ArtikelFeatured

Omnibus Law dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Telah Diatur di Indonesia

Oleh: Arian Syahputra, S.H dan Sofian,SH.MH

OMNIBUS LAW sebagai sebuah metode pembentukan undang-undang menarik perhatian publik. Pertama, karena metode ini belum pernah secara terbuka disebutkan oleh pembentuk legislasi sebagai salah satu metode pembentukan UU. Kedua, metode ini dinilai mengambil jalan pintas dan cepat dalam melakukan harmonisasi berbagai UU dalam kurun waktu tertentu, padahal dibalik pembentukan undang-udang melalui metode ini akan menimbulkan dampak yang begitu besar berkaitan dengan singkronisasi aturan dan kebijakan yang menguntungkan kepentingan rakyat atau malah hanya kebijakan yang menguntukan kepentingan individu atau sekelompok elit serta terkait dengan kesejahtraan rakyat saat ini maupun masa yang akan datang.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z Usfunan, berpendapat pada dasarnya ada persoalan konflik antara penyelenggara pemerintahan, saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep omnibus law menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Akan tetapi, omnibus law haruslah dilakukan dalam tingkatan UU Meski Indonesia menganut sistem civil law, Jimmy berpendapat konsep ini bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal. Pertama, persoalan kriminalisasi pejabat Negara. Selama ini, menurut beliau, banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran karena jika terbukti merugi, bisa dijerat dengan UU Tipikor.

Kedudukan UU terkait konsep Omnibus Law

Persoalan yang akan muncul adalah mengenai kedudukan UU hasil omnibus law ini. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan selanjutnya mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama.

Menjadi persoalan secara teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harus direvisi,” jelas Dosen Universitas Udayana ini. Bagaimana jika tidak dilakukan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011? Menurut Jimmy, harus dilihat bagaimana isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Oleh sebab itu, harus diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya.

Dan perlu dipahami bahwa terdapat keinginan kuat dari pusat terhadap peningkatan investasi, tetapi bagaimanapun ada investasi tertentu yang tidak bisa diterima oleh daerah karena dianggap dapat memudarkan nilai kultural masyarakat setempat. Sehingga perlu hati- hati mengaturnya,” tambah Jimmy. Terkait kebijakan mengenai Sumber daya alam dan juga perokonomian akan menjadi suatu hal pertimbangan yang sangat mendalam untuk menjadi kajian, dikarnakan pemerintah bersemangat membuka link investasi ke negara-negara luar, apakah dalam segi keuntungan negara bisa memperjuangkan dan dari segi ketenagakerjaan bisa memiliki kebijakan, sehingga perokonomian di indoneisa selaras dengan kebijakan tersebut.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas lanjutan pembahasan perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020). dalam UU Ketenagakerjaan filosofinya ialah menjamin kesejahteraan buruh. Demikian pula filosofi UU Lingkungan hidup antara lain untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun, dengan mencabut, mengubah, bahkan menghapuskan sejumlah pasal dalam UU itu untuk dimasukkan ke dalam RUU Cipta Kerja, ada potensi pengabaian terhadap filosofi UU sebelumnya. Pasalnya, kini orientasinya berubah, yakni pasal-pasal itu diarahkan atau diatur kembali demi membuka investasi sehingga terkesan lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan bisnis dan investasi akan tetapi semangkin mendegradasi keduduan kaum pekerja dan buruh.

Begitu juga hal mengenai aturan yang mengatur kepemilikan rumah bagi warga negara asing (WNA) yang ini tentunya berakibat kepada terancamnya kedaulatan bangsa dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Fary Prancis bahwa Salah satu substansi dari RUU ini mengenai pengaturan satuan rumah susun (sarusun) untuk orang asing. Pasal 136 RUU tersebut menyebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun yang selanjutnya disebut hak milik sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 137 ayat 1, hak milik sarusun dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Ayat 2 pasal tersebut menerangkan hak milik sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Ayat 3 menjelaskan hak milik sarusun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika RUU ini tidak dikritisi secara baik dan benar, lalu meloloskan pasal-pasal Sarusun ini, maka ancaman kedaulatan bangsa menjadi nyata. Mengapa? Karena orang asing memiliki payung hukum untuk memiliki dan menguasai rumah-rumah susun di tanah air. Mereka bukan lagi diberi hak pakai, tetapi hak milik. Dengan potensi Indonesia yang luar biasa ini, orang-orang asing dari mana-mana akan berlomba-lomba memiliki Sarusun di Indonesia. Dalam kondisi semacam itu, kedaulatan bangsa dipertanyakan: apakah berpihak pada orang asing atau pada rakyat Indonesia sendiri yang nota bene dalam banyak hal masih butuh perhatian pemerintah termasuk dalam urusan pemenuhan kebutuhan papan.

Kalau kita lihat didalam Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan dibahas DPR, substansinya berbeda dalam banyak hal dari regulasi yang saat ini sedang berlaku. Aturan yang berlaku saat ini, orang asing dapat memiliki sarusun/sertifikat hak milik (SHM) di atas tanah hak pakai. UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun pada pasal 46 mengatur bahwa Hak kepemilikan atas sarusun -baca unit rumah susun- merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 47 dijelaskan sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun. SHM sarusun diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Sementara PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia pasal 2 menjelakan Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai, pasal 4 b sarusun yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, di mana dijelaskan orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai atas tanah negara atau hak milik orang lain.

Artinya, pada regulasi Sarusun saat ini, ada pembatasan yang jelas bagi kepemilikan hunian oleh asing. Pertama, hunian dapat dimiliki di atas tanah hak pakai yang dikuasi negara atau hak milik selama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperpanjang 30 tahun (total 80 tahun). Kedua, diberikan hanya kepada WNA yang berkedudukan di Indonesia, mereka yang memiliki izin tinggal di Indonesia (memiliki ITAS atau ITAP). Ketiga, dapat diwariskan kepada ahli waris WNA yang memiliki ijin tinggal di Indonesia, jika tidak memiliki izin tinggal kepemilikan dikembalikan kepada negara atau pemegang hak milik. Keempat, dibatasi pada rumah tinggal atau rusun yang minimal memiliki harga berbeda-beda menurut daerah. Memperhatikan aturan yang berlaku saat ini terlihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak memberikan hak kepemilikan tanah kepada asing tetapi hanya memberikan hak akses dengan jangka waktu maksimal 80 tahun, tidak dapat diperpanjang.

Jika regulasi saat ini disandingkan dengan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagaimana sudah dijelaskan di awal tulisan ini, maka Nampak perbedaan-perbedaan yang substansial, yang merugikan kepentingan bangsa dan kedaulatan Indonesia. Pertama, Omnibus Law tidak secara jelas memberikan batasan hak milik sarusun bagi asing hanya pada tanah dengan hak pakai. Ada kesan omnibus law memberikan keleluasaan kepemilikan sarusun untuk asing bukan hanya di atas tanah hak pakai tetapi juga di atas tanah hak milik. Kedua, tidak ada pembatasan berapa lama penguasaan lahan, memberikan kejelasan tentang pergeseran filosofis pengaturan di mana omnibus law membuka kesempatan kepada WNA untuk memiliki hak atas lahan selamanya dan dapat diwariskan. Ketiga, narasi WNA yang “memiliki izin”, tidak secara jelas menyebutkan izin tinggal atau berkedudukan di Indonesia memberikan kesan bahwa izin memiliki sarusun tidak mesti harus memiliki izin tinggal sebagaimana aturan sebelumnya.

Kalau kita coba menganilis dampak dari Kebijakan omnibus law untuk membuka kepemilikan asing atas sarusun memiliki dampak positif terutama di bidang ekonomi antara lain dengan memperhatikan pontensi-potensi sebagai berikut :

Pertama; pasar potensial, dari tenaga kerja asing asing yang memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) maupun izin tinggal tetap (ITAP) 150.000 orang. Jika juga menyasar turis asing maka pasarnya mencapai 10 juta. Semakin banyaknya pihak asing yang yang berminat kepada properti di Indonesia dapat meningkatkan permintaan properti sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan serapan produk lokal. Dengan begitu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, meningkatkan pendapatan negara. Penerimaan pajak pemerintah pusat dan daerah yang didapat dari pengembang dan pembeli properti bisa meningkat. Ini juga bermanfaat untuk menghilangkan transaksi pembelian tanah oleh pihak asing yang menggunakan penduduk lokal sebagai perantara, sehingga pendapatan negara bisa meningkat. Fenomena pembeli asing dalam industri properti Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Di sejumlah daerah, seperti Bali, Batam, dan beberapa daerah di Jawa, banyak orang asing “mengakali” pembelian properti—tanah, rumah, dan apartemen. caranya dengan meminjam nama orang lain (nominee).

Ketiga, penambahan devisa. Seandainya pengembang Indonesia (termasuk BUMN) bisa menjual 500 ribu unit hunian dalam lima tahun, dengan harga rata-rata USD500.000 per unit, maka akan masuk devisa USD250 miliar, sekitar Rp3.400 triliun, ini sangat baik bagi perekonomian kita.

Meski demikian, omnibus law harus mampu menekan dampak negatif yang diperkirakan muncul diantaranya: Tanpa kebijakan mempermudah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, kebijakan terkesan terlau pro asing. Saat ini kebutuhan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat sulit, backlog hunian saat ini mencapai 7,6 juta unit. Kemudahan terhadap kepemilikan asing diberikan di tengah-tengah kesulitan masyarakat memperoleh hunian yang layak, ini memang memberikan kesan bahwa pemerintah lebih mendahulukan asing ketimbang warga negaranya. Karena itu, pemerintah perlu terlebih dahulu atau bersama-sama juga merubah regulasi yang memudahkan pemenuhan hunian bagi masyarakat tidak hanya bagi asing. Misalnya pemerintah memberikan jaminan kepemilikan rumah bagi pekerja dengan subsidi pada daerah-daerah industri baru, atau meperbesar subsidi pembangunan MBR, dll.

Selain itu, tanpa pembatasan hak milik mengancam kadaulatan negara. Jika hak milik seumur hidup dibuka kepada asing secara besar-besaran dan luas, maka dikhawatirkan justru kepemilikan lahan di Indonesia malah lebih dominan dikuasi oleh asing, sehingga mengancam kedaulatan negara, karena itu pembatasan harus dilakukan. Tanah tidak dapat dimiliki oleh asing, tetapi dapat memiliki hak akses dengan pembatasan waktu yang menarik untuk dapat bersaing dengan pasar ASEAN.

Di sisi lain, harus ada pemberlakukan zonasi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan. Pembatasan juga dilakukan dengan memberlakukan zonasi, atau menentukan kawasan-kawasan tertentu yang boleh dimanfaatkan oleh asing untuk mendorong perimbangan pertumbuhan wilayah. Zona yang secara alami cepat tumbuh dibatasi luasannya, tetapi wilayah-wilayah yang lambat pertumbuhannya dapat diberikan zonasi yang lebih luas dengan insentif-insentif lain untuk mendorong property asing masuk ke wilayah ini, tentu saja kebutuhan infrastruktur dasar harus sudah terpenuhi, terutama aksesibilitas. Instrument ini dapat menggantikan instrument harga property sebagai pembatas, instrument harga property dalam perspektif teori lokasi selalu menunjuk pada daerah-daerah yang memiliki nilai lahan tinggi, daerah-daerah “primadona”. Mengajak asing masuk ke wilayah-wilayah yang “primadona” sesungguhnya kurang memberikan dampak ekonomi dibandingkan diarahkan ke wilayah-wilayah yang bukan primadona tetapi kehadiran asing menjadikaan wilayah itu menjadi primadona memiliki manfaat yang lebih baik.

Ketentuan lain adalah membatasi dominasi WNA dalam satu kawasan. Pemerintah juga perlu membatasi hak pengusaan lebih besar dari 40 % suatu kawasan dimiliki oleh asing, hal ini untuk menghindari lemahnya dominansi negara dalam sebuah kawasan. Yang tidak kalah penting adalah berbagi tanggungjawab dengan pengembang. Para pengembang dikhawatirkan akan lebih senang membangun apartemen ketimbang membangun rumah sederhana. Buntutnya masyarakat berpendapatan rendah tidak bisa memiliki rumah, karena itu perlu pengaturan setiap pengembang yang menyediakan hunian bagi asing, diwajibkan menyediakan sejumlah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada akhirnya, kita dapat bersaing dengan ASEAN dalam membuka kesempatan kepemilikan asing untuk sarusun bahkan hunian lainnya dengan tetap membatasi hanya pada hak akses, tidak pada kepemilikan lahan seumur hidup. Diprioritaskan terlebih dahulu atau pada saat yang sama juga memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan rumah bagi WNI. Kepemilikan hunian bagi asing dapat menjadi faktor katalisator bagi pertumbuhan wilayah jika diterapkan penggunaan kebijakan zonasi wilayah. Selain itu perlu pembatasan dominasi kepemilikan sarusun atau hunian dalam suatu zona atau bangunan demi tegaknya kedaulatan negara dan agar anak-anak bangsa ini tetap menjadi tuan di atas tanah airnya sendiri.

Dalam melakukan penataan regulasi,teknik legislasi baru yakni teknik Omnibus Lawpun diterapkan.Dengan menggunakan teknik Omnibus Law, persoalan dalam berbagai Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat 1 (satu) Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang.

Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang Omnibus mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang Omnibus mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi omnibus law dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia.

Omnibus Law sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum. Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalahRegulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule,Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI). Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya kembali dalam undang-undang yang dibentuk.
Metode omnibus law juga mengubah pembahasan yang semula deliberatif, kini menjadi dipercepat, karena biasanya omnibus law memenuhi target, Undang-Undang adalah ketaatan asas hukum yang diatur secara hirarkis. Hal tersebut dapat dipahami dari teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”) yang berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses Pembentukan Undang-Undang Omnibus law dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Maka singkronisasi Omnibus Law dan UU yang sudah ada bisa menjadi peraturan yang tumpang tindih terkait dengan kebijakan serta keputusan harus merujuk kepada aturan UU yang terkait atau aturan yang di atur didalam pembentukan Omnibus law.

Mengacu pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), maka pembentukan UU dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan, Prolegnas menjadi instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Artinya, dalam pembentukan omnibus law, pembahasan Prolegnas menjadi langkah awal dengan merencanakan UU yang akan disusun. Pasal 16 UU P3 mensyaratkan program pembentukan UU dengan memuat judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Melihat hal itu, harmonisasi dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep omnibus law yang berasal dalam tradisi hukum common law dimunculkan. Konsep mekanisme omnibus law menurut Usfunan perlunya penekanan omnibus law yang diatur dalam skema pembentukan Undang-undang. Mekanisme harus dikaji lebih mendalam bersama pemerintah dan masyarakat agar aturan yang akan dibentuk melalui mekanisme Omnibus law tidak menjadi aturan yang tumpang tindih antara kebijakan satu dengan kebijakan yang lainnya serta memiliki asas-asas serta nilai-nilai yang memiliki kepastian hukum yang jelas.

Asas -asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. A Hamid S Attamimi cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan asas material dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan Hukum Dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Kesimpulan

Dalam pembentukan aturan Perundang-undangan harus secara optimal mengikut sertakan semua elemen,baik masyarakat yang mereka langsung rasakan sendiri nantinya terkait dengan produk aturan Undang-undang melalui konsep Omnibus Law, maka dari itu ketika membuat suatu aturan atau Undang-undang harus mencakup semua dasar dan nilai-nilai yang sesuai untuk negara dan masyarat di indonesia.

Konsep Omnibus Law tersebut juga harus memiliki asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan asas material dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi. (Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: