Artikel

Reuni 212 : Moralitas Militansi Umat Islam

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M,Sc

Pra kondisi
Sebelum acara reuni 212, yang jatuh pada 2 Desember 2018, berbagai situasi yang terkait dengan perjalanan dinamika politik menjelang Pilpres 17 April 2018 telah menunjukkan eskalasi yang meningkat.

Berbagai peristiwa politik dan dinamika sosial di masyarakat berlangsung. Gesekan itu terjadi juga bukan saja antar kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politiknya, tetapi juga rajinnya media-media elektronik mainsteam menghadirkan acara-acara yang mengedepankan pertentangan, perbedaan, peseteruan, dari pada yang sifatnya persamaan persepsi, kekompakan, kearifan, saling memuji, yang disajikan sebagai konsumsi masyarakat.

Bahkan dalam event-event tertentu, seperi Gerakan #2019GantiPresiden, di banyak tempat mengalami persekusi oleh sekelompok organisasi masyarakat dadakan, dan dibarengi dengan “pembiaran” oleh aparat keamanan.

Saya mengamati Reuni 212, 2 Desember 2018 kemarin, “tidak” menjadi luar biasa bahkan ada yang merasakan lebih dahsyat jumlah yang hadir dibandingkan Pertemuan Akbar Aksi Bela Islam 212, 2 Desember 2016. Jika tidak adanya prakondisi yang terjadi, yang sebetulnya dapat dihindari, jika pemimpin bangsa ini cerdas dalam melihat situasi, kultur, dan pola ikatan ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat di masyarakat muslim Indonesia.

Pra kondisi itu sangat kasat mata dirasakan masyarakat, baik yang dirasakan langsung, maupun melalui berbagai media sosial, dan media-media lainnya yang mereka peroleh. Walaupun tidak banyak terungkap dalam media cetak, elektronik mainstriem (TV), karena sudah terkooptasi dengan kepentingan pemilik media.

Kita lihat jejak digital peristiwa persekusi terhadap Ustadz Tengku Zulkarnain yang hendak ke suatu daerah (Kalimantan), Ulama yang hendak berdakwa di Sulut, UAS di Jawa Tengah, Neno Warisman di Pekanbaru, dan peristiwa-peristiwa lainnya.

Peristiwa yang sangat sensitif, dan semula tidak dianggap serius oleh pihak kepolisian, adalah pembakaran bendera Tauhid di Garut oleh oknum Banser. Dengan dalih bendera HTI, padahal tidak ada tertulis HTI dari hasil investigasi MUI.

Peristiwa itu menjadi “bara” di kalangan umat Islam yang sudah muak dan bosan melihat organisasi yang rajin memakai simbol “Islam”, menentang eksistensi dan menzolimi keesaan Allah SWT dan bahkan membela dan memahami mereka yang membakar bendera tauhid tersebut.

Pihak Kepolisian juga setali tiga uang, dengan menyatakan tidak ada niat jahat atas pembakaran bendera tauhid tersebut, lantas dibebaskan. Bahkan yang diburu yang membawa bendera.

Reaksi umat spontan, bersama PA 212, memprotes dan beramai-ramai membawa bendera tauhid di berbagai gerakan protes yang dilakukan. Isu sensitif ini menjadi gerakan masif, dan negara-negara Islam bereaksi.

Sampai situasi di atas, pemerintah tersadar dan khawatir akan mendegradasi pemerintah, dengan ikut turunnya Wakil Presiden JK mendinginkan suasana, dan dilanjutkan Rakor di Menko Polhukam mengundang semua ormas Islam untuk kosolidasi dan pendinginan suasana. Keputusan strategis yang disepakati pemerintah, Ormas Islam boleh mengibarkan Bendera Tauhid.

Proses pengadilan terhadap pembakar bendera tauhid dan pembawa bendera dilakukan, dan masing-masing divonis 10 hari penjara. Ini juga untuk menenangkan masyarakat, proses pengadilan telah berjalan. Walapun belum memberikan rasa keadilan Umat dengan 10 hari masa tahanan.

Setelah peristiwa pembakaran bendera tauhid, rupanya ada saja gerakan lain yang memancing PA 212, dengan memasang poster kalimat tauhid di bagian belakang rumah Habib Rizieq Shihab di Makkah. Akibatnya HRS berurusan dengan Polisi Arab Saudi. Dubes Indonesia di Riyad langsung membuat maklumat kejadian tersebut, dan menyatakan HRS dibebaskan dengan jaminan.

Terungkap kemudian kejadian tidak seperti yang di sampaikan Dubes. Blunder yang memalukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi.

Gerakan Militansi Umat Islam
Bicara politik Islam, saat ini tidak lagi menjadi “mainannya” partai politik Islam. Partai politik Islam sibuk dengan kavling kekuasaan yang didapat untuk menjadi anggota legislatif dengan berbagai kenikmatan yang mengikutinya. Partai Politik Islam yang beramai-ramai menikmati kue kekuasaan saat ini, tidak akan berani berjihad, berkorban, dan tahan menderita. Sebab atas nama Islam mereka sudah lebih mencintai dunia dari pada Pencipta Dunia.

Gerakan militansi Umat Islam, sudah diambil perannya oleh para Habib, Habaib, Ustadz, Ulama, Kyai, melalui majelis-majelis taklim, media sosial, Youtube, dan itu semua ada dalam genggaman para jamaah, yang setiap saat mereka dengar dalam berbagai kesempatan. Mereka menjadi lebih cerdas, lebih banyak mendapatkan informasi, konfirmasi, cek ulang berbagai isu. Dan saat ini juga kecenderugan kelompok menengah ke bawah dan ke atas, punyai spirit keagamaan yang bergerak naik.

Mereka inilah yang menjadi EO dengan sukarela, ikhlas, dan umumnya kelompok milenial, yang menggerakkan militansi Islam dengan komando Ulama. Saya punya pengalaman, di bawah para kelompok muda yang militan ini dengan semangat dan kegigihannya merancang renovasi total masjid dengan design yang menarik terbangun asri dengan biaya Rp. 5 miliar, tanpa dana sepeserpun dari pemerintah atau partai politik Islam.

Gerakan moralitas militansi umat Islam non partai, saat ini bergerak sebagai gerakan moral sosial politik yang mencoba memberikan kesadaran kepada Umat Islam sebagai penduduk yang terbesar atas berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para ulama, dan pemimpin bangsa.

Sederet indikasi – indikasi hampir setiap hari sudah diungkapkan. Tetapi Pemerintah bergeming dan bahkan menegaskan apa yang dilakukan sudah benar untuk kepentingan bangsa.

Falsafah pemerintah saat ini, Kerja, Kerja, Kerja, menjadi kurang pendengarannya. Ibarat di suatu pabrik yang sedang berproduksi, tentu yang didengar suara mesin menderu, dan tidak akan mendengar suara jeritan pekerja yang jarinya terputus kejepit mesin. Sebaiknya dalam slogan “kerja” sebanyak 3 kali, harus dibarengi dengan slogan “mendengar” sebanyak 6 kali.

Akibat kurangnya frequensi mendengar oleh pemerintah terhadap suara umat yang mungkin hanya terdengar sayup-sayup sampai, mereka menggunakan ulama sebagai speaker umat.

Untuk menjawab para “speaker” ini yang sudah bising di telinga presiden, maka dilakukan strategi komunikasi “homophily” dengan menggandeng KH Ma’ruf Amin seorang Ulama, Tokoh NU, Ketua MUI, sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2019. Ternyata fungsinya sebagai speaker tidak berjalan lancar karena speakernya sudah terbatuk-batuk, bahkan menimbulkan miskomunikasi dan sepertinya sudah kehilangan energi.

Kehadiran MA sebagai Cawapres, dan menyandera MUI dengan tidak ingin melepaskan jabatan Ketum MUI, tentu menimbulkan gesekan-gesekan antara ulama yang merapat ke pemerintah, dan uama yang konsisten dengan menyuarakan suara umat dan berhimpun dalam PA 212.

Situasi umat dirasakan semakin tertekan, dengan berbagai media yang berpihak pada kekuasaan, padahal mereka itu adalah media publik. Umat diam, dan tetap diam. Pelan-pelan kesadaran politik timbul dan semakin menebal. NKRI milik umat Islam. Umat Islam bukan tamu dan anak kost di negerinya sendiri. Saat itulah militansi umat itu muncul dan terus bergerak dengan bimbingan Allah SWT.

Umat Islam bersama umat lainnya bangsa Indonesia harus menikmati kesejahteraan, ketenangan beribadah, berdakwah, dan tidak perlu ditakuti dengan teror: intoleransi, ekstrimis, radikalis dalam menjalankan ajaran agamanya. Umat Islam Indonesia tidak perlu lagi diberikan label-label menyesatkan Islam liberal, Islam moderat, Islam Nusantara yang semuanya itu dapat merusak aqidah Islamiyah.

