Artikel

Representasi Kekeliruan Pemikiran Tentang RUU P-KS

Tanggapan Atas Tulisan Asma Nadia "Bukan Pro Perzinaan" pada Republika, 2/2

Oleh: Helmi Al Djufri (Aktifis HAM pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jakarta)

Menelaah tulisan Asma Nadia pada media Republika (2/2) mengenai Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dengan judul “Bukan Pro Perzinaan“, setidaknya menjadi kristalisasi pendapat umum masyarakat yang mendukung gagasan pada RUUP-KS. Namun bagi saya, pendapat Asma Nadia sekaligus merupakan representasi pemikiran masyarakat yang keliru dalam menanggapi dinamika pemikiran yang terkandung dalam RUU P-KS. Alih-alih ingin membedah substansi, hanya isu permukaan yang diangkat dalam tulisan tersebut. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Asma Nadia selaku tokoh pejuang perempuan, saya akan memberikan pendapat kritis tentang subtansi persoalan dalam RUU P-KS ini.

Kekeliruan mendasar pendapat Asma Nadia didasari dengan logika dan berujung pada saran sebagai berikut:

Kesatu, Asma Nadia menyebutkan bahwa tidak ada kalimat yang menyatakan secara verbal pro perzinaan dan pro LGBT dalam RUU P-KS.

Kedua, mengakui bahwa perzinaan (sukarela) dan LGBT (sukarela) memang tidak ada larangan nyata, namun bukan berarti RUU P-KS mendukung perzinaan dan LGBT.

Ketiga, menyarankan untuk membuat RUU antiperzinaan jika ingin melarang perzinaan (sukarela), membuat RUU antiaborsi sukarela jika belum puas terhadap aturan yang ada.

Keempat, jika ada keberatan atas aspirasi yang belum terakomodir dalam RUU P-KS maka jangan sampai menghambat pengesahan RUU ini.

Kelima, memposisikan kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS karena mendasari pemikirannya untuk memasukkan pertimbangan unsur agama dan moralitas.

Menurut saya, itulah lima kekeliruan pemikiran dalam tulisan Asma Nadia. Sama halnya dengan pemikiran kebanyakan masyarakat awam yang mendukung RUU P-KS, pemikiran Asma Nadia sekaligus menunjukkan cara pandangnya (worldview) terhadap isi gagasan RUU P-KS yang saya anggap keliru.

Untuk memahami isi pasal dalam RUU, ada baiknya terlebih dahulu membaca Naskah Akademik (NA) yang menjadi gagasan pemikiran lahirnya RUU tersebut. Dalam NA norma agama dan moralitas menjadi salah satu sumber permasalahan kekerasan terhadap perempuan dengan pemaksaan penggunaan simbol-simbol agama terhadap perempuan. Sehingga norma agama tidak menjadi sumber inspirasi dalam penyusunan NA & RUU P-KS. Terbukti dalam landasan filosofinya pun posisi agama tidak sama sekali dijadikan landasan pemikiran, sehingga sangat logis jika dalam Pasal 2 tidak ada Asas Ketuhanan Yang  Maha Esa dalam RUU P-KS. Penyusun dan pendukung RUU P-KS ini sangat beralasan menolak keras pemikiran kelompok yang kontra dan menjadikan agama dan moralitas sebagai dasarnya. Hal ini menjawab kekeliruan kelima mengenai worldview, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap empat kekeliruan lainnya.

Asma Nadia mencari alasan pembenaran atas logikanya untuk membantah kelompok yang kontra dengan selalu merujuk kepada judul RUU yakni kata “kekerasan”. Persoalan zina dan LGBT sukarela tidak perlu diatur dan dilarang dalam RUU P-KS karena zina dan LGBT tidak dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman.

Bahwa logika terbaliknya adalah, Asma ingin mengatakan, “Biarkan saja muda-mudi, anak-anak kita yang ingin berzina, biarkan saja orang-orang yang ingin melakukan homoseksual, biseksual, transgender dengan sukarela, tak perlu diatur dalam RUU P-KS, karena perbuatan zina dan LGBT tidak termasuk perbuatan kekerasan seksual. Sekarang yang darurat adalah tindakan kekerasan seksual”. Pandangan semacam ini sangat berbahaya bagi masyarakat, karena menafikan derita para orang tua yang anak-anaknya terjebak pada seks bebas dan/atau perilaku seks menyimpang.

Terhadap kekeliruan kesatu, kedua dan ketiga, perlu dijelaskan bahwa pada Pasal 11 ayat (2) RUU P-KS yang sengaja tidak memasukkan delik perzinaan, homoseksual, biseksual, transgender sebagai bagian dari kejahatan seksual, adalah bentuk dukungan para penyusun dan pendukung RUU P-KS terhadap delik-delik tersebut. Pembenaran worldview-nya terletak pada judul RUU itu sendiri yakni “Penghapusan Kekerasan Seksual”, bukan Penghapusan Kejahatan Seksual.

Seharusnya para penyusun dan pendukung RUU P-KS ini menunjukkan keberpihakannya secara totalitas untuk melindungi tidak hanya kaum perempuan dan anak, tapi juga kaum laki-laki, untuk menghapus segala bentuk tindakan seksual menyimpang, baik itu menyimpang dari sisi ajaran agama, moral dan medis.

Untuk kekeliruan keempat perlu diingat Asma Nadia, bahwa RUU jika disahkan menjadi UU maka akan berlaku sepanjang hayat manusia, sampai dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU lainnya atau UU tersebut diganti. Maka, seyogyanya Asma Nadia memikirkan potensi tindak kejahatan seksual yang setiap waktunya meningkat dan merajalela tanpa disadari oleh kita. Terlebih tantangan zaman ke depan bagi anak-anak dan orang tua akan semakin berbahaya. Karena itu perlindungan totalitas terhadap segala bentuk kejahatan seksual harus dimaktub dalam RUU P-KS (Penghapusan Kejahatan Seksual).

Memandang dinamika pro-kontra ini haruslah dilihat secara komprehensif dan menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan temporer. Karena itu dinamika saat ini bukan soal menghambat, tapi soal kepentingan jangka panjang umat manusia.

Asma Nadia seyogyanya tidak membedakan antara perzinaan dengan paksaan dan perzinaan sukarela jika peduli terhadap kaum perempuan dan anak. Karena perzinaan dengan paksaan dan sukarela itu sama-sama merusak tubuh perempuan dan laki-laki secara fisik, medis (penyakit HIV-AIDS), dan moralitas bangsa Indonesia. Hal inilah yang perlu disadari mengapa kelompok yang kontra terhadap RUU P-KS berjuang dengan gigih untuk memasukkan delik perzinaan dan LGBT, semata-mata untuk menjaga kemaslahatan umat manusia hari ini dan seterusnya.

Kekeliruan Asma Nadia yang mengatakan perzinaan sudah diatur dalam KUHP pun tidak tepat, karena KUHP hanya mengatur delik perzinaan hanya bagi mereka atau salah satunya yang sudah terikat hubungan perkawinan (Pasal 284 KUHP). Sedangkan soal pencabulan (homoseksual) hanya mengatur jika korbannya adalah anak (Pasal 292 KUHP). Maka, tidak cukup hanya dengan mengatakan “terbuka ruang lebar untuk memperjuangkan aspirasinya membuat RUU lain di luar RUU P-KS”.

Asma Nadia harus memahami bahwa untuk membahas RUU itu berasal dari uang negara yang bersumber dari masyarakat. Maka hak kelompok yang kontra juga untuk memberikan masukan pemikiran-pemikirannya agar RUU P-KS menjadi RUU yang ideal untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia; anak-anak, perempuan, laki-laki, yang hidup saat ini dan yang akan datang.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker