ArtikelFeatured

Migrasi Suara Akibat Public Trust Pada Capres

Oleh : Amir Faisal (Penulis buku Leadership dan Marketing)

Jelang hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 ini terjadi migrasi suara dari paslon 01 ke paslon 02 ataupun sebaliknya. Baik secara atraktif seperti yang dilakukan oleh Erwin Aksa petinggi Golkar yang tentunya membawa serta konsituennya yang jumlahnya cukup signifikan, maupun diam-diam.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya migrasi suara. Tetapi tulisan ini hanya akan berfokus pada migrasi suara akibat public trust dan karakter Capres yang terbaca oleh publik, serta menggunakan asumsi bahwa kedua paslon berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Kompas, mempunyai peluang yang sama untuk keluar sebagai pemenang. Dimana besaran undecided vooter jauh melebihi selisih elektabilitas kedua paslon. Padahal dalam floating mass, dimana tidak semua pendukung paslon mempunyai kartu anggota partai pengusung kemana larinya suara mengambang itu sulit untuk diprediksi.

Public Trust kedua Capres

Public Trust adalah kepercayaan masyarakat atas apa yang diucapkan dan dilakukan oleh seorang pemimpin. Apakah ia memiliki integritas yang tinggi, kesamaan antara ucapan dan tindakannya, ataukah ucapannya tidak bisa dipegangi. Hari ini ngomong A besok ngomong B pada subyek yang sama, ingkar janji, berbohong dan sebagainya.

Di Amerika, public trust menempati urutan pertama dalam menilai seorang presiden. Barack Obama tetap menduduki jabatan presiden, sementara Bill Clinton di impeachment, padahal keduanya sama-sama berselingkuh. Bedanya Obama mengakui terus terang dan meminta maaf.

Public Trust sering dikacaukan dengan public image (pencitraan), bahkan oleh pelakunya sendiri, ataupun oleh konsultan marketing sang kandidiat. Padahal secara substansial sangat bertolak belakang. Public Trust merupakan ekspresi apa adanya (genuine) kecintaan, empati dan kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sedangkan public image adalah “kemasan” yang sengaja diciptakan oleh tim marketing untuk memberikan impresi bahwa kandidat merupakan pemimpin idola dan terpercaya.

Seorang pemimpin yang memiliki public trust sejati tidak peduli pada penilaian publik. Tidak menyukai simbol-simbol pencitraan, karena dianggap akan mencederai perasaan ketulusannya sendiri pada rakyatnya.

Terkadang terlihat naif, sehingga sering menyulitkan tim marketing politik dalam mengemasnya. Tetapi sebenarnya kemasan yang canggih justru yang bisa menampilkan sifat-sifat genuine seorang pemimpin. Karena itu yang dirindui rakyatnya.

Pada kampanye pilpres 2014, Jokowi bisa memperoleh kemenangan justru karena sifat-sifat genuine (walaupun kemudian terbukti dikemas. Misal membuat “sinetron” makan siang dengan wong cilik), bahwa dia lahir dari rakyat yang bersahaja, terkesan jujur, bersih, tidak berkolusi dengan politisi dan sebagainya. Sehingga semua yang diucapkan, seperti mobil Esemka, akan membuat kabinet yang ramping serta akan memberikan jabatan secara pruden dan profesional, bukan karena balas jasa politik, memberantas mafia migas dan sejumlah janji kampanye lainnya.

Waktu itu publik mempercayai janji Jokowi dan menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan antagonis dari pemimpin sebelumnya, yang mana mereka sudah muak terhadap perilaku para politisi di masa itu. Dimana yang notabene sebagian besar berada di kubu Prabowo. Bahkan publik percaya dalam kasus mega korupsi trans Jakarta, Jokowi tidak terlibat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Jokowi ingkar janji dari sejak awal pemerintahannya.

Kemungkinan akibat tekanan dari partai pengusung yang menganggap Jokowi hanyalah petugas partai. Dia lah yang harus memenuhi keinginan dari sang pemberi tugas. Akibatnya harapan munculnya kabinet sesuai dengan yang diimpikan rakyat, tinggal menjadi impian.

Kabinet Jokowi tak ubahnya Rezim pada pemerintahan sebelumnya. Mafia migas tetap tidak tersentuh. Tidak ada satupun yang ditangkap polisi atau KPK. Tetapi hanya “ganti sopir” dan Feisal Basri yang mau dijadikan pendekar malah sekarang pro Prabowo. Masih ditambah munculnya skandal Freeport yang menyebut nama orang dekat Jokowi. Sayangnya skandal freeport tidak berlanjut ke meja hijau, padahal konon nama Jokowi juga dicatut dalam surat sakti.

Sementara janji lama tidak terpenuhi, Jokowi malah membuat janji baru berupa swasembada beras dalam tiga tahun, yang ternyata gagal. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa sudah dikaji di lapangan. Ditambah dengan seringnya membuat pernyataan yang menunjukkan bahwa pemahaman Jokowi terhadap ekonomi, lemah sekali. Misalnya memperagakan dihadapan wartawan bahwa ekonomi akan meroket, keliru menjawab pertanyaan tentang obligasi dan sebagainya. Sehingga public trust terhadap Jokowi atas kemampuan mengatasi ekonomi semakin merosot.

Tidak bisa disalahkan jika kemudian publik menyimpulkan, hutang luar negeri yang semakin menumpuk, BUMN ikut terlilit hutang, investasi tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan, mismanajemen dalam pengelolaan BPJS dan seterusnya, disebabkan Jokowi tidak faham ekonomi.
Public Trust Jokowi mau tidak mau meluntur dengan semua performansi diatas.

Sementara Prabowo aman-aman saja, karena dia tidak dituntut untuk memenuhi janji kampanye dan tidak ada kinerja kabinet yang bisa dinilai oleh rakyat. Maka selama berlangsungnya kampanye, kubu Prabowo menggunakan semua kelemahan Jokowi dari segi public trust itu untuk menyerang, ditambah dengan kelemahan-kelemahan dari sisi leadