ArtikelFeatured

Siapa Penjaga Demokrasi Kita?

Rangkuman

  • Barangkali, para politisi dan para partisan politik harus mampu menahan diri agar tidak telalu menganggap persaingan politik sebagai ajang perebutan kebenaran atau mennggangap pemilu layaknya medan peperangan.

Oleh : Dwi Hidayat Junaidi (Pengamat Politik PGK dan Alumnus Pascasarjana FISIPOL UGM Yogyakarta)

Sebagian besar masyarakat dunia memandang demokrasi merupakan sistem paling ideal di dunia. Studi tentang demokrasi masih terus dipelajari oleh para ilmuwan politik, guna memberikan perkembangan terhadap sistem demokrasi. Wacana demokrasi masih terus-menerus bergulir dengan proses demokratisasi di seluruh belahan bumi. Walaupun sistem ini pertama kali digunakan oleh peradaban Yunani Kuno, namun masih banyak orang percaya sistem ini mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negara.

Demokrasi adalah jawaban dari segala bentuk ketimpangan sosial yang melanda umat manusia, dari semenjak masa pemerintahan bercorak feodalisme hingga otoritarianisme moderen. Demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memberikan aspirasi, baik melalui menyatakan pendapat di khalayak luas maupun hak suara pada pemilihan umum (pemilu). Warga negara berhak memberikan saran ataupun kritik kepada pemerintah, sebagai sarana check and balances.

Mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memberikan pandangannya tentang demokrasi, yang kemudian menjadi slogan terkenal sepanjang masa, yaitu demokrasi harus berlandaskan pada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata-kata Lincoln tersebut selalu lantang terdengar oleh para pejuang demokrasi di seluruh belahan dunia. Sehingga titik tumpu demokrasi itu sendiri ada di tangan rakyat itu sendiri, sebagai pemegang legitimasi atas negara dan pemerintah. Sebagai sebuah konsep demokrasi memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka pada posisi pemerintahan.

Para calon pemimpin bersaing secara kompetitif untuk meraih suara dari rakyat. Suara terbanyak akan menjadi pemenang, yang kemudian menjadi pemimpin pemerintahan. Apabila berkaca pada sejarah, dalam buku “bagaimana demokrasi mati” karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, munculnya pemimpin diktator sebagian besar disebabkan karena adanya situasi politik dan keamanan yang tidak stabil. Sama persis dengan kejadian di Filipina era presiden Ferdinand Marcos. Jelang masa periode keduanya berakhir Marcos memberlakukan kondisi darurat dengan menerapkan hukum perang dan mengubah konstitusi, dengan menghapus pembatasan dua kali periode jabatan presiden. Alhasil Marcos pun berkuasa selama dua puluh satu tahun sebagai presiden Filipina.

Kondisi demokrasi Indonesia tidak lebih baik pada masa presiden Suharto, selama tiga puluh dua tahun kekuasaannya Ia menetapkan sistem pemerintahan otoritarianisme. Meskipun secara normatif pemilu masa orde baru berjalan “terkesan” demokratis, namun pada dasarnya tidak seperti itu. Kekuasaan Suharto yang mampu menggerakkan setiap lini sumber daya pada pemerintahan membuat pesaingnya tidak mampu berbuat banyak, terlebih lagi dengan keterlibatan militer di dalamnya.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi seringkali memunculkan para demagog. Antara demokrasi dan demagog selalu berjalan bersampingan, layaknya sebuah antitesa dari demokrasi, demagog akan menghambat proyek keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran menjadi mandeg. Para demagog tidak sungkan hanya mementingkan kepentingan partai di atas perjuangan nilai demokrasi. Kekuasaan dapat diraih dengan cara apapun bahkan dengan menggembosi demokrasi.

Bagaimana dengan perkembangan demokrasi di Indonesia?

Perkembangan demokrasi sudah menjadi barometer keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Menurut Samuel Huntington dunia telah melewati tiga fase gelombang demokrasi, saat ini kita sedang berada pada fase ketiga dari gelombang demokrasi. Gelombang fase ketiga ini juga sedang dialami oleh bangsa Indonesia, setelah mengalami fase kelam di bawah pemerintahan otoritarinisme. Dan menandai mulainya era reformasi Indonesia, yang kemudian menata kembali sistem demokrasi Republik ini.

Bangsa Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi semenjak awal kemerdekaan, dengan memadukan Ideologi Pancasila di dalamnya. Dan sempat diubah oleh Presiden Sukarno dengan menerapkan demokrasi terpimpin. Presiden Sukarno menerapkan demokrasi terpimpin dengan menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, meskipun hal ini menjadi perdebatan panjang oleh para peneliti sejarah dan ilmuan politik. Hal tersebut terjadi dalam kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil. Pengangkatan presiden seumur hidup disahkan melalui Tap MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Sukarno, menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Kondisi demokrasi di Indonesia sama persis dengan penyataan Huntington bahwa perjalanan demokrasi tidak selalu mulus, karena akan banyak hambatan dan tantangan di depan. Akan selalu ada persimpangan jalan dalam setiap perjalanan demokrasi. Levitsky dan Ziblatt menyebutkan, tidak selamanya proses demokrasi (pemilihan) melahirkan pemimpin demokratis. Bahkan sebaliknya melahirkan pemimpin dictator dan fasis. Semisal yang terjadi di negara seperti Venezuela (Hugo Chavez), Peru (Alberto Fujimori), dan Argentina (Juan Perón).

Perkembangan demokrasi di Indonesia masih dalam tahap relatif aman, tidak ada indikasi akan bermunculnya calon pemimpin diktator. Pemilu negeri ini masih berjalan pada jalur yang tepat, dengan suksesnya beberapa pemilu yang telah berlangsung pasca reformasi. Namun yang perlu untuk diantisipasi adalah polarisasi yang terjadi pada masa pemilu, terlebih lagi polarisasi pada pemilu tahun ini. Politik identitas dan fanatisme buta mewarnai pemilu kita kali ini. Apabila hal ini tidak bisa diredam atau diminimalisir, maka bukan hal yang tidak mungkin demokrasi kita akan ditunggangi penumpang gelap yang akan mengkudeta demokrasi.

Pemilu 2019 merupakan pemilu paling sengit dan panas dalam sejarah Republik ini. Masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) kubu pendukung pasangan dua pasangan calon presiden. Bahkan kedua kubu ini saling bertukar ejekan, yaitu golongan cebong dan kampret. Tidak sedikit masyarakat menyebut lawan politiknya adalah lawan yang harus dikalahkan karena mereka adalah pengkhianat dan penista agama. Saling klaim kebenaran terkait kubu mana yang paling agamis (Islami) mewarnai wacana politik masyarakat negeri ini. Citra ulama dibawa ke ruang politik demi meraih simpati pemilih muslim. Agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam berpolitik, malah dijadikan sebagai alat untuk meyerang lawan politik.

Di lain sisi kubu pemerintah memainkan kekuasaan politiknya untuk menekan kubu lawan yang mengkritik pemerintah. Pembungkaman terhadap oposisi melalui instrumen hukum untuk membungkam kritik oposisi, ini merupakan indikasi dari pemerintahan otoriter, bila ditinjau pendapat ahli Ilmu politik Juan Linz, yang mengajukan “tes litmus” (dalam buku The Breakdown of Democracy Regimes) pada pemimpin yang cenderung anti demokrasi. Namun yang perlu dicermati juga kubu oposisi memainkan politik yang kurang lebih sama, dengan melempar pernyataan bahwa mereka tidak akan mengakui kekalahan jika kubu lawan menang (petahana). Dalam “tes litmus”, ini merupakan upaya untuk melemahkan lembaga negara dalam rangka meraih kekuasaan. Kubu oposisi menganggap lembaga seperti KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi tidak kredibel. Bahkan akan melalukan pengerahan masa besar-besaran untuk membatalkan hasil pemilu. Patut kita anggap kubu oposisi pun gagal dalam tes tersebut (tes litmus). Padahal lembaga-lembaga yang mereka ragu kan tersebut rekrutmen anggotanya adalah keputusan bersama antara pemerintah dan DPR.

Melihat situasi politik tahun ini, tentu kita patut khawatir. Demokrasi yang kita percaya sebagai sistem yang mampu membawa keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran, harus berada pada koridor yang benar dan tepat, sehingga polarisasi pada masyarakat bisa diminimalisir, guna menghindari bobolnya demokrasi. Lalu pertanyaan siapa yang akan menjaga demokrasi kita?

Penjaga Demokrasi

Ketika para politisi sibuk berebut suara rakyat dengan segala cara, tanpa ada batasan tertentu, maka polarisasi masih akan tetap terjadi. Polarisasi jangan sampai menciptakan situasi krisis dalam negeri, yang berujung pada tumbangnya demokrasi ke tangan pemimpin anti demokrasi. Seperti apa yang telah terjadi di beberapa negara di dunia. Cara pendang, yang menilai lawan politik adalah musuh (sebagai pengkhianat, kriminal, dan penista), harus segera disudahi. Para politisi seharusnya mampu memberikan sikap politik yang baik bagi para partisan dan pendukungnya. Kompetisi elektoral bukan ajang saling memecah-belah, melainkan kompetisi adu gagasan bagaimana membangun Indonesia lebih baik.

Barangkali, para politisi dan para partisan politik harus mampu menahan diri agar tidak telalu menganggap persaingan politik sebagai ajang perebutan kebenaran atau mennggangap pemilu layaknya medan peperangan. Mengutip Levitsky dan Ziblatt dalam demokrasi juga diperlukan peraturan yang tidak tertulis, yaitu sikap menahan diri. Norma-norma atau kebiasaan menahan diri dan menerima/legowo ala Indonesia kadang harus dikedepankan. Tidak menganggap oposisi sebagai musuh yang akan merusak negara. Di pihak lain, petahana harus menahan diri agar tidak menggunakan wewenang konstitusionalnya dalam menekan lawan yang kritis. Walaupun sebenarnya petahana selalu mempunyai keunggulan dalam persaingan, inilah realitas dari demokrasi kita yang sulit terbantahkan.

Dalam sistem Presidential, presiden memiliki kekuasaan yang tak tidak terbatas, sehingga presiden bisa saja menjadi super power. Dengan begitu presiden bisa saja menekan oposisi melalui jalur legal, bila diperlukan. Apabila hal ini terjadi, maka tinggal menunggu waktu negara kita akan kembali jatuh ke arah otoritarianisme. Mungkin ini agak sedikit berlebihan, tetapi kita perlu waspada agar demokrasi kita tetap terjaga dan berjalan sesuai koridor yang benar. Diperlukan pengawasan ketat dari civil society, dalam menjaga demokrasi. Karena sesungguhnya yang akan menjaga demokrasi adalah kita sendiri (baik masyarakat biasa, pemuka agama, akademisi, negarawan, partisan dan politisi), yang harus mampu menahan diri agar tidak terjebak dalam persaingan sesaat.

Kemudian yang patut juga harus diwaspadai adalah kemunculan kelompok radikal anti demokrasi. Baik pemerintah maupun oposisi harus sepakat untuk menekan arus perkembangan kelompok radikal ini, yang bisa saja menunggangi kedua belah pihak. Hal ini adalah bentuk partisipasi para politisi untuk menjaga demokrasi. Terlebih lagi, Pemilu tahun ini kelompok radikal ini terindikasi menjadi pendukung salah satu pasangan calon presiden. Tentu saja hal ini agak mengkhawatirkan, karena jangan sampai mereka menjadi penumpang gelap, yang suatu saat nanti akan mengkudeta demokrasi.

Harus kita akui bahwa demokrasi menuntut suara terbanyak agar meraih kekuasaan, namun bukan berarti, demi meraih kekuasaan kita akan berkoalisi dengan kelompok anti demokrasi! Saya berharap para politisi harus berpikir ulang, bila akan berkoalisi dengan mereka. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up