Artikel

Saya dan Dinamika Politik Jakarta

Oleh Himawan Sutanto (Kader Partai Demokrat)

Saya berada di posisi mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Posisi itu sebagai konsekuensi sebagai kader Partai Demokrat, dimana Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN memilih AHY sebagai calon yang berpasangan dengan Silviana Murni. Adapun Tiga pasang calon secara resmi mendaftar ke kantor KPU DKI mulai dari tanggal 21-23 September 2016. Mereka terdiri dari pasangan Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti dan Sylviana Murni serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dari sejarah pilgub DKI Jakarta dan perkembangan dinamika politik menjelang Pilkada DKI waktu itu, saya melihat bahwa suhu politik terasa kian memanas. Berbagai manuver dilakukan oleh elit parpol untuk menentukan jagoannya yang siap bertarung merebut DKI satu. Tidak tanggung-tanggung, para suhu politik kawakan alias politisi seniorpun ikut ambil bagian dalam memainkan strateginya menentukan arah siapa figur yang dianggap layak menandingi Basuki Tjahja Purnama alias Ahok selaku calon petahana. Sontak saja jagat sosial media ramai memperbincangkan situasi terkini terkait peta politik Pilgub DKI dengan nada komentar yang beragam.

Saya juga melihat ada yang memposisikan diri sebagai pendukung kandidat tertentu, tidak sedikit pula yang hanya menjadikan situasi ini sebagai guyonan yang dapat mengundang tawa. Bahkan para pengamat bermunculan, mulai dari kelas warung kopi hingga kelas elit yang sering muncul di layar kaca. Semuanya membahas peta politik DKI dengan berbagai argumentasi yang mereka miliki. Artinya, situasi politik yang ada telah menjadi santapan masyarakat pada ruang-ruang publik dari masyarakat bawah hingga atas. Dalam kondisi politik yang memanas seperti ini, tidak salah memang jika ada yang menyebutkan Pilkada DKI rasa Pilpres.

Dari irisan politik dan manuver elit yang dilakukan, saya lihat sepertinya memang nampak jelas sisa-sisa pertarungan Pilpres 2014 masih dimainkan dalam komposisi yang berbeda. Terlepas dari memanasnya suhu politik tersebut, menarik rasanya jika kandidat yang sudah resmi ikut bertarung tersebut untuk menyiapkan strategi merebut simpati masyarakat DKI degan cara yang elegan, mendidik, dan sekaligus dapat menjadi pembelajaran politik yang dapat mencerdaskan masyarakat. Walaupun akhirnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah memenangkan kursi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Suasana DKI Jakarta juga sudah mulai berubah dan adem secara politik, karena keberadaan Anis Baswedan yang mampu menunjukkan kelasnya sebagai intelektual mampu menghadirkan suasana politik lebih flesibel. Apalagi ditunjang dengan kebijakan baru bahwa Monas dibuka dan dikembalikan seperti sediakala sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan.

Kebijakan Politik Jakarta kini
Setelah dilantik, saya melihat Anies Baswedan membangun simpati publik dengan berbagai upaya memperbaiki semangat kebersamaan dan ingin menghadirkan keadilan sosial bagi warganya. Sebab semua kebijakannya benar-benar berdampak untuk khalayak ramai yang selama ini diabaikan. Dalam waktu satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta lewat twittnya mengatakan bahwa beberapa hari ke depan, Anies akan mengulas apa saja yang sudah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta selama setahun. Dalam pertemun reuni aktivis 80-90-an saya juga hadir disana dan lebih jauh Anies Baswedan mengatakan bahwa mencocokkan kembali arah yang dulu di perjuangkan tentang keadilan sosial, sekarang tidak bicara tentang menyuarakan keadilan tetapi sekarang harus menghadirkan keadilan bagi Indonesia. Dari pernyataan Anies kita bisa lihat, bahwa politik di DKI Jakarta adalah contoh yang telah memberikan suasana sejuk, bayak harapan dan dialekta mulai tampak di setiap rumah warganya.

Saya baca data dari berbagai media, bahwa basis pemilih Anies Baswedan adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dari 58 persen warga Jakarta yang memilih Anies pada pemilihan awal tahun 2017, 52 persen adalah warga kelas menengah-bawah. Lalu 65 persen hanya berpendidikan sekolah menengah atas ke bawah adapun kelompok masyarakat yang berpendidikan S-1 ke atas memang lebih banyak memilih Ahok. Tak salah jika Anies Baswedan ingin mengutamakan kepentingan pemilihnya dan itu wajar jika seorang politisi yang menang dalam sebuah kontestasi politik.

Dari hal di atas saya juga bisa melacak sejauh mana janji-janji Anis ketika kampanye sudah direalisasikan? pertanyaan itu juga muncul ketika satu tahun pemerintahan warga Jakarta berusaha mempertanyakan itu. Ternyata Anies sebagai Gubernur telah menunaikan janji-janjinya satu persatu secara tidak langsung telah terpenuhi, seperti; Menutup Alexis, menutup reklamasi, melaksanakan rumah DP RP.- 0 lalu kembalinya warga kampung aquarium yang digusur sama Ahok telah kembali ketempatnya dan masih banyak lagi.

Yang menarik dari persoalan janji Anies di atas adalah ketika saya, Agung dan Reiza ikut mendampingi warga Kampung Baru yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Warga Kampung Baru (AMPWKB) berdemonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sebelumnya mereka mengadu kepada Ketua Fraksi Demokrat Taufiqurrahman SH. tentang permasalahannya dan Ketua Fraksi Demokrat melakukan langkah dengan mengirim surat ke Pemda DKI dan akhirnya warga dipertemukan oleh biro Hukum Pemda, pertemuan telah terjadi dua kali dan hasilnya deadlock. Karena tidak ada hasil nyata dengan biro hukum, mereka akhirnya melakukan aksi ke Balaikota DKI Jakarta dan menuntut Gubernur Anies Baswedan mencabut Pergub Nomor 1323 Tahun 2017 tentang pembebasan lahan di Jalan MHT di Kampung Baru, RT 011 dan RT 016 di RW 07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Jalan MHT ditutup oleh PT Nurdin Tampubolon Fam (PT NTF) untuk kepentingan pembangunan kantor. Alasan warga mendesak Anies mencabut pergub itu, karena pergub itu dijadikan dasar hukum oleh pihak perusahaan melalui Nurdin Tampubolon selaku pemegang saham PT NTF untuk menutup akses jalan umum bagi masyarakat. Selama aksi di depan Balaikota selama sehari, warga merasa kecewa karena tidak di temui oleh Gubernur DKI. Kemudian warga pulang lalu berencana akan demo kembali dilain hari.

Ternyata demo warga di Balaikota tidak berhenti sampai disitu, yang menjadi menarik ketika malam sehabis demontrasi, saya ditelpon ajudan Gubernur, bahwa Gubernur mau berkunjung ke lokasi warga. Karena saya tidak di lokasi, akhirnya saya minta menghubungi Pak Husain warga di sana yang sedang ada pertemuan. Ternyata Anies Baswedan benar-benar datang dan menemui warga yang melakukan demo seharian di Balaikota. Dalam pertemuan dengan warga Anies Baswedan minta maaf karena tidak bisa menemui saat demo di balaikota karena ada agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan. Anies Baswedan kemudian mendengarkan keluhan warga secara langsung antara lain diwakili oleh pak Gungun, Pak Deden, Haji Toro, pak Martinus, ibu Nana Danish, ibu Siti Hudaemah, Pak Irdhana (–yang kebetulan rumahnya disamping persis tembok yang menutup jalan–) ditambah warga yang memenuhi balai RW dan kemudian meninjau lokasi jalan MHT yang ditutup pengembang. Hasilnya warga merasa ada semangat baru, yaitu harapan keadilan sosial yang dijanjikan Anies segera terwujud. Sebagai Gubernur dengan menindaklanjuti tuntutan warga, Anies mengatakan setiap kebijakan penataan kampung perlu melibatkan warga agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan warga. Untuk itu kita perlu duduk bersama, mendengarkan langsung dari warga, melihat masalah dari berbagai perspektif, bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik.

Sebagai Gubernur, Anies Baswedan keesokan harinya menjelaskan kepada media akan mengaudit keputusan Gubernur sebelumnya yang jadi dasar penutupan Jalan MHT Kampung Baru, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur tersebut. Keputusan yang ditandatangani Gubernur Djarot Saiful Hidayat itu membuat akses warga Kampung Baru ditutup oleh anggota DPR RI Nurdin Tampubolon. Pembangunan tembok dilakukan setelah mendapat legalitas berupa SK pembelian tanah. Adapun Nurdin tetap membangun tembok meski harus menutup akses warga karena berencana membangun gedung. Warga keberatan aksesnya ditutup karena merasa jalan yang ditutup Nurdin adalah jalan MHT atau jalan dari hibah para orang tuanya waktu itu. Selain itu, warga menemukan kejanggalan terhadap adanya surat yang menyatakan bahwa warga setuju dilakukan penutupan jalan yang ditandatangani ketua RT dan RW setempat dikarenakan tidak sesuai dengan fakta.

Dari kebijakan di atas, saya bisa melihat bahwa keputusan politik harus mampu menghadirkan keadilan sosial, sementara hal itu bisa dijawab oleh kehadiran Gubernur ke lokasi dan ternyata sangat efektif. Ketika Gubernur datang ke lokasi, warga mendapatkan perasaan lega, senang ketika tuntutan mereka direspon dengan cepat. Apalagi Gubernur sebagai pimpinan DKI Jakarta lebih mengedepankan dialog semua pihak yang terkait dengan masalahnya. Politik Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menunjukkan sikap tidak sewenang-wenang terhadap masalah warga. Sebab masih ada banyak kasus serupa yang terjadi di Jakarta sebelum pemerintahan DKI dipimpin oleh Anies Baswedan. Semoga kebijakan politik Anis Baswedan menunjukan cikal bakal Jakarta yang maju dengan kebahagiaan warganya. Kita juga bisa melihat, bahwa keberpihakan Gebernur DKI kepada masalah warga telah memberikan penilaian dan perasaan yang positif bagi warganya.

*Penulis adalah caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat nomer urut 8 dapil Jakarta Timur.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up