Artikel

Otoritarian dalam Sepekan

Oleh: Tb Ardi Januar

Sejak kemunculannya pada lima tahun silam, nama Joko Widodo kerap dikaitkan dengan cermin demokrasi. Wajahnya yang lugu, penampilannya yang sederhana dan tutur kata layaknya rakyat biasa membuat banyak orang jatuh hati kepadanya. Tak ayal dalam kurun waktu kurang dari lima tahun pula pria yang akrab disapa Jokowi ini cepat menaiki tangga karir politik. Mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia.

Namun siapa sangka, di balik segala penilaiannya sebagai pemimpin demokratis tersimpan benih-benih otoritarian dalam dirinya. Setidaknya hal ini berdasarkan dari sikap pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam menyikapi sejumlah persoalan. Dalam sepekan kemarin saja, setidaknya ada tiga sikap pemerintah yang dirasa tidak demokratis dan cenderung otoriter.

Pertama, tentang presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Hingga pekan kemarin, pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat tentang pengesahan RUU Pemilu. Salah satu penyebabnya karena pemerintah tetap ngotot presidential threshold sebesar 20-25 persen. Yakni 20 persen suara di DPR dan 25 persen suara nasional.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan mengancam akan menarik diri dalam pembahasan RUU Pemilu bila ambang batas yang mereka inginkan tidak diakomodir DPR. Tindakan ini menimbulkan banyak tanda tanya. Partai politik yang akan berkompetisi dalam pemilu, mengapa pemerintah yang begitu ngotot dengan persyaratan ambang batas menjadi presiden.

Pemerintah berdalih argumennya tersebut agar calon presiden lebih mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas. Namun strategi penguasa itu dapat tercium banyak pihak. Salah satu tujuan politisnya adalah untuk memuluskan Joko Widodo di pemilihan presiden mendatang dan upaya menghadang para pesaing Jokowi. Dalam arti kata yang lain, Jokowi sedang berusaha menjadi capres tunggal.

Sebab dalam hitung-hitungan politik, Jokowi sudah hampir dipastikan dapat memperoleh suara partai sebanyak 20 persen bahkan lebih. Kalkulasi tersebut berdasarkan dari mitra koalisi pemerintah yang kini begitu mendominasi. Antara lain PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Hanura, NasDem dan PAN. Sementara partai yang saat ini berada di luar barisan Jokowi hanya tersisa tiga. Yakni Gerindra, Demokrat dan PKS.

Padahal, pada 2019 mendatang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan digelar secara bersamaan sesuai undang-undang yang disahkan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kurang masuk akal bila dalam pileg kita dibebaskan memilih caleg yang mewakili partai, namun tidak dalam memilih presiden. Idealnya, bila pileg dan pilpres digelar secara bersamaan, hendaknya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan. Sehingga seluruh partai politik dapat mencalonkan para jagoan terbaiknya.

Kedua, tentang pembubaran ormas anti-Pancasila. Rabu 12 Juli lalu, Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembubaran ormas anti-Pancasila. Pengumuman itu tidak disampaikan langsung olehnya, melainkan melalui Menkopolhukam Wiranto.

Ormas Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) menjadi sasaran utama mereka karena beberapa waktu sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu membubarkan ormas yang telah eksis di Indonesia sejak tahun 1980-an tersebut. Selain HTI, sejumlah ormas lainnya juga disinyalir telah dibidik pemerintah dan akan segera dibubarkan.

Keputusan ini sontak mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Bahkan kritik tajam tidak hanya disampaikan pihak yang selama ini menjadi oposisi, tetapi juga disuarakan para kelompok yang selama ini mendukung Jokowi. Bagaimana tidak, pemerintah membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Pancasila tanpa melalui proses pengkajian dan putusan pengadilan.

Terlebih, keputuan tersebut dikeluarkan melalui Perppu. Dimana Perppu hanya dapat dikeluarkan bilamana negara dalam keadaan genting dan memaksa. Sementara keberadaan ormas tersebut dirasa tidak terlalu genting. Wajar saja banyak kalangan menilai ini sebuah tindakan represif dan otoriter. Pemerintah dengan mudah bisa membubarkan kelompok manapun yang tidak sejalan dengan penguasa.

Kabar terbaru memberitakan, untuk membubarkan kelompok-kelompok yang ditenggarai anti-Pancasila, pemerintah kudu mengeluarkan kocek sebesar Rp6 miliar. Entah akan dialokasikan untuk apa saja.

Anggap saja sederet organisasi yang dinilai bertentangan secara resmi dibubarkan. Lantas bagaimana dengan para pengikutnya? Akankah mereka dihukum atau diasingkan layaknya nasib pengikut PKI di era Orde Baru?. Padahal, bukankah selama ini pemerintah sudah lebih dulu memiliki program revolusi mental dan bela negara yang sudah memakan anggaran sangat besar?

Mem-Pancasila-kan ormas-ormas yang dianggap radikal secara persuasif dan terus menerus akan lebih baik ketimbang membubarkannya. Sebab, bila hanya membubarkan ormasnya tanpa mengubah isi kepala para pengikutnya, sama saja tindakan mubazir. Mereka akan tetap bersatu memperjuangkan ideologi yang diyakini kendati harus berganti nama. Kasusnya mirip seperti acara talk show “Empat Mata” yang berubah nama menjadi “Bukan Empat Mata” setelah terkena sanksi. Namun host dan model acaranya tetaplah sama.

Selain itu, pengkajian dan proses pengadilan juga diperlukan dalam menertibkan ormas yang dituding “terlarang”. Tidak diketahui kapan pemerintah menginvestigasi dan mengkaji ajaran HTI. Secara tiba-tiba saja ormas tersebut dibubarkan. Jika tindakan ini dibenarkan, bisa saja kelompok yang berseberangan dan kritis kepada pemerintah dibubarkan dengan dalih atau tudingan anti-Pancasila. Hal ini tentu akan berdampak buruk kepada iklim demokrasi yang selama ini diperjuangkan.

Ketiga, menutup aplikasi sosial media (sosmed). Jumat 15 Juli lalu Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara secara resmi memutus jaringan atau memblokir layanan pesan instan Telegram. Alasannya, aplikasi tersebut mengancam stabilitas nasional karena Telegram kerap menjadi sarana para teroris dan golongan radikal dalam menyebarkan aksinya. Aplikasi yang diperkenalkan oleh Pavel Durov ini sudah memiliki sekira 100 juta pengguna di seluruh dunia.

Bahkan di waktu yang sama, Rudiantara juga menyatakan tak segan-segan akan memblokir sosmed lainnya seperti Facebook ataupun Youtube bila dirasa mengancam keutuhan NKRI. “Mohon maaf bila Facebook dan Youtube harus ditutup. Karena pemerintah harus menjaga suasana kondusif,” begitu kira-kira kata Rudiantara.

Wacana ini tentu saja membuat netizen meradang. Bagamana bisa seorang kepala pemerintahan yang lahir dan dibesarkan sosial media hendak menutup aplikasi tersebut. Jokowi sebagai simbol sebuah rezim pun mendapat hujatan dari masyarakat pegiat sosmed. Bahkan, beberapa dari mereka memblokir akun Twitter milik Jokowi sebagai bentuk protes. Gerakan #BlokirJokowi pun sempat menjadi trending topic.

Sadar wacana tersebut menuai banyak kritikan dan hujatan, Jokowi seperti biasa langsung muncul bak pahlawan. Dia memastikan tidak akan memblokir aplikasi sosmed selain Telegram. Apa daya masyarakat sudah kadung kecewa dengan kebijakan rezimnya yang kerap lebih dulu berucap ketimbang mengkaji. Sederet wacana dilempar terlebih dahulu, bila mayoritas publik menolak keputusan tersebut dicabut kembali. Lihat saja ketika pemerintah mengeluarkan wacana penghapusan angkutan berbasis online, wacana sekolah full day, hingga wacana pemblokiran sosmed.

Lagi pula bila pemerintah memblokir seluruh sosial media, bagaimana mereka bisa narsis dan pamer kinerja kepada publik. Bagaimana bila Jokowi tidak bisa lagi nge-vlog atau pamer foto pakai sarung di istana? Bagaimana para menterinya tidak bisa lagi pamer tidur kelelahan di bandara? Bahkan bagaimana bila anak Presiden nanti tak bisa lagi membuat video kontroversi?

Sosmed merupakan konsekuensi dari teknologi komunikasi di era modern. Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata pedang. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa pula untuk kejahatan. Mengedukasi pengguna sosmed lebih elegan ketimbang memblokirnya.

Sepekan kemarin menjadi ujian penting bagi demokrasi kita. Bagaimana bisa presiden yang saat kampanye lalu kerap didaulat sebagai tokoh paling demokratis ketimbang lawannya, seketika bertindak di luar kewajaran dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Beruntung masyarakat Indonesia begitu kritis dan cerdas. Sehingga, upaya-upaya yang tak diharapkan dapat dilawan secara cerdas dan massif.

Pelajaran yang dapat dipetik dari fenomena seperti ini adalah, jiwa demokrasi dan watak kepemimpinan seseorang tidak dapat dilihat dari wajahnya yang polos atau penampilannya yang sederhana. Jiwa kepemimpinan hanya dapat dilihat dari isi kepala dan tindakannya. Semoga rakyat Indonesia kedepannya akan semakin cerdas dalam memilih pemimpin dan menyikapi segala fenomena kehidupan berdemokrasi.

Dan untuk pemerintah, cerdaslah dalam membuat kebijakan. Biasakan kaji terlebih dahulu sebelum diputuskan. Biasakan baca terlebih dahulu sebelum ditanda tangan. Dan bila masyarakat memberi kritik, terimalah dengan lapang dada, bukan malah kita diminta hormati pemimpin seperti di Korea Utara.

*Penulis adalah netizen dan pemerhati sosial politik

(ft:twitter)

Selanjutnya

Artikel Terkait