ArtikelFeatured

PILPRES HinDUSTAni

Oleh: Bukhori At Tunisi (Alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Pergilah ke IndoPURA, negara bagian HinDUSTAni sana! Akan kau temukan gubernur negara bagian dari Partai Hizbul Ahmar dan para adipati dan demangnya memberi instruksi untuk menyuskeskan terpilihnya kembali Presiden Joek Frei Lie.

Katib” negara bagian memberi instruksi bawahannya, “Jika tiap ASN punya 10 anggota keluarga, dan anggota ASN misalnya berjumlah 10.000 orang, maka pemilih Petahana sudah 100.000 orang…, begitu seterusnya. Tinggal menghitung, berapa jumlah ASN di semua Kadipaten ini?” Kadang disertai ancaman, “Bila tidak terpilih lagi, maka program-program pembangunan di kadipaten ini, akan berantakan dan terputus di tengah jalan.” Sebagaimana yang dilontarkan oleh katib Kadipaten Segoro Pinggir. Ada juga yang mengatakan, “Tidak tahu terimakasih.” mirip ucapan seorang “wazir”, “Memang siapa yang menggaji kamu?” padahal yang menggaji negara, bukan mbahnya, bapak atau atasannya.

Oleh sang presiden pun, para demang, tumenggung dan kamituwo, dikumpulkan di ibukota negara untuk konsololidasi dan sekaligus ikut kampanye. Saya tanya ke “DPR” tingkat kampung, “Berangkat pakai uang apa itu?” si ketua “DPR” ini menjawab, “Pakai uang 1 milyar bantuan dari Republik Gatoloco itu loooo…” di perdikan yang lain, saya ketemu kepala kampung, “Dari mana pak kemarin?” dia jawab, “Dari ibukota negara.” Di situ ada masyarakat, Sambil guyon, kepala perdikan ini bilang, “Kalau gak dukung Petahana, nanti gak tak tanda tangani.” Pasca pilpres saya tanya, “Gimana di RT ini?” Kawan yang saya kenal bilang, “Di RT kepala perdikan menang pak.” Berarti ancaman dan konsolidasi ASN, para adipati, demang, tumenggung dan kamituwo, berhasil juga.

Bila kamu tak percaya, tanyalah pada para kepala desa, “Ngapain sebelum Pilpres, dikumpulkan di ibu kota negara?” tanyakan juga kepada para kepala sekolah dari tingkat Kindegarteen hingga Junior High School, “Apa yag diinstruksikan sekda saat dikumpulkan di eks kantor adipati?”

Tanyakan pula kepada centeng Tuan Takur, “Berapa orang keluarga yang harus diajak untuk memilih Petahana, biar tidak dipecat?” ancaman PHK terbuka di depan mata. Hanya ada 2 pilihan, “Dipecat atau pilih Petahana.”

Tanyakan pula kepada tetanggamu, “Berapa isi amplop yang dibagikan para “cucuk” kepada masyarakat?” juga, “Berapa sembako yang diterima?”

Pergi juga ke Jawa Dwipa, daerah sekitar Kerajaan Majapahit bercokol! Di sana, doeloe, juga jago menggelembungkan suara. Maklum doeloe pernah juga menjadi anggota PPK. Jangan lupa pula peristiwa pemilu ulang saat kontestannya Pak Raden versus Nyai Roro Kopi Paste Indraprasta. Kan diperintah pemilihan ulang di beberapa kabupaten oleh MK, saat dipimpin oleh Cak Fuzh MZ.

Ada juga yang berseloroh untuk menanggapi kririkan kepada tuntutan pembatalan pilpres, “Karena sudah biasa “istikmal” walau sudah “wujud”, maka perlu “ditambah” biar genap 30.” Bias memang, tetapi itu “kinayah” atas kebiasaan di kalangan tertentu, untuk menggagalkan yang lain untuk dapat “kursi”, lalu digelembungkanlah (istikmal) suara, biar yang lain tidak mencapai jumlah bilangan pembagi, maka “tamat”-lah musuh.

Tak mudah merubah adak istiadat, kebiasaan dan perilaku. Perlu waktu, karena di Jawa Dwipa, sudah biasa dalam pemilihan kepada desa, harus pakai “bondo”, pakai uang. Oleh sebab itu, angpao berterbangan dari para calon kades lewat para “cucuk”. Calon kades sebaik apa pun, bila tak bermodal, ditinggal orang. Logika masyarakat sederhana, pilkades lagi mencari kades, bukan mencari imam sholat. Jadi ukurannya bukan kejujuran, integritas, keterbukaan dan keilmuan, tetapi bermodal bukan bermoral?

Kebiasaan tebar angpao itu, sekarang sudah menjadi adat, dan menjadi-jadi. Apalagi di back up oleh penguasa, adipati, demang, syurthah, pegawai Republik Gatoloco dan kroni-kroninya. Tentu, kebiasaan sesat yang didukung kekuasaan, akan menjadi-jadi dan semakin merajalela ke mana-mana.

Rakyat pun terbuai oleh orator panggung yang punya latar belakang modal. khutbah jum’at para khatib, “piwulang” guru ngaji, “dawuh” sang kyai, tak laku, karena tak berlatar belakang modal, cuma bermodal “suara” doang. Rakyat butuh uang bukan khutbah moral. Maka benar sabda Nabi saw., “Kefakiran bisa menjadikan kekufuran.” Nurani terpinggirkan oleh “money”. Jangankan rakyat awam, kelas pesantren, “takhluk” oleh modal, walaupun yang “khutbah” bukan orang Islam. Cium tangan segala, layaknya kyai.

Mimbar-mimbar masjid, majelis ta’lim, titah guru, dakwah kyai, kalah oleh khutbahtipi” (Tv) yang banyak dibumbuhi sesaji, pemanis dan kepura-puraan. Pencitraan tipi, ternyata sangat ampuh membuai impian masyarakat sosok impian pemimpin sebagai perwujudan dari “Ratu Adil”, “messiah”, “imam al-muntazhar”.

Begitulah pilpres di negara HinDUSTAni. Segala cara ditempuh, tidak mengenal larangan, semua boleh; tak peduli halal atau haram. Yang penting menang dan senang, walau harus curang.

Pemilu, katanya sebagai media penyaluran aspirasi rakyat. Rakyatlah yang menentukan kekuasaannya. Dalam pemilu terkenal jargon: “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” tetapi kenyataannya, jauh api dari panggang: “Dari modal, oleh penguasa dan untuk penguasa.

Doeloe, gubernur negara bagian IndoPURA ini jadi, karena diback up Tuan Takur dari negara bagian SangkaPURA. Jadi gubernur memang, namun dengan menelikung lawan agar menyerah kalah. Dikasih dua pilihan: “Menang, menjadi tersangka, atau kalah, kembali modal?” Padahal dalam QC (Quick Count) menang. Lawan politiknya ternyata memilih opsi kedua. Amanlah dia, modal kembali, walau tak jadi gubernur. Makan buah si malakama, dimakan mati emak, tak dimakan mati bapak. Untung si malakama opsinya bukan mati, tapi hilang jabatan atau kembali modal.

Tuan Takur memang kuasa, dia tak harus menjadi orang nomor satu, cukup mengatur nol satu. Bagi Tuan Takur, yang penting berkuasa dan kerajaan bisnisnya besar. Jalannya mulus, tidak ada rintangan, tidak becek dan penuh lobang. Walau tidak menjadi orang no satu, tetapi dia yang mengatur orang nomor satu dari balik layar. Tuan Takur sangat berkuasa, karena di backing oleh centeng-centeng Istana yang haus jabatan, uang, dan kesenangan. Centeng-centeng ini, menitip angpao di perusahaan-perusahaan yang dikuasai Takur, walau tidak tahu, dari mana centeng-centeng itu memperoleh kekayaan. Apakah dari uang gaji, sogokan, pencucian uang dan lainnya. Yang jelas, uangnya banyak, begitu juga rumahnya, ada di berbagai tempat, bahkan di luar negeri, misalnya di Tumasik.

Teringat nyanyian Awang Pals, pesohor dari negeri IndoPURA,

BENTO:

“Namaku Bento, rumah real estate
Mobilku banyak, harta berlimpah
Orang memanggilku, bos eksekutif
Tokoh papan atas, atas segalanya,
Asyik

Wajahku ganteng, banyak simpanan
Sekali lirik, oke sajalah
Bisnisku menjagal, Jagal apa saja
Yang penting, Aku senang, Aku menang
Persetan orang susah
Karena aku, yang penting asyik,
Sekali lagi
Asyik

Khotbah soal moral, ngomong keadilan
Sarapan pagiku
Asik tpu-tipu,
Lobiy dan upeti
Wow, jagonya

Maling kelas teri, bandit kelas coro
Itu kan tong sampah
Siapa yang mau berguru
Datang padaku
Sebut tiga kali namaku
Bento, bento, bento

Hobinya menjagal, jagal apa saja, yang penting menang dan senang, persetan dengan nasib orang lain dan masyarakat sekitar. Babat lumat semuanya. Yang menentang disingkirkan, kalau perlu jiwa dihilangkan, melayang entah ke mana, tanpa kuburan.

Pemilu memang ada, namun menghalalkan segala cara. Pemaksaan, penggiringan, amplop, dicoblos terlebih dahulu. Pemilu seperti inikah yang dikehendaki oleh rayat Republik HinDUSTAni? Tentu tidak. Oleh sebab itu, untuk apa ada pemilu bila suksesi kepemimpinan dihasilkan dari proses yang curang. Suksesi tidak ada maknanya sama sekali, karena inti demokrasinya hilang. Pemilu hanya formalitas dan prosedural administratif. Jauh dari nilai-nilai demokrasi dan fairness.

Memang, ada 4 (empat) model suksesi kepemimpinan: 1). Monarkhi. Keturunan raja, ratu, sultan, kaisar, otomatis mewarisi tampuk kekuasaan tertinggi kerajaan; 2). Demokrasi; suksesi melalui pemilihan 3). Kudeta. Mengganti kekuasaan secara paksa 4). Penaklukkan. Menaklukkan kekuasaan Negara lain dengan menganeksasi wilayah dan kekuasaan pemerintahan sekaligus.

Suksesi memang memerlukan “biaya”, baik kecil maupun besar. Dari empat model tersebut, yang paling murah adalah model suksesi ala monarki dan demokrasi. Namun untuk mengakomodasi munculnya tokoh-tokoh baru dalam tampuk kekuasaan, jalan demokrasi adalah jalan terbaik. Namun, demokrasi tak menjamin adanya keterpilihan pemimpin terbaik, karena jarang sekali, pemilu berjalan dengan jujur, adil dan transparan, tetapi terbuka sekali dilaksanakan dengan jalan curang, cara haram dan tertutup. Padahal demokrasi awalnya bertujuan untuk mewujudkan suksesi kepemimpinan yang amanah, visioner, dan terbaik.

Pemimpinnnya bukan hanya itu-itu melulu, ada pergantian dan rotasi dari anak bangsa terbaik tanpa melalui jalan kekerasan dan berdarah-darah. Karena bila menggunakan sistem monarkhi, sering terjadi kudeta yang banyak menumpahkan darah dari anak bangsa. Oleh sebab itu, demokrasi tidak menjamin tidak terjadinya kudeta. Di negara seperti al-Jazair, Mesir, Thailand, kudeta terjadi meski suksesi kepemimpianannya melalui pemilu. Ada ketidak puasan pihak tertentu, sehingga mengambil jalan kudeta. Dan yang mengkudeta, juga atas nama penyelamatan demokrasi?

Demokrasi pun, tak menjamin adanya pergantian pemimpin baru dan berbeda. Banyak demokrasi dengan pemilunya, hanya menghasilkan Pemimpinnya itu-itu melulu (Pemilu). Demorkasi pun gagal memberikan impian datangnya pemimpin baru, karena “sabotase” kekuasaan yang curang. Mengapa? Karena demokrasi di Dunia Ketiga, banyak menampilkan demokrasi prosedural daripada demokrasi subtansial.

Pemilu dilaksanakan hanya seremonial dan hanya untuk memenuhi prosedur demorasi, tetapi kendali kekuasaaan tetap dipegang kekuatan oligarkhi, pemegang kekuasaan status quo. Demokrasinya adalah “demokrasi seolah-olah”, karena hanya seolah-olah ada pemilu, namun pemilunya hanya pura-pura belaka, karena pemenang dan personalia yang dimenangkan sudah diseting. Karena itu, demokrasi hanya sebagai “pesta” yang banyak menghamburkan uang, namun tidak mampu melahirkan pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu pemimpin yang mengayomi, melindungi dan mewujudkan impian masyarakat untuk hidup sejahtera, adil dan makmur.

Demokrasi prosedural, hanya untuk memenuhi putaran waktu pemilu, namun kendali masih tetap dikuasai oleh oligarkhi kekuasaan kapital. Ia hanya memenuhi kewajiban formal, namun cacat secara subtansial dan moral. Oleh sebab itu, banyak negara mengambil Jalan Tengah, yaitu “Monarki Konstitusional”, modifikasi antara model kekuasaan tradisional dan kekuasaan modern. Mempertahankan sistem kerajaan, monarkhi, kekaisaran, atau kesultanan, namun mengakomodasi sistem demokrasi.

Pada “level satu”, kekuasaan negara, tetap dipegang oleh raja, sultan atau kaisar, namun di level kedua, di tingkat pemerintahan, kekuasaan eksekutif, diberikan kepada rakyat untuk memilih perdana menteri, atau presiden. Jadi “top leader”, “pucuk kekuasaan” tetap di tangan raja, namun tingkat pelaksanaan, diberikan kepada “wazir”, perdana menteri, kanselir, dan yang sejenisnya. Pada level kedua inilah, kekuasaan dikompetisikan, untuk menampung aspirasi politik “nitizen” dalam mencari pemimpin yang terbaik, brilian dan terpelajar, namun lahir dari luar “trah” dinasti raja. Akomodasi ini diterima sebagai bentuk kompromi, karena kelompok “terpelajar” ini, bila tidak tertampung aspirasinya, mampu mengkonsolidasi kekuatan untuk membentuk dan menggulingkan kekuasan yang sudah ada, atau melepaskan diri dari pusat kekuasaan monarkhi. Demokrasi adalah “jalan tengah”, karena ia sebagai bentuk “kompromi” antara dominasi lama dan kekuatan baru yang muncul ke permukaan, sehingga terhindar adanya “clash” kekuatan yang dapat memporak porandakan negara.

Jalan Tengah ini mirip dengan prinsip Ushul Fiqh, “المحافظة على القادم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح” (Menjaga nilai-nilai lama yang bagus dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih bagus). Mungkinkah akan lebih baik, semua adalah ijtihad, ikhtiar intelektual untuk menemukan jalan kebaikan dan menghindari kerusakan dan kehancuran demi tercapainya kemashlahatan. Tak ada sesuatu yang “Kun Fa Yakun” untuk hukum manusia. Bagi manusia semuanya “on the proses to be”, tambal sulam untuk menutupi kekurangan dan membuang yang lebih dan ekstrim, biar pas dan enak dipakai. (Fn)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

One Comment