namun para penyelenggara Pemilu ini sudah seperti robot-robot yg sudah di program dan dikondisikan oleh kekuatan dan kekuasaan dari luar. Targetnya adalah supaya real count situng KPU bisa sesuai dengan hitungan lembaga survei quick count. Kondisi ini sudah terlihat jelas, nyata dan mudah dibaca. Dari sinilah publik mulai curiga, sepertinya memang sudah ada pengkondisian antara hasil real count situng KPU yang disamakan dengan hasil survey lembaga quick count. Sejak awal penghitungan surat suara Pemilu 17 April 2019 lalu, lembaga survei abal-abal tersebut sudah menampilkan data-data palsu untuk menggiring opini yang menjadi pemenang Pilpres adalah Paslon 01.

Skenario busuk ini tetap dijalankan meskipun masyarakat telah menggugat dan membongkar bukti-bukti kecurangan, kejahatan, maupun berbagai kesalahan lainnya. Dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif ini dibongkar oleh para ahli IT dari berbagai universitas, lembaga independen dan juga oleh TIM IT BPN sendiri.

Bahkan Bawaslu sendiri sudah mengambil keputusan hukum bahwa KPU melanggar dan menyalahi aturan dalam perhitungan suara real count di situng KPU dan juga quick count. Anehnya, KPU bukanya melakukan koreksi dan memperbaiki kelemahan, tapi KPU malah terus mempertahankan situng KPU yang tidak kredibel dan sudah ditolak oleh BPN dan Capres 02. Dalam hal ini, KPU tetap ngotot bahwa situng KPU bukan hasil final.

Memang bukan hasil final tetapi situng KPU bisa memberi persepsi yang salah di kalangan masyarakat. Dan ternyata benar, situng KPU tetap dipertahankan dalam rangka membentuk opini publik sekaligus memproyeksikan kemenangan capres 01. Meski KPU akan mengulur waktu hingga tanggal 24 Mei 2019 untuk memutuskan secara final pemenang PILPRES 2019, keputusan KPU sudah bisa dibaca. KPU akan memaksakan diri, untuk mengumumkan Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Keputusan ini sudah dikondisikan dari awal dan berbagai argumentasi yang menyertainya pun sudah disusun oleh kubu 01.

Melalui keputusan KPU yang nanti akan secara resmi memenangkan Paslon 01 sebagai pemenang Pilpres 2019, maka penolakan capres 02 akan dianggap sebagai tindakan melawan hukum, tidak gentleman, kurang dewasa, tidak fair, ngambek, tidak punya jiwa negarawan sejati, dll. Argumentasi ini akan didukung oleh pendapat para politisi dan akademi gadungan, abal-abal dan bayaran. Semua itu dilakukan untuk menutupi kejahatan demokrasi.

Argumentasi lain yang nanti akan disuarakan kubu 01, adalah dengan alasan telah memberi kesempatan adu data di KPU dan tetap kalah, dan kalau tidak terima silahkan capres 02 untuk menempuh jalur hukum lewat MK, dan bla….bla..

Padahal publik juga tahu bahwa MK adalah institusi yg tidak bisa dipercaya, terbukti masih ada hakim yang korup. Mantan ketua MK dan yang kena kasus korupsi dan juga mantan hakim MK (Patrialis Akbar), dan bagian dari rezim penguasa.

Kalau KPU, Bawaslu, Kepolisian, menteri kabinet, ASN dan BUMN semuanya benar-benar netral tapi dibarengi risiko kehilangan jabatan atau pekerjaan bahkan diancam diperkarakan secara hukum, maka tidak mustahil para hakim MK itu akan mengalami nasib yang sama.

Oleh karena itu membawa kecurangan Pemilu ke MK hanya membuang-buang waktu. Saya belum mengetahui alasan dibalik langkah Prabowo-Sandi yang kemudian akhirnya menempuh jalur MK untuk mempermasalahkan kecurangan Pemilu ini.

Diluar jalur hukum yang akan ditempuh Paslon 02, rakyat yang merasa kedaulatannya dibajak sudah menyatakan tekadnya untuk melawan kedzaliman. Persoalan kecurangan Pemilu bukan semata pesta demokrasi lima tahunan, tapi menyangkut hak politik rakyat.

Puluhan juta rakyat Indonesia sudah siap turun ke jalan menuntut keadilan dan kejujuran Pemilu. Oleh karena sekali lagi, saya menghimbau kepada KPU agar lebih hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Jika KPU salah perhitungan maka keputusan KPU yang serampangan, acak-acakan, asal-asalan, dan tidak kredibel, maka gelombang protes masyarakat akan merebak dimana-mana. Rakyat akan menolak hasil KPU yang tidak jujur dan tidak adil. Bila hal itu terjadi kesalahan akan ditimpakan kepada ketua dan anggota komisioner KPU. Merekalah nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya.

Sementara TNI dan Polri juga tidak akan bisa selamanya membendung gerakan people power. Jika TNI dan atau Polri salah menangani massa aksi people power bahkan sampai salah tembak, rejim Jokowi akan tumbang lebih cepat. Semoga. Wallahu alam bi sawab.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait