Artikel

Nasib HTI Pasca Perppu

Oleh : Abdul Azis Muslim, M.Si
Member of associate peneliti Prisma LP3ES

Hari ini Rabu 19 Juli 2019, Pemerintah cq Kemenkumham, secara administratif telah resmi mencabut izin legal badan hukum HTI sebagai ormas atau perkumpulan. Pencabutan status legal HTI, menurut Dirjen AHU Kemenkumham, Freddy Harris merupakan tindak lanjut dari keluarnya Perppu No 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas. Menurutnya, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau ormas.

Menurut pihak pemerintah, keluarnya Perppu No 2 tahun 2017 dikeluarkan oleh pemerintah dengan alasan contrarius actus, dimana pemerintah selaku institusi yang memberikan izin sekaligus juga bisa mencabut izin itu sendiri.

Reaksi publik terpecah dalam menyikapi Perppu No 2 tahun 2017. Pihak yang menolak perppu beralasan bahwa tidak ada cukup alasan yang mendukung keluarnya perppu. Menurut putusan MK No 138 tahun 2009, Ada tiga alasan mengapa perppu bisa dikeluarkan dan itu harus terpenuhi yaitu tidak adanya payung hukum, atau payung hukum yang ada tidak memadai, dan adanya situasi genting yang memaksa.

Menurut kubu yang menolak perppu, payung hukum pembubaran Ormas sebenarnya sudah ada yaitu UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas, dimana diatur tahapan tahapan pembubaran ormas. Artinya kalau pemerintah ingin membubarkan sebuah ormas, maka harus dikkuti tahapan, tata cara dan prosedur yang ada sesuai UU keormasan. Kubu penolak Perppu juga beranggapan situasi yang ada sekarang masih belum bisa dikatakan cukup genting dan memaksa, artinya prosedur normal masih bisa dilakukan.

Sedangkan kubu pendukung perppu beralasan bahwa situasi yang ada sudah sangat genting dan memaksa. Mereka mencontohkan situasi yang terjadi di negara negara timur tengah dengan adanya kelompok ISIS yang juga mendukung ideologi khilafah seperti HTI. Juga penolakan gerakan HTI di beberapa negara timur tengah karena HTI dianggap sesbagai ancaman. Selain itu juga adaya kelompok teroris yang sudah mendekat ke Indonesia yaitu di Filipina Selatan dan dikhawatirkan akan merembet ke Indonesia. Perppu pembubaran ormas radikal dianggap sebagai langkah preventif mencegah dampak negatif dari kelompok radikal yang ingin mengganti ideologi pancasila dan UUD 45.

[nextpage title=”Transaksi Politik”]

Dalam acara ILC 18/7/2017 di TV One, secara jelas diperlihatkan bahwa argumen kubu penolak perppu bukan soal setuju atau tidak setuju dengan pembubaran HTI, tapi isi perppu yang dianggap bisa memberangus kebebasan dan demokrasi. Perppu dianggap sangat otoriter karena menafikan proses hukum dan peradilan padahal Indonesia menganut negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Pasal-pasal karet dalam perppu yang dianggap bisa memberangus siapapun yang oleh pemerintah bisa didefinisikan sebagai anti pancasila dan anti UUD 45. Perppu dianggap cek kosong karena memberikan porsi besar untuk subyektifitas pemerintah dalam menyingkirkan lawan lawan politiknya dibalik perppu.

Ada beberapa pasal karet yang dianggap bisa memberangus kebebasan dan demokrasi karena perppu bisa menjadi palu godam otoriter yang bisa disalahgunakan oleh rezim penguasa, tidak hanya yang sekarang tapi juga berikutnya dalam memberangus lawan lawan politiknya.

Bahkan Refly Harun yang selama ini dikenal dekat dan mendukung kebijakan pemerintah, juga menyarankan agar Perppu ini ditolak oleh DPR. Refly menyarankan agar pemerintah mengajukan revisi UU Ormas, khususnya terkait tahapan pembubaran ormas agar lebih singkat waktunya dan lebih sederhana prosedurnya.

Bagaimana DPR menyikapi keberadaan Perppu ini? Benarkah DPR akan menolak Perppu dan membela HTI?? Seperti yang tampak dipermukaan, beberapa anggota DPR dari kubu oposisi pemerintah seperti Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS) sudah jelas nyata dan terang-terangan menolak perppu. Sedangkan kubu pendukung yang sudah jelas adalah PKB, PDIP, Nasdem, Hanura. Sedangkan PPP, PAN dan Demokrat masih tidak jelas da tergantung arah angin.

Soal perppu bisa menjadi alat tukar dan transaksi politik DPR dengan pemerintah. Ditengah persoalan hubungan memanas DPR dengan pemerintah soal hak angket KPK, pembahasan presiden thereshold yang belum tuntas dan clear, soal penetapan SN sebagai tersangka korupsi e-KTP yang juga terkait dukungan politik golkar ke pemerintah, maka perppu juga bisa menjadi bagian yang masuk dalam transaksi politik antara DPR dengan pemerintah. Deal or no deal tergantung apa dapat siapa. Karena semua transaksi politik ini muaranya ke konsolidasi persiapan menjelang lawan tanding 2019.

HTI sendiri secara nilai politis tidak kuat dimata DPR. Karena posisi HTI yang selama ini menolak pemilu sebagai sistem demokrasi dan menganggapnya kufur, membuat DPR juga tidak akan all out membela dan mendukung HTI. Karena pembelaan DPR terhadap HTI juga tidak berimbas dengan dukungan suara kepada partainya, karena selama ini HTI memang golput. Dari pada buang buang energi membela HTI, lebih baik tenaga dan fikiran DPR di konsentarasikan menuntaskan UU pemilu karena jelas hasilnya.

Perppu hanya satu komoditas yang bisa digoreng oleh DPR untuk menaikkan bargaining kepada pemerintah, sekali lagi bukan untuk membela HTI. Selama perppu bisa jadi alat efektif untuk menekan pemerintah dan barter dengan isu kepentingan DPR yang lainnya, maka selama itu pula perppu bisa jadi mainan politik. Sebaliknya jika perppu dianggap tidak kuat secara politik untuk menaikkan posisi tawar DPR dengan pemerintah, maka isu perppu akan cepat lenyap dengan sendirinya. DPR diperkirakan meski tetap menolak Perppu, tapi tetap tidak akan membela HTI. Karena keberadaan perppu tidak hanya bertujuan membubarkan HTI, tapi juga menjadi ancaman bagi ormas dan parpol lainnya. Soal HTI bubar apa tidak bubar dengan Perppu, silahkan HTI berjuang sendiri. Begitu kira kira logika politik dikalangan politisi ini

[nextpage title=”Nasib HTI Pasca Perppu”]

Perppu sendiri akan tetap berlaku sejak disahkan pemerintah dan HTI secara legal adminsitratif sudah dianggap bubar. Kalaupun nantinya DPR misalnya menolak perppu, maka perppu itu sudah berlaku sejak disahkan sampai ditolak DPR. Pembubaran HTI tetap dianggap sah dengan perppu tersebut, dan bukan berarti setelah perppu ditolak, lalu otomatis HTI bisa kembali aktif sebagai ormas. Kalaupun HTI ingin kembali aktif, dia harus kembali mendaftar ulang dan memenuhi segala persyaratan seperti diatur UU. Kalau tidak, HTI tetap tidak bisa diaktifkan lagi dan akan menjadi organisasi terlarang untuk selamanya.

Pembubaran HTI merupakan contoh kasus dimana gerakan politik islam internasional, yang bergerak pada tingkat lokal, tapi tidak mampu beradaptasi dengan konteks politik lokal, meskipun dia berlindung dibalik alam kebebasan dan demokrasi, tapi keberadaan HTI dengan ideologi politiknya yang secara vis a vis bertentangan dengan ideologi resmi negara serta gerakannya yang melawan negara, tetap menjadi ancaman potensial terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Kalau HTI masih ingin tetap hidup di bumi Indonesia, HTI harus bisa mengklarifikasi dan membersihkan nama baiknya dari tuduhan berbagai pihak. Tuduhan bahwa HTI bukan gerakan politik, tidak ingin mendirikan negara khilafah, mendukung pancasila dan UUD 45, bisa menerima sistem pemerintahan yang ada sekarang (NKRI) harus diperlihatkan oleh HTI. Atau katakanlah HTI harus melakukan “taubat nasuha” untuk bisa diterima dan kembali ke pangkuan NKRI. Kalau tidak, HTI bisa menjadi gerakan underground bawah tanah, model gerakan klandestein seperti yang dilakukan ormas-ormas Islam pada masa orde baru yang menolak pancasila. HTI tidak bisa lagi melakukan aktifitas dakwah dan politiknya secara terbuka. Gerakan dan aktifitas HTI akan tetap menjadi incaran dan pengawasan pihak lain yang selama ini kontra HTI.

HTI hanya bisa berharap akan kembali aktif hidup bebas jika terjadi pergantian rezim atau rezim berikutnya bisa menerima HTI. Pertanyaannya apakah itu mungkin bisa?? Apakah mungkin rezim bisa menerima HTI yang secara gerakan politik justru bertentangan bahkan melawan dan merongrong kebijakan resmi negara. Ataukah HTI akan tetap seperti sekarang ini, dilarang secara resmi, lalu dijadikan komoditas mainan politik oleh para politisi untuk menaikkan posisi tawar, meski sebenarnya bukan memperjuangkan dan membela HTI.

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up