Artikel

Pemilu 2019, Ibarat Beli Kucing dalam Kardus

Oleh: Dr. Bambang Sutrisno, SH, MH *

Setiap masa pemilu tiba KPU selalu menjadi salah satu sasaran kecurigaan publik. Hal itu wajar karena merekalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil akhir dari keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu di republik ini. Tetapi turbulensi kecurigaan publik terhadap kinerja KPU periode saat ini sangat luar biasa. Hal itu juga bisa dimaklumi karena KPU periode sekarang inilah yang paling produktif melahirkan beragam kebijakan nyeleneh yang sulit dinalar oleh akal sehat. Sampai-sampai muncul sindiran nyelekit bahwa tanpa sadar KPU telah menggiring publik untuk menentukan pilihan politiknya seperti “memilih kucing dalam kardus”.

Memang ada sebagian pihak yang menganggap pemaparan visi misi dan debat capres cawapres tidak terlalu penting. Menurut mereka yang paling penting mampu bekerja memenuhi harapan rakyat.

Memimpin Indonesia dengan kompleksitas persoalan dan latar belakang sosial budaya yang pluralistik tidaklah mudah, memerlukan tampilnya figur yang memiliki kemampuan konseptual, keunggulan leadership dan kecakapan managerial yang benar-benar teruji. Untuk kepentingan itulah KPU selaku institusi penyelenggara pemilu berkewajiban merancang mekanisme adu kemampuan antar paslon capres cawapres melalui debat terbuka yang fair dan natural tanpa polesan rekayasa sistemik yang berpotensi memancing kecurigaan sosial secara massif. Dalam konteks ini seharusnya KPU memiliki kemandirian sikap untuk menentukan langkah strategis dan taktis demi terlaksananya forum debat terbuka capres cawapres secara fair, adil dan bertanggung jawab. Yang terjadi justru sebaliknya, KPU tidak memiliki ketegasan dan hanya mengikuti apa yang dikehendaki paslon capres cawapres. Bahkan mereka nekad meniadakan agenda paparan visi misi hanya karena tidak adanya kepastian prosedur dan mekanisme yang disepakati kedua paslon capres cawapres. Pertanyaan nakalpun muncul, kalau begini caranya untuk apa ada KPU?

Hal lain yang memicu KPU menjadi sasaran sinisme publik adalah berkaitan dengan diberikannya soal debat kepada paslon capres cawapres seminggu sebelum acara debat dilaksanakan. Cara ini memunculkan kelucuan yang menggelikan sekaligus sangat menjengkelkan. Bagaimana caranya publik dapat mengukur kualitas paslon capres cawapres yang akan mereka pilih secara objektif, sementara jawaban yang mereka lontarkan saat berdebat sudah dipersiapkan jauh sebelum acara debat dilaksanakan. Langkah KPU ini mirip dengan sikap nakal seorang guru yang membocorkan soal ujian agar para murid atau siswa mereka mampu menjawab semua soal ujian secara baik. Sekali lagi langkah KPU ini sangat aneh dan sulit dinalar oleh akal sehat.

Rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa proses pelaksanaan pemilu 2019 merupakan satu-satunya pemilu paling aneh sepaniang zaman sekaligus perhelatan pesta demokrasi yang paling mendebarkan karena menyimpan beribu misteri penuh kecurigaan.

Sekarang ibarat nasi sudah menjadi bubur. Semua proses sudah berjalan dan telah ditetapkan sebagai aturan main yang wajib diikuti apa adanya. Semoga harapan rakyat untuk melahirkan pemimpin nasional yang benar-benar kredibel, capable dan acceptable di tengah bangunan sistem penuh ketidakwajaran ini benar-benar menjadi kenyataan. Hanya kepada keadilan Allah kita menggantungkan impian mulia kita.

(Sudono Syueb/ed)

Dr Bambang Sutrisno
Dr Bambang Sutrisno

*Dosen Pascasarjana Uniska, Kediri dan Caleg DPR~RI dari PAN no Urut 2 Dapil 8 Jatim

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait