ArtikelFeatured

PAN, Koalisi Segan Oposisi Tak Mau

Oleh : Ainur Rafiq Sophiaan (Pemerhati Sosial Politik, Surabaya)

Zulkifli Hasan (Zulhas) seperti banyak diprediksi akhirnya terpilih lagi sebagai Ketua Umum periode 2020-2025 pada Konggres V di Kendari, Sultra, Rabu (11/02/2020) dengan cukup dramatis. Hal ini menyiratkan spekulasi baru, partai besutan Gerakan Reformasi itu siap merapat ke Istana. Beberapa elite sekitar Zulhas yang sudah lama “ngempet” ingin jadi menteri boleh bernapas lega. Peluang kian terbuka. Tapi, sabar. Tunggu reshuffle kabinet. Tradisi rutin pemerintahan Jokowi.

Ambisi berkoalisi itu sebenarnya sudah lama diimpikan Zulhas. Belum terwujud. Gara-gara tidak mendapat “restu” Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais yang juga besannya sendiri. Namun, dengan mulai berkurangnya kesaktian Amien di Kongres kemarin memunculkan dugaan kuat PAN akan makin bebas melenggang jauh dari bayang-bayang tokoh Reformasi itu. Sebuah tuntutan bagi partai modern yang harus lepas dari budaya patron-client relationship.

Jagad politik Indonesia ini memang unik. Teori-teori politik seabreg dari Barat yang diajarkan di Fakultas ISIP kampus-kampus tak mampu menjelaskan. Mantan capres yang kalah bisa masuk kabinet pemenang. Partai yang tidak satu gerbong dengan pemenang juga ngiler (ingin sekali) masuk kabinet. Sudahlah, kita ikuti nasehat orang tua saja; yang sudah biarlah sudah. Saat bertanding ya harus all out. Setelah selesai ya harus kompak lagi. Katanya harus jadi negarawan. Move on, kata arek milenial.

Ikut dalam pemerintahan memang masih menjadi dambaan sebagian besar parpol-parpol siapa pun presidennya. Pertama, jabatan di eksekutif dapat menjadi panggung/etalase politik bagi parpol agar terus moncer di mata publik selama periode menjabat, setidaknya bagi individu yang diberi amanat. Kedua, karena masih lemahnya sumber-sumber pendanaan parpol jabatan itu bisa dikapitalisasi menjadi salah satu ATM partai. Pilihan yang riskan dan mudah terperangkap jebakan koruptif.

Ketiga, ini yang jangan dilupakan, meski tidak menjamin kekuasaan bisa digunakan untuk apa saja. Termasuk melindungi jerat-jerat hukum. Sekurang-kurangnya “bargaining power” –nya menguat di depan penegak hukum. Dalam konteks PAN, nasib Zulhas sendiri di mata KPK masih menggantung dalam kasus alih fungsi lahan di Riau saat menjabat Menteri Kehutanan.

Lalu mau kemana PAN dengan kepemimpinan petahana yang kinerjanya jeblog periode di pertama. Tidakkah akan mengulang grafik terjun bebas partai ini jelang 2024 ketika ambang batas parlemen mau dinaikkan dari 4 persen? Itulah pertanyaan kuncinya. Dengan mencermati Kongges kemarin yang penuh “hujan duit dan hujan kursi” mampukah partai yang lahir dari tiga kelompok ideologi besar (Islam, nasionalisme, sosialisme) itu bisa memperbaiki citranya di depan publik untuk naik dari status “Six Percent Party” ?

Paling kurang ada 3 prasyarat yang perlu dicermati untuk ke depan. Pertama, Zulhas harus berani mengambil sikap tegas dari “inner circle”-nya dan orang-oarng di daerah yang selama ini membuat partai penuh konflik hingga akar rumput. Partai menjadi kuda tunggangan kepentingan jangka dekat orang-orang yang tidak memiliki basis sosial dan integritas kuat. Sebaliknya, ia harus merangkul kader-kader terbaik yang selama ini disingkirkan. Harap tahu, Zulhas menang kemarin juga tak lepas dari sokongan Soetrisno Bachir, Drajad Wibowo, Asman Abnur, dan Hatta Rajasa.

Kedua, sebagai partai yang salah satu basis pemilih tradisionalnya adalah ormas keagamaan Muhammadiyah sudah selayaknya partai ini memiliki diferensiasi dengan partai sekular walaupun tidak harus berbendera agama. Itu bisa dicerminkan dalam kebijakan, program, dan pandangan umum atas isu-su yang berkembang. Bukan sebaliknya, makin ke sini makin pragmatis dan nyaris tak beda dengan partai nasionalis sekular. Tawuran dengan sejumlah korban di Konggres V lalu menjadi bukti konkret betapa PAN sudah kehilangan nalar rasional dan hati relijiusnya. Apa pun alasannya.

Terakhir (ketiga), partai harus mengambil positioning yang jelas dalam kemitraan dengan pemerintah apakah oposisi atau koalisi. Harus jelas “jenis kelaminnya”. Jangan koalisi segan, oposisi tak mau. Tentu dengan memperhatikan psikologi pemilihnya. Bukan, sebab ambisi elitenya. Jangan sampai karena salah mengambil sikap dampaknya bisa fatal. Menjadi bahan tertawaan. Pemilih lama hengkang. Pemilih baru tak kunjung datang. Belajarlah dari partai lain: puasa kekuasaan bisa menyehatkan. Pemilu berikutnya hasilnya gemilang !

Allahu al Malik al Mulk

Surabaya, 12 Februari 2020

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: