ArtikelFeatured

Presiden sebagai Chief of Law Enforcement

Oleh Igor Dirgantara

Menarik dalam debat perdana kemarin (17 Januari 2019) Capres 02 Prabowo Subianto memberikan pernyataan atas jawaban Jokowi mengenai perlunya penyelarasan aturan hukum di Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa aturan hukum di Indonesia begitu tumpang tindih. Menurut Prabowo, pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam penyelarasan dan perbaikan dalam menghasilkan produk-produk aturan tersebut. Karena Presiden sesungguhnya adalah “chief of law enforcement”

Pasca debat, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan blunder dalam debat pertamanya tersebut – terkait pernyataan Prabowo yang menyebut jika Presiden merupakan chief of law enforcement. Menurut Hasto, Presiden tidak boleh mengintervensi masalah hukum. Jadi, apa yang disampaikan Prabowo bahwa presiden adalah chief of law enforcement officer adalah cermin bawah sadarnya untuk menggunakan jabatan presiden sebagai alat intervensi hukum.

Tentu saja kurang pas, jika pernyataan Prabowo kemudian dianggap sebagai upaya intervensi pimpinan negara terhadap persoalan hukum di Indonesia. Banyak Undang-Undang yang bisa membatasi intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum yang fair. Maksud dari mantan Danjen Kopassus ini sebenarnya adalah memastikan kinerja penegakan hukum sesuai dengan jalurnya secara benar (on the track). Presiden justru harus berani campur tangan dalam proses hukum di tanah air. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Presiden punya wewenang menyuruh kepolisian dan kejaksaan melakukan sebuah penyidikan dan penyelidikan kasus besar menuju pada arah yang jelas dan benar (misalnya dalam mengusut kasus Novel Baswedan), karena tidak bisa dipungkiri bahwa penegak hukum tertinggi ada di pundak Presiden itu sendiri.

Campur tangan presiden ke dalam ranah penegakan hukum bukan berarti bahwa Presiden mengintervensi proses hukum. Karena keduanya adalah hal yang berbeda. Presiden jelas dilarang keras untuk campur tangan ke dalam proses pengadilan. Dengan kata lain, Presiden (eksekutif) dilarang melakukan intervensi terhadap proses peradilan, sebab hal tersebut sudah masuk ke ranah lembaga yudikatif yang bersifat independen. Tidak boleh, misalnya, Presiden lalu melakukan sesuatu apapun cara dan bentuknya guna mempengaruhi keputusan hakim di pengadilan. Namun hal sebaliknya bisa dilakukan oleh Presiden terhadap lembaga penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Presiden bisa intervensi dengan mengeluarkan semacam instruksi kepada kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan proses hukum secara baik – bukan malah membiarkan atau mungkin menjadikannya sebagai alat politik untuk menjauhkannya dari rasa keadilan masyarakat.

Begitu juga dengan masih banyaknya kasus korupsi di sektor politik dan penegakan hukum yang membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perseption Index (CPI) di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu rekomendasi untuk mengatasi hal ini adalah pentingnya “political will” dari Presiden untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi dengan fokus pada penegakan hukum dan perbaikan pelayanan publik. Sudah waktunya bagi Presiden turun tangan secara langsung mengatasi persoalan ini. Apalagi korupsi sudah masuk tergolong ‘akut’ (darurat) yang pastinya sulit untuk ditangani secara biasa-biasa saja (ordinary). Presiden harus turun langsung terkait memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan instruksi yang berani, jelas dan tegas. Presiden jangan sekedar tampil formalitas saja, dan diasumsikan seolah-olah tidak ingin mengintervensi penegakkan hukum. Sebaliknya, Presiden harus menggunakan segala kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki guna memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi tersebut. Jadi, tidak ada sikap lain dari Presiden selain melindungi dan memperkuat semua upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Blunder justru ada di pihak Capres nomor urut 01 yang dalam sesi debat perdana kemarin (menjawab pertanyaan Prabowo) mengatakan bahwa jabatan kementerian strategis (seperti misalnya Kejaksaan dan Menkumham) boleh diberikan kepada kader partai. Menurut Jokowi, tidak boleh ada diskriminasi antara kader partai politik dan juga golongan profesional atas jabatan tertentu.
Tetapi bukankah ini mengingkari janji politiknya sendiri saat kampanye di pemilu 2014 bahwa kabinet yang dibentuk jika terpilih adalah ‘zaken cabinet’, non partisan, dan tidak transaksional ? Banyak rekam jejak digital di media yang mengungkapkan janji politik capres petahana kala itu soal yang satu ini. Banyak juga analisis yang mengatakan jika jabatan strategis tersebut diserahkan kepada kader partai politik, maka tidak saja akan terjadi ‘conflict of interest’ tetapi juga rawan terjadinya kasus tebang pilih (tajam ke bawah, tumpul ke atas).

Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta komitmen untuk memperbaikinya – selama ini – jangan hanya bagus di atas kertas saja, tetapi buruk pada pelaksanaanya. Itu sebabnya sosok Presiden memang harus bisa menjadi Chief of Law Enforcement Officer, bukan sekedar political party officer (petugas partai) saja.

* Survey & Polling Indonesia (SPIN)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait