Artikel

PAN, Partai Politik dan Penguatan Lembaga Saksi Pemilu

Oleh Totok Daryanto (Politisi PAN)

Pemilu di Indonesia sangat berbeda dengan pemilu di negara-negara maju. Dukungan teknologi yang semakin kompatibel dan perangkat perundangan serta kesiapan SDM penyelenggara pemilu yang baik, menjadikan pemilu di banyak negara maju berlangsung fair, lancar, dan tanpa gejolak politik.

Hasil pemilu di era reformasi terbukti selalu melahirkan ketidakpuasan yang berkepanjangan, terutama bagi yang kalah. Bahkan pemilu yang baru lalu nyaris membelah bangsa. Akar masalahnya terletak pada transparansi dan obyektivitas saat pencoblosan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Penyelenggara pemilu selalu distigmasi terkooptasi oleh kekuasaan. Perbaikan undang-undang yang dilakukan di parlemen setiap lima tahun, tidak mampu menghapus stigmasi tersebut.

Sebagai politisi di era reformasi seharusnya menyadari keberadaannya di tengah era keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dijamin oleh undang-undang, tetapi dalam praktiknya sedikit yang menyadari hakekat keterbukaan informasi. Ada hukum besi keterbukaan informasi yang mendalilkan bahwa dalam era persaingan global dan keterbukaan informasi, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas tersebut bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan.

Para politisi suka bertengkar tapi malas mencari penyelesaian yang sungguh-sungguh. Bila partai-partai politik menginginkan hasil pemilu obyektif dan fair, maka partai-partai politik harus mengambil peran tanggung jawabnya yang diperintahkan oleh undang-undang. Dari pemilu pertama di era reformasi hingga pemilu kelima yang baru berlalu, hampir semua partai politik tidak memiliki saksi-saksi pemilu yang kredibel dan tersedia di semua tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Persoalan saksi pemilu ternyata merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan partai-partai politik dalam pemilu.

Peristiwa pemilu di era reformasi harus dipahami dalam konteks hukum besi keterbukaan informasi. Partai-partai politik yang menguasai sebanyak mungkin informasi dan bukti-bukti pendukungnya akan lebih diuntungkan, dan sebaliknya yang lemah dalam penguasan informasi dan bukti-bukti pendukungnya rentan menerima kerugian. Kalaulah benar ada partai politik yang dicurangi dalam pemilu, tidak mungkin dapat melakukan gugatan atau langkah hukum lainnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bila tidak memiliki bukti-bukti yang akurat. Bukti akurat tersebut hanya bisa diperoleh apabila partai politik memiliki saksi yang kredibel dan bekerja profesional pada saat pemungutan suara hingga penetapan hasil.

Undang-undang pemilu mungkin sebenarnya relatif cukup baik, walaupun harus terus-menerus disesuaikan dengan perubahan zaman. Penyelenggara pemilu mungkin juga orang-orang baik yang mencapai posisinya melalui proses seleksi yang kredibel. Tetapi suasana lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya penyelewengan secara manusiawai sangat rentan terjadi penyelewengan. Hasil pemilu di Indonesia tidak sepenuhnya ditentukan oleh peristiwa pemberian mandat pemilih di bilik-bilik suara di TPS-TPS tetapi lebih ditentukan oleh tahapan pasca coblosan. Saat perhitungan suara, pencatatan hasil suara di setiap TPS, perhitungan manual di Kecamatan, tabulasi suara di tingkat Kabupaten, dan seterusnya hingga penetapan final pleno KPU di semua tingkatan, merupakan tahapan yang krusial dan rawan kecurangan.

Persoalan pokok mengapa tahapan pascacoblosan selalu menimbulkan masalah karena terdapat kelemahan dalam pengelolaan saksi-saksi yang disediakan oleh partai-partai politik. Kita tidak pernah tahu secara pasti apakah kecurangan pemilu itu issue atau fakta karena tidak ada data yang valid yang dimiliki oleh semua partai politik, yang bersumber dari saksi-saksi terpercaya, yang bisa disandingkan untuk mendapatkan kebenaran obyektif.

Oleh karena itu Kongres PAN ke-5 ini harus dapat menghasilkan keputusan politik penguatan saksi pemilu sebagai amanat yang harus dijalankan pengurus DPP periode 5 tahun ke depan. Penguatan saksi harus didasarkan konsep managemen yang baik, dari sisi penguatan kelembagaan, penguatan SDM saksi, dan kesiapan logistik saksi.

Dari sisi kelembagaan mungkin perlu dilakukan perubahan AD/ART dengan memasukkan norma dibentuknya struktur permanen yang menangani saksi, bersifat otonom, dan merupakan institusi vertikal dengan sistem komando. Dengan demikian memungkinkan dibentuknya saksi partai yang handal, yang mampu mengemban tugas menjaga kepentingan partai dan independen terhadap pengaruh semua calon internal partai.

Dari sisi penguatan SDM saksi, harus dibenahi aspek manajerialnya. Konsultan SDM dapat dimintai jasanya untuk melakukan psycho test dalam rekrutmen. Selanjutnya diselenggarakan diklat-diklat untuk mempersiapkan secara fisik, mental, dan pikiran agar saksi PAN di seluruh Indonesia siap bertugas.

Hal terakhir persoalan logistik saksi mungkin harus disediakan rekening khusus yang tidak terganggu oleh kepentingan budget lainnya. Sejak tahun pertama sudah harus dipikirkan dan dipersiapkan sumber-sumber dana untuk keperluan saksi. Sistem pembinaan saksi dapat diintegrasikan dengan pembinaan Simpatik, PUAN, BM PAN, dan aktivitas keorganisasian lainnya.

Semoga sumbangan pemikiran ini bermanfaat.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

google.com, pub-7568899835703347, DIRECT, f08c47fec0942fa0
mgid.com, 469747, DIRECT, d4c29acad76ce94f