Dalam diam, kesadaran umat semakin tinggi, semakin militan. Puncaknya mereka berkumpul dengan dimotori oleh PA 212, membuat Reuni dan Mujahidin 212, 2 Desember 2018, di Monas dan sekitarnya, umat Islam menyemut, berdoa, mendengarkan berbagai tausyiah ulama yang menguatkan kembali atas tekad yang sudah terbangun dalam menentukan pilihan politik mereka dalam rangka pertanggungjawaban mereka kepada Allah SWT, atas pilhannya tersebut.

Saya meyakini, bahwa “menyemutnya” manusia yang hadir yang jumlahnya ada menyebut 7 juta, bahkan 8 juta itu sebagai tanda bahwa Allah berkenan dan berpihak pada kaumnnya yang ikhlas menjaga, mengawal, dan mengumandangkan kalimat Tauhid. Dan Allah SWT, menunjukkan kasih sayangNya, menjaga umatNya, bahwa acara tersebut berjalan lancar, damai, tanpa suatu insiden apapun.

Soal acara tersebut terkesan kampanye terselubung, berpihak pada Paslon tertentu, kenapa Capres Nomor 1 tidak jadi diundang semula diundang, Capres nomor 2 diundang, itu hal yang tidak substantif untuk dibahas. Sebab jika dibahas akan melebar kemana-kemana.

Jujur saja, apakah yang dilakukan Paslon 1 yang juga sedang menjabat sebagai Presiden, tidak melakukan kampanye terselubung. Dengan dua peran sebagai Capres dan sekaligus Presiden sangat leluasa untuk berkampanye dengan proses pembangunan yang sedang dilakukan. 10 – 15 KM ruas jalan Tol yang selesai diresmikan Presiden. Pemasangan PLN ke rumah penduduk juga diresmikan Presiden. Ini semua dilihat dan ditonton masyarakat.

Biarlah umat Islam itu berkumpul, bersilaturrahmi, bereuni dengan caranya sendiri sambil menyebut asma Allah, dan saling mengingat di antara umat untuk mendapatkan pemimpin yang siap pasang badan melindungi umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia dan mensejahterakannya.

Berhentilah para pengamat yang bernada mencibir, underestimate, dengan menyebut “lah yang datang paling sekitar 20.000 orang”. Tolong lembaga survei, berani nggak menyebutkan jumlah yang hadir 20 ribu, 50 ribu atau 75 ribu. Pesawat Drone akan mentertawakan anda para ahli survei.

Yang perlu dibahas oleh para politisi dan mereka yang sedang mempertahankan kekuasaan, bagaimana bisa jutaan manusia berkumpul di satu titik, dan momentum yang sama, dengan biaya sendiri, dari seluruh pelosok tanah air. Bahkan ada yang jalan kaki, dan mengalami rintangan dan hambatan, tetapi mereka tetap bergerak. Belajarlah dengan Panitia Reuni 212, dalam menghimpun masa untuk kampanye, semoga menemukan kiatnya.

Bagi Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, momentum Reuni 212, 2 Desember 2018, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melihat hubungan dan komunikasi dengan umat Islam secara komprehensif (bukan segementit), melalui para ulama yang kredibel, istiqamah, konsisten dan tawadu’. Tidak cukup dengan ormas Islam formal, tetapi yang lebih berakar lagi mereka di luar berbagai Ormas Islam tersebut.

Pemerintah dan Bawaslu harus panggil para pemilik media cetak dan elektronik (TV mainstream), ingatkan mereka para toke-toke tersebut untuk bersikap adil, independen, dan berita yang berimbang. Bayangkan sangat memalukan dan sungguh naif dalam Reuni 212 kemarin, tidak ada satu media TV yang menyiarkannya secara langsung kecuali TV One. Kita angkat topi untuk TV One, walaupun pemiliknya pendukung Paslon 1, tetapi medianya masih dapat berlaku profesional.

Sudah saatnya menghilangkan dikotomi antara pemerintah dengan umat Islam, yang disebabkan oleh persaingan antara presiden yang mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dalam Pilpres 2019 dengan kompetitornya Calon Presiden lainnya. Sebagai negarawan, kepentingan keutuhan sebagai bangsa dalam bingkai NKRI harus lebih dikedepankan. Jika terpilih, terpilihlah dengan terhormat, jujur, dan adil. Dan jika tidak terpilih bersikaplah dengan jiwa besar.

Cibubur, 3 desember 2018

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up