Artikel

Moratorium Reklamasi Vs Konstitusi

Oleh: Ir. Agus Chairudin

Jelang pelantikan Anies R. Baswedan & Sandiaga S. Uno sebagai Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi DKI hasil Pilkada 2017 berdasarkan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, masyarakat dibuat gaduh & di ganggu ketentramannya akibat adanya Pencabutan Moratorium Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan UU no 29/2007 tentang Kekhususan Provinsi DKI memiliki tiga fungsi, yaitu Ibukota Negara Republik Indonesia, Pusat Pemerintahan Republik Indonesia & Pemerintah Provinsi Otonomi Daerah. Pemahaman atas hirarki hukum di Negara Republik Indonesia bahwa UU lebih Tinggi kedudukannya hukumnya & sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
Maka demi ketaatan pada konstitusi dimana Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, sepatutnya pencabutan moratorium itu diabaikan & tidak wajib di patuhi Gubernur DKI terpilih hasil Pilkada berdasarkan UU 29/2007 tersebut. Terlebih dalam peraturan Presiden RI atas rencana strategis pemerintah 2014-2019 juga tidak ada tercantum terkait reklamasi pantai utara DKI Jakarta.

Dari mana dasar logika hukum bahwa pencabutan moratorium wajib dilaksanakan & diawasi pelaksanaan reklamasi oleh gubernur provinsi DKI terpilih?.

Dalam UU no 29/2007 jelas sebagai fungsi ibukota negara republik Indonesia & daerah otonomi, maka kebijakan Gubernur DKI bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI sebagai representasi aspirasi masyarakat provinsi DKI. Terlebih dengan berlakunya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, dimana Gubernur/Kepala Daerah hanya wajib mendukung program Kebijakan Presiden RI berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Jika tetap dipaksakan & adanya ancaman buldozer kepada Gubernur & Wakil Gubernur DKI yang tidak melaksanakan Pencabutan Moratorium, jelas perintah & ancaman itu sudah melanggar UU & konstitusi sehingga masuk ranah pidana ancaman makar konstitusi.

Sangat aneh & ironisnya melihat ngototnya oknum-oknum atas suksesi keinginan pemodal meskipun jelas menabrak hukum Undang-undang & peraturan hukum yang berlaku. Terlebih atas sikap dari Menko Kemaritiman yang menutup mata atas pelanggaran Undang-undang pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta yang realitanya pembuatan pulau-pulau baru.

*Pengamat Kebijakan & Transparansi Anggaran Pemerintah

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up