Artikel

Pemerintah Jokowi, Jual Aset dan Tumpuk Utang BUMN

Oleh: Salamuddin Daeng

Salah satu strategi pembiayaan pembangunan tertama dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah keuangan BUMN. Sumber keuangan BUMN sendiri disuntik dengan APBN lalu menginstruksikan BUMN mencari utang dan menjual aset-aset BUMN.

Sementara saat ini utang-utang BUMN sebenarnya telah berada pada level yang cukup mengkuatirkan, terutama BUMN yang berkaitan erat dengan pemenuhan hajat hidup masyarakat banyak.

Berikut gambaran utang beberapa BUMN berdasarkan laporan keuangan BUMN:

1. Krakatau Steel memilili utang sebesar USD1,617 juta atau sekitar Rp21,829 triliun, memiliki aset sebesar USD3,072 juta. Krakatu Steel debt to equity ratio sebesar 90,79 %, kondisi keuangan yang mengkuatirkan. Di tengah proyek pembangunan infrastuktur besar-besaran yang dilakukan Jokowi ternyata Krakatau Steel yang seharusnya menjadi penyuplai utama kebutuhan bahan baku tidak mendapat keuntungan apapun. Perusahaan ini mengalami kerugian senilai 320 juta USD atau sebesar Rp4,32 triliun (Laporan Reuter 2015).

2. Bank Mandiri memiliki utang senilai Rp45,08 triliun sedangkan aset Rp910,06 triliun pada tahun 2015, dengan pendapatan bersih Rp17,49 triliun. Namun pendapatan hanya cukup untuk bayar bunga dan cicilan utang. Jadi ketika dipaksa mendanai infrastruktur pasti bank ini akan sekarat.

Sebuah media internasional terkemuka mengatakan “Indonesia’s biggest bank is hurting but its boss is all smiles Kartika Wirjoatmodjo has taken the helm at Bank Mandiri as profits slide and bad loans balloon.”

3. Bank BNI memiliki utang sebesar Rp49,99 triliun dengan aset Rp508,6 triliun, debt to equity ratio bank ini senilai 71,16 %. Pendapatan bersih 2015 sebesar Rp9,07 triliun. Kondisi sama keuntungan hanya untuk bayar utang.

4. Bank Tabungan Negara memiliki utang sebesar Rp29,89 triliun, dengan aset Rp171,8 triliun dengan debt to equity ratio senilai 194%. Pendapatan bersih bank ini sebsar Rp1,85 triliun pada tahun 2015. Keuntungan tidak cukup untuk bayar utang. Strategi utama menerapkan bunga tinggi untuk mencekik rakyat. Bank ini tidak ada kemampuan sama sekali membiayai infrastruktur.

5. Bank Rakyat Indonesia memiliki utang senilai Rp72,4 triliun, dengan aset sebesar Rp878 triliun, debt to eqiuty ratio sebesar 53,2 %. Pendapatan bersih perusahaan sebesar Rp25,4 triliun pada tahun 2015. Keuangan bank banyak mengalir ke para taipan besar.

Sementara utang bank kepada lembaga keuangan global meningkat pada tahun 2016 dan ke China. Seperti diketahui, 3 bank milik negara mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai USD3 miliar atau USD1 miliar untuk masing-masing bank pada tahun 2016.

6. Indosat pada tahun 2015 memiliki utang sebesar Rp27,64 triliun, sementara aset perusahaan sebesar Rp55,39 triliun, mengalami kerugian sebesar 1,3 triliun pada tahun 2015. Ini mengerikan, asetnya dipreteli satu persatu menjadi bancakan oligarkhi pemerintahan Jokowi.

7. Pertamina memiliki utang senilai USD8,75 miliar atau sekitar Rp118,125 triliun, aset Pertamina pada 2015 mencapai USD45,519 miliar atau senilai Rp614,5 triliun. Namun anehnya perusahaan ini dilarang mendapatkan keuntungan tapi diperbolehkan mencari utang yang besar. Ini sama saja dengan menjual perusahaan secara diam-diam. Pertamina sulit diselamatkan dari kubangan utang. Sekarang dipaksa bangun infrastruktur senilai Rp700 triliun dengan cara menjual aset kilang pertamina.

Besarnya utang BUMN tersebut akan semakin menghilangkan kesempatan BUMN untuk mengabdi pada kepentingan bangsa, negara dan rakyat.

BUMN di masa mendatang akan sibuk mengurusi meningkatnya kewajiban utang dan akan mendorong mereka justru mengambil bagian untuk mencekik masyarakat dengan meningkatkan harga dari layanan publik, menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif tol, menaikkan harga BBM dan mencekik rakyat dengan bunga tinggi.

Perintah Presiden Jokowi agar BUMN menjual aset sambil menyuntikkan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan langkah pamungkas untuk menjadikan BUMN sebagai bancakan asing, para taipan dan oligarki penguasa.

*) Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up