Artikel

Pendidikan Tanpa Zonasi

Oleh: Kang Juki
Pegiat sosial media

Mengapa masyarakat masih mengidolakan sekolah favorit? Jika ditelusuri sampai ke akar masalahnya, akan bisa disimpulkan bahwa semangat masyarakat untuk membangun enterpreunership masih rendah. Bahkan seorang enterpreuner sekalipun tak semuanya ingin anak-anaknya menjadi enterpreuner.

Fenomena seperti ini, minimnya regenerasi enterpreuner di kalangan bumiputra, di Kudus telah membuat perusahaan rokok Djambu Bol (pendiri Haji Roesyadi Ma’roef tahun 1937) dan Sukun (pendiri Mc. Wartono tahun 1947) perkembangannya kalah pesat dengan Djarum (pendiri Oei Wie Gwan tahun 1951). Karena putra-putri pendirinya (generasi kedua dan ketiga) sebagian malah berkarir menjadi birokrat. Berbeda dengan Djarum, yang terjadi regenerasi enterpreunership di lingkungan keluarga pendirinya, sehingga perusahaan lebih berkembang pesat.

Nah, keengganan membangun semangat enterpreunership, membuat jalan pintasnya adalah memasukkan putra-putrinya di sekolah favorit. Harapannya keberlanjutan pendidikan sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan dianggap lebih terjamin.

Kalau semangat masyarakat untuk membangun enterpreunership tinggi, tidak masalah anaknya masuk sekolah mana pun. Bahkan kalau terpaksa tidak kebagian bangku di sekolah yang ada, masih bisa home schooling saja. Sekolah di rumah.

Karena wawasan yang terlanjur sempit dengan etos juang terbatas, melihat masa depan terjamin hanya jika menjadi pegawai di instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang bonafid, masuk sekolah favorit menjadi kebutuhan mutlak. Karena hal itu dipandang menjadi satu-satunya jalan mewujudkannya.

Faktor lain yang membuat persoalan zonasi jadi riuh diperbincangkan adalah pelepasan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Tampaknya mayoritas orang tua memandang tanggung jawab mendidik anak tuntas dengan memasukkan anak pada lembaga pendidikan formal. Sehingga sebisanya mendapat sekolah yang mampu memberikan semua aspek pendidikan kepada anak-anaknya. Orang tua hanya “terima bersih” hasil pendidikan dan tinggal membayar biaya pendidikan.

Anak telah dipandang sebagai aset ekonomi dan membiayai pendidikannya adalah sebuah investasi materi. Hubungan orang tua-anak juga terjebak sebatas ketergantungan finansial. Konten komunikasi orang tua-anak bisa jadi juga menyusut sekadar bertukar kabar dengan nilai-nilai edukasi yang kian minim.

Tanpa berpretensi menjadi pendukung buta kebijakan zonasi pendidikan formal, telaah ini hanya sekadar membedah latar belakang beragam kritik terhadap zonasi pendidikan. Pendidikan jalur lain, yakni pendidikan informal, dalam keluarga dan lingkungan, yang praktis tanpa mengenal zonasi malah kian banyak terabaikan. Seberapa banyak orang tua yang memperhatikan pola pikir, perilaku dan etos kerja anak-anaknya lalu memolesnya agar menjadi SDM berkarakter kuat dengan keunggulan kualitatif? Hampir bisa dipastikan semuanya itu akan diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Jadi, bagaimana dengan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 ayat 1, yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal, masih kita laksanakan?

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya
Scroll Up