Artikel

Pilpres 2019 Bukan Hanya Soal Pilih Jokowi-Prabowo

Oleh : Amir Faisal,( Penulis buku Destined To Be A Leader dan Tiba-Tiba Jadi Bos)

Persepsi publik pada even nasional lima tahunan ini dapat dibagi tiga. Pertama, bagi kalangan awam, Pemilu serentak adalah sebuah pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon legislator.

Kedua, yaitu kalangan terpelajar yang mempunyai kesadaran yang lebih tinggi lagi yaitu untuk menentukan nasib bangsa dimasa depan. Mereka memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam menentukan pilihannya, mana Capres-Cawapres yang diyakini memiliki kemampuan leadership yang kuat yang bisa membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan ekonomi menuju kemakmuran, memberikan keadilan hukum dan kesejahteraan bagi seluruh warganegara.

Ketiga, kalangan aktifis dan pejuang ideologi yang pernah dididik dalam pelatihan-pelatihan kader, selain pertimbangan kedua diatas, juga didasarkan pada spirit ideologi yang pernah ditanamkan dalam organisasi oleh para seniornya, untuk menentukan Capres mana yang dianggap bisa memenangkan cita-cita ideologi mereka, dimana histori partai-partai pengusung kedua Capres itu mudah sekali diapraisal, mana yang akomodatif terhadap perjuangan ideologi kita dan mana yang secara konsisten menentangnya.

Artikel ini bertujuan membantu Anda untuk melakukan penilaian, khususnya bagi kaum terpelajar dan para aktifis ormas, mahasiswa dan pemilih milenial.

Pertimbangan memilih Presiden ada empat, yaitu public trust, kompetensi leadership, wawasan, dan keuntungan ideologis.

Public Trust
Di negara-negara maju kepercayaan publik adalah standar tertinggi dalam merekrut seorang presiden. Bahkan di Amerika, dua presiden sama-sama selingkuh, tetapi Clinton diimpeachment sedangkan Obama tidak, karena ia mengaku berterus terang, sedangkan Clinton berusaha menutupi dan berpura-pura.

Di Indonesia ada pepatah Jawa yang mengatakan : Sabdo Pandito Ratu tan keno wola wali (Seorang raja atau presiden itu ucapannya tidak boleh plin plan), karena akan menimbulkan ketidakpastian. Maka sebelum mengucapkan, memutuskan atau menjanjikan sesuatu harus dipikirkan masak-masak bisa dilaksanakan apa tidak.

Kompetensi Leadership 
Leadership adalah kemampuan untuk memengaruhi orang atau sekelompok orang. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Primal Leadership mengatakan bahwa pemimpin adalah sumber resonance, sehingga dia harus punya power yang lebih kuat ketimbang yang dipimpin. Teori itu dicetuskan pada abad 21 dimana sudah tidak ada lagi pemimpin karismatis, toh Goleman menganggap power itu masih dibutuhkan. Pada saat tertentu seorang presiden perlu bersikap tegas dan determinatif terhadap hal-hal yang menyentuh rasa keadilan dan kesimpangsiuran kebijakan. Harus secara elegan mengambil alih, sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut.

Peter Drucker sang begawan manajemen pernah memberikan diktum terhadap para pemimpin puncak, bahwa “Otoritas bisa didelegasikan, akan tetapi, pertanggungjawaban tidak bisa.” Maksudnya tidak boleh seorang presiden mengatakan, “Jangan tanyakan pada saya.Tanyakan pada menteri ini atau pejabat itu”, untuk suatu kejadian pelik yang diakibatkan oleh kesalahan kebijakan yang dia buat sendiri. Para menteri itu hanya membantu presiden atau menerima/melaksanakan delegasi dari sang Bos. Mereka tidak bisa dituntut atas tanggungjawab atasannya.

Wawasan
Kita tentu sepakat bahwa seorang presiden adalah putra terbaik bangsa. Walaupun bukan berarti di harus orang terpandai, tetapi jelas bukan orang yang bodoh. Seorang presiden tidak harus bisa menulis buku, walaupun seandainya bisa akan lebih baik. Tetapi paling tidak jangan miskin literasi. RI1 tidak harus menguasai ilmu ekonomi, walaupun jika bisa jauh lebih baik. Tetapi jangan sampai seorang presiden memperagakan ekonomi akan meroket, padahal constrain yang ada untuk bisa meningkat landai saja sulit. Jangan sampai seorang presiden tidak tahu apakah pemerintah yang dipimpinnya mengeluarkan obligasi apa tidak.

Kenapa demikian? Kalau masalah ekonomi elementer begini saja tidak faham, kita sudah bisa membayangkan betapa bingungnya sang presiden ketika menerima laporan ataupun usulan dari para menteri yang doktor ataupun profesor ekonomi.

Tentang wawasan hukum, seorang presiden tidak harus menjadi pakar hukum. Tetapi sekurang-kurangnya jangan sampai tidak tahu hukum negara yang berkaitan dengan jabatannya. Misalnya menyatakan akan memberikan grasi pada salah seorang warganegara, tetapi ternyata dibantah oleh ahli hukum bahwa untuk kasus yang dimaksud tidak bisa diajukan grasi.

Keuntungan Ideologis
Pertimbangan ideologis adalah faktor instrinksik, bagi Anda yang mencita-citakan terciptanya sebuah masyarakat yang sesuai dengan keyakinan atau faham yang Anda anut. Kalau presiden dan partai pengusung berbeda prinsip dengan Anda atau bahkan bertentangan, maka selama mereka memerintah dan berkuasa, maka hidup Anda akan tertekan. Karena mereka lebih mementingkan untuk memperjuangkan cita-cita ideologis partai/eks partai pengusung mereka.

Sebagaimana diketahui dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat tiga faham mainstream ideologis yaitu, Nasionalis, Komunis serta Agama (Islam dan Nasrani). Sesudah PKI dibubarkan secara resmi tinggal dua, tetapi sebagaimana diketahui, ideologi tidak bisa dibubarkan. Oleh karenanya diyakini “pemeluk” komunis masih ada dan masih merupakan ancaman khususnya bagi umat Islam serta dimungkinkan mereka bermetamorfosa dan menjadi penumpang di parpol tertentu.

Memang terdapat irisan dari ketiga ideologi itu ditambah ideologi pragmatis. Disinilah yang menyebabkan kebingungan khususnya di kalangan generasi milenial yang kurang cermat mempelajari sejarah, yang diperparah lagi dengan perilaku para politisi kutu loncat yang membuat mereka semakin skeptis, sehingga menyimpulkan ideologi sudah tidak ada.

Tetapi benarkah ideologi sudah tidak ada?

Untuk menjawab hal itu bisa dilakukan dengan cara melihat pengelompokannya. Misalnya dalam menentukan dasar negara, maka ada pengelompokan yang pro syariat Islam dan ada yang anti. Tetapi ada juga yang netral. Walaupun kalangan Islam mainstream demi keutuhan serta persatuan dan kesatuan NKRI akhirnya merelakan membiarkan Piagam Jakarta hanya menjadi inspirasi saja, ternyata partai-partai anti syariah itu tidak berterimakasih pada umat Islam. Pada pasca reformasi kelompok itu berkonspirasi Walk out ketika UU pro Islam mau disyahkan. Padahal Bung karno sesudah disyahkannya UUD 45 pada tanggal 18 Agustus mempersilahkan M. Natsir untuk memperjuangkan syariah Islam di parlemen.

Pada kontestasi pilpres 2019, memang tidak ada Capres dan Cawapres yang secara jelas bisa disebut berideologi Islam, tetapi dengan mudah bisa dilihat dari kedua paslon itu mana yang diusung dan didukung oleh partai ataupun kelompok pro syariah dan anti syariah. Kesimpulannya, tidak masuk akal bagi aktifis Islam untuk mengharapkan keuntungan ideologis dari partai yang secara konsisten menolak syariah Islam.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up