ArtikelFeatured

Sebuah Usulan Teknis Lockdown

Oleh: Moh. Ikhsan Kurnia, S.Sos., MBA. (Aktivis, Pengusaha, Penulis; Pernah menjadi PA Menteri Agraria & Tata Ruang RI 2016-2017)

Diusulkan kepada:
Presiden Republik Indonesia
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Semua Otoritas Terkait.

Tren penyebaran Covid-19 kian hari semakin memprihatinkan. Sementara kapasitas health care kita sudah semakin kerepotan menangani jumlah pasien terinfeksi yang terus meningkat secara eksponensial. Mumpung belum mencapai peak season, sebagai salah satu warga negara yang mencintai bangsa ini, saya mengusulkan kepada pemerintah pusat dan semua stakeholder yang ada untuk bergerak dengan pacing yang lebih cepat.

Keputusan berisiko harus diambil dengan berani dan kesatria, meski dengan pengorbanan yang sangat besar secara material. Yang terpenting adalah menyelamatkan hidup dan kehidupan masyarakat kita, agar tidak terlalu berlama-lama berada dalam pusaran wabah yang demikian cepat penyebarannya.

Secara pribadi, saya mengusulkan agar Bapak Presiden segera memutuskan untuk membuat kebijakan karantina wilayah (lockdown, atau apapun namanya), demi membendung persebaran infeksi Covid-19. Sudah banyak pakar dan pihak yang memberikan alasan dan pertimbangan rasionalnya. Saya tidak akan mengulanginya dalam tulisan ini.

Meskipun demikian, kita memang harus tetap mempertimbangkan kegiatan ekonomi warga, agar kebijakan lockdown tetap dapat memberikan jaminan kepada setiap warga untuk memenuhi basic needs mereka. Untuk itu, saya tidak akan mengusulkan lockdown total ataupun super ketat sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Wuhan.

Saya hanya mengusulkan alternatif lockdown 70% atau dua per tiga kegiatan masyarakat. Hal ini mengingat kita masih membutuhkan 30% aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar (pangan).

Melalui tulisan ini, saya akan memberikan masukan yang agak teknis, namun cukup singkat. Saya menyebutnya “skenario rekayasa kegiatan ekonomi”. Poin-poinnya adalah sebagai berikut:

  1. First of all, sebelum melakukan lockdown, kita harus memiliki basis data dan pemetaan yang jelas tentang kondisi dan kesiapan: infrastrukur, stok, jaringan, operator lapangan, produsen, alur distribusi hingga supporting tools lainnya yang mendukung rekayasa kegiatan ekonomi selama masa lockdown.
  2. Semua data dari BPS, Kemensos, Kemenpan dan dari otoritas lainnya harus dikumpulkan dalam satu big data sebagai dasar untuk menyusun strategi dan teknik rekayasa kegiatan ekonomi selama lockdown. Segera buat aplikasi (apps) yang dapat memonitor inflow dan outflow bahan pangan yang ada di setiap daerah.
  3. Setiap kota harus diidentifikasi dan dihitung secara akurat ketersediaan stok pangan, jumlah pasar, jumlah toko ritel, dan rantai distribusi pangan lainnya. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas di tingkat kota/kabupaten.
  4. Dinas pertanian pusat dan provinsi berkoordinasi menyiapkan dan memastikan stok bahan pangan secara nasional minimal untuk 3 bulan kedepan. Petani dan produsen bahan pangan harus tetap bekerja dengan tetap memperhatikan physical distancing.
  5. Pemerintah daerah harus memutuskan dengan tegas mana saja toko-toko ritel yang harus tetap buka dan harus ditutup untuk sementara, dengan mempertimbangkan pemerataan akses konsumen terhadap bahan pangan.
  6. End-user (masyarakat) sebaiknya dibagi menjadi dua kategori: kelompok mampu (able) dan tidak mampu (unable) dalam mengakses makanan (mentah/jadi). Tidak perlu dibagi berdasarkan kelas sosial (kaya-miskin).
  7. End-user yang able adalah mereka yang masih mampu membeli makanan (mentah/jadi) selama masa karantina. Sedangkan end-user yang unable adalah mereka yang tidak mampu membeli makanan selama masa karantina.
  8. Bantuan kepada masyarakat dibagi 2: top down oleh pemerintah dan buttom up oleh civil society (perusahaan, volunteer LSM, ormas, komunitas, individu, dan lain-lain.
  9. Bantuan top down kepada masyarakat unable oleh pemerintah diberikan dalam bentuk BLT khusus sebagai kompensasi karantina (bukan BLT seperti biasanya). Sekali lagi, ini sifatnya kompensasi atas kebijakan karantina wilayah.
  10. Bantuan bottom up kepada masyarakat unable oleh civil society (solidarity power) diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan harian gratis secara door to door. Ini dapat dilakukan oleh relawan dari LSM, ormas, komunitas, individu (tetangga sekampung), dan lain-lain tapi harus tetap dikoordinasikan dengan pemerintah. Bantuan bottom up ini dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah.
  11. Operator lapangan dalam distribusi pangan gratis (mentah/jadi) kepada warga unable sebaiknya dikoordinasikan di tingkat RW. Setiap RW harus dipimpin langsung oleh ketua RW, dengan anggota tim yang terdiri dari pemuda karangtaruna, ibu-ibu PKK, DKM masjid, dan relawan lainnya. Sebaiknya jumlah tim dibatasi sesuai kebutuhan. Dan harus tetap mengindahkan protokol kesehatan yang ada secara ketat. Tentukan satu basecamp di masjid terbesar atau di gedung publik lainnya di tiap RW sebagai pusat kegiatan.
  12. Ojol (Ojek online) dan ojek pangkalan tidak perlu diliburkan. Justru mereka difungsikan sebagai tenaga food delivery (pengantar makanan – mentah/jadi) bagi masyarakat yang mampu (able) membeli makanan. Sehingga para driver tetap berpenghasilan dan ritel makanan tidak mati total. Namun, aturan physical distancing harus dipatuhi sesama driver.
  13. Pemerintah harus memastikan home support seperti ketersediaan listrik, gas, air dan lainnya agar tidak mengalami kelangkaan di toko-toko/warung-warung ritel.
  14. Polri dan TNI diperbantukan secara masif untuk mendisiplinkan kegiatan ekonomi warga dan menjamin stabilitas keamanan kota.
  15. TVRI sebagai stasiun TV pemerintah selama masa lockdown hanya memberitakan informasi dan dokumentasi penting seputar lockdown. Untuk sementara off terlebih dahulu semua program hiburan, sport dll, karena fungsi tersebut dapat disubstitusi oleh TV swasta. Semua kru TVRI di semua daerah difokuskan untuk mendukung misi tersebut.
  16. Pemerintah pusat mengeluarkan dasar hukum untuk pemberian keringanan pembayaran cicilan kredit, yakni 50% untuk 6-12 bulan ke depan. Saya pikir ini adalah win-win solution bagi debitur maupun kreditur agar keduanya bisa tetap sustain. Rasanya kurang fair juga jika beban ini ditanggung oleh salah satu pihak. Ini adalah beban yang harus ditanggung bersama secara win-win mengingat diakibatkan oleh force majeure. Yang harus dilakukan juga adalah implementasi kebijakan tersebut di lapangan sehingga tidak menjadi kebijakan menara gading.
  17. Kebijakan lockdown 70% (2/3) dengan pengecualian ini diharapkan dapat menjadi win-win solution antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Demikian poin-poin singkat usulan saya. Semoga dapat dipertimbangkan. Terima kasih.

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: