Artikel

PERSEKUSI

Oleh Suteki

PERSEKUSI menjadi perbincangan yang hangat beberapa hari ini. Lagi-lagi polisi yg menjadi “episentrum” viralnya istilah ini. Padahal sebelum munculnya konflik vertikal ulama dan umaro serta konflik horizontal antara sesama anggota masyarakat pelaku hate speech, istilah persekusi tidaklah populer dalam criminal justice system kita maupun dalam perbincangan warga masyarakat. Mereka mengenal istilah yang lebih populer yakni PERKUSI musik yang melenakan.

PERSEKUSI dalam bahasa yang lebih gampang dipahami sebagai perbuatan (lisan, tulisan, tindakan) seseorang atau kelompok orang (misal A) menghakimi seseorang (misal si B) yang diduga melakukan perbuatan (lisan, tulisan, tindakan) yang dinilai telah merendahkan, merugikan pihak A (perbuatan X) dengan cara melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dengan tujuan supaya pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (misal Y). Mungkin kalau boleh saya berikan bahasa yang sederhana dengan istilah: SOFT LYNCH bukan SOFT DRINK. Sementara kita tahu ada pihak yang seharusnya berwenang menangani yaitu aparat kepolisian (misal C).
Kita pakai peribahasa: TIDAK AKAN ADA ASAP KALAU TIDAK ADA API. Memang benar lynch adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dapat melanggar HAM seseorang karena menghakimi seseorang tanpa proses peradilan yang fair. Namun yang harus kita perhatikan adalah hate speech, atau hate action dari korban persekusi ini. Adalah tidak fair apabila polisi hanya menindak pelaku persekusi sementara korban yang nota bene nya menjadi trigger persekusi tidak diproses secara hukum. Bahkan seolah dibiarkan dan dilindungi sebagai KORBAN PERSEKUSI. Bila mau fair, semua harus ditindak, toh polisi bisa gunakan UU ITE atau bisa menggunakan KUHP. Polisi juga harus memahami bahwa tidak semua perbuatan klarifikasi oleh suatu kelompok kepada orang atau kelompok lain sebagai perbuatan persekusi yang harus dipidanakan. Not all activities as legal cases. And not all of legal cases have to be solved through legal positivism.

Sebaiknya tidak tambah masalah di Indonesia ini dengan perkara kecil yang sebenarnya memang bisa diselesaikan dengan diskusi kecil. Tidak harus menggerakkan MESIN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. Konsep pemberdayaan masyarakat untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya sebenarnya dapat diberikan toleransi sepanjang tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap dalam pengawasan pihak aparatur pemerintahan. Kalau semua tindakan pengamanan sendiri yang diinisiasi oleh rakyat selalu dianggap sebagai persekusi, maka jangan heran bila tiba masanya semua orang CUEK terhadap semua perkara di sekelilingnya karena takut dituduh persekusi. Meme di atas sebagai gambaran bahwa rakyat telah menyerahkan all legal cases kepada kepolisian dengan mengabaikan semua kejahatan di sekelilingnya.

Will you? Shall we? Or we shall ignore to this phenomena? Bisakah kita mengandalkan polisi untuk menyelesaikan semua perkara hukum di lingkungan kita? I am not sure!

*Penulis Guru Besar FH UNDIP, Semarang

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: