ArtikelFeatured

Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi, Apa Yang Salah?

Oleh : Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Isu rekonsiliasi semakin kencang. Jokowi-Ma’ruf dimenangkan MK, lalu kubu Prabowo-Sandi diakomodir. Tak lagi jadi oposisi. Terjadi rekonsiliasi. Bosan atau tak tahan?

Seandainya benar gugatan Prabowo di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya ditolak, maka proses pilpres selesai. Tidak demo? Pintu itu sudah tertutup untuk Prabowo-Sandi. Kenapa? Karena sudah komitmen menyerahkan proses sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Ini artinya siap dengan segala keputusan.

Massa yang sekarang masih demo, mereka tak mau dikaitkan dengan Prabowo-Sandi. Bahkan cenderung mulai kecewa terhadap Prabowo-Sandi. Paslon 02, khususnya Prabowo dianggap tak punya komitmen terhadap kesepakatan dan ucapannya. Apa kesepakatannya? Tak membawa sengketa pilpres ke MK. Apa ucapannya? Point of no return. Tak akan menyerah. Mungkin artinya “perang total” Tak sedikit yang malah memplesetkan jadi “kalah total“. Aduh!

Kalau rekonsiliasi? Bukankah ini bagian dari sharing kemenangan? Win win solution? Majalah Tempo telah menurunkan berita bahwa kedua belah pihak sudah mengutus kurir masing-masing. Untuk apa? Ya pastinya untuk rekonsiliasi lah. Bagi-bagi jatah.

Soal apa bentuk rekonsiliasinya, dan apa saja yang telah ditawarkan oleh pihak yang menang kepada pihak yang kalah? Itu nanti. Yang lebih mendasar adalah apa yang jadi dasar logika rekonsiliasi Prabowo-Sandi seandainya memang itu pilihannya? Apa untung ruginya jika memilih rekonsiliasi?

Faktanya begini: kalah menang itu hal biasa dalam pilpres. Selesai pilpres, koalisi bubar. Karena koalisi memang bersifat sementara. Tak ada koalisi permanen. Karena itu, jika ada parpol yang sedang berkoalisi bicara tentang kesamaan platform, itu dobol! Jangan percaya. Ideologi dan platform itu hanya berlaku untuk koalisi permanen. Di Indonesia, tak ada koalisi permanen. Bahkan tak ada niat untuk buat koalisi permanen.

Setiap pilkada maupun pilpres, peserta koalisi berubah-ubah. Semacam kocok ulang. Ini sangat bergantung pada deal dan terakomodirnya kepentingan masing-masing. Masih bicara ideologi dan platform?

Kalau anda tanya ke parpol kenapa dukung si A atau si B. Pasti jawabnya bagus. Kadang pakai ayat suci. Tapi yakinlah, itu bukan jawaban yang sebenarnya. Karena yang benar adalah “gue dukung lu, partai gue dapat apa? Logistiknya berapa? Dan kalau nanti menang, jatah gue dimana? Titik! Dipastikan tak keluar dari itu. Bagaimana nasib bangsa? Itu urusan emak-emak yang demo di Monas. Hehehe…

Kalau paslonnya kalah? Pindah koalisi. Gitu aja kok repot. Jadi, apa yang sekarang dilakukan Demokrat, mungkin juga PAN, yang tanda-tandanya mau keluar dari koalisi Prabowo-Sandi, itu gambaran dari mental hampir semua partai.

Coba seandainya Prabowo-Sandi menang di MK. Catat: seandainya. Emang Golkar tidak akan gabung? Memang PPP dan PKB tidak pindah koalisi? Begitu juga dengan Nasdem, apa tidak tergoda? Tinggallah Jokowi dan PDIP sendirian. Bahkan jika tawaran Prabowo-Sandi ke PDIP itu aduhai, bisa juga ikut berkoalisi. Lalu, siapa yang jadi oposisi? Ya mungkin Yusril Ihza Mahendra, ketua PBB. Kendati tak punya kursi di DPR. Boleh jadi PBB akan jadi partai oposisi terdepan. Tapi, itu dulu.

Sebaliknya, jika Jokowi-Ma’ruf menang, lalu Prabowo-Sandi diajak rekonsiliasi dan mau, apa yang salah? Anda mau mengatakan Prabowo-Sandi dan Gerindra berkhianat? Itu tidak ada di kamus partai bos. Kata “berkhianat” hanya ada di kitab suci dan lidah orang-orang yang belum merasakan nikmatnya rekonsiliasi. Nikmatnya kursi kabinet, posisi ketua MPR, gaji komisaris dan fee impor beras. Belum tahu mereka! Coba kalau sudah menikmati, mungkin beda sensasinya.

Selesai pilres, paslon tak butuh dukungan massa lagi. Dukungan umat? Masih ada umat yang lain. Baru butuh setelah lima tahun lagi. Dan lima tahun yang akan datang, itu masih lama. Situasinya pasti sudah berubah. Massa akan cair kembali dan komunitas-komunitas baru sudah terbentuk. Simpul-simpul baru muncul. Lalu, untuk apa mempertahankan massa yang sekarang, lima tahun lagi juga belum tentu masih ada. Atau malah akan dibubarin. Nyusul nasibnya HTI. Nah!

Menjadi oposisi berat bro. Lima tahun aja repot, apalagi 10 tahun. Logistik susah, semua aktifitas di-intelin. Kegiatan partai dipantau. Malah ada yang mengancam mau membekukan. Protes dianggap makar dan ditangkap. Turunkan massa malah ditembakin. Berat! Benar-benar berat!

Begitulah gambaran umum dari cara berpikir elit partai. Zig-zag dalam berkoalisi dianggap hal biasa. No komitmen dan bebas nilai. Apakah termasuk Gerindra? Atau juga PKS? Lima tahun lalu, tidak! Kedua partai ini konsisten. Istiqomah sebagai oposisi. Hasilnya? Gerindra tetap dapat simpati rakyat. Bertahan sebagai partai papan atas dengan perolehan suara di atas 10 persen. Suara PKS naik signifikan. Hampir tembus 10 persen. Jika dua partai ini istiqamah dalam koalisi dan terus konsisten menyuarakan hak rakyat, maka peluang untuk menjadi partai terbesar di Indonesia sangat terbuka.

Kehadiran oposisi ini dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Adanya oposisi ini menjadi syarat untuk memastikan bahwa demokrasi itu ada. Demokrasi butuh oposisi. Tanpa oposisi, tak ada demokrasi.

Pilihan Prabowo-Sandi untuk rekonsiliasi atau tidak, ini akan menentukan tidak saja nasib Gerindra. Tapi yang utama adalah nasib bangsa dan negara kedepan.

Nasib Gerindra jika memilih untuk gabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf, dalam jangka pendek mungkin akan membaik. Jadi ketua MPR, dapat jatah beberapa menteri, dan tak akan lagi kesulitan logistik untuk partai. Tapi bagaimana nasib Gerindra untuk jangka panjang? Bagaimana pula nasib negara tanpa ada oposisi?

Prabowo-Sandi terima rekonsiliasi, rakyat pasti akan kecewa. Merasa dikhianati. Dan ini akan jadi catatan sejarah. Apalagi jika di kemudian hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf makin terpuruk, Gerinda akan semakin buruk nasibnya.

Emang ada kemungkinan terpuruk? Bukan rahasia umum lagi, selama Jokowi jadi presiden, ekonomi memburuk. Diperkirakan tidak bisa recovery di tahun ini. Cara kelola negara sarat persoalan. Belum lagi legitimasi rakyat sangat minim karena pilpres yang dianggap problematik. Apalagi jika di tengah jalan sampai terjadi impeachment. Ngeri-ngeri sedap.

Rekonsiliasi tidak hanya membuat Gerindra ditinggalkan pendukung, tapi juga mengakibatkan negara ini berjalan tanpa oposisi. Berarti salah dong? Salah besar! (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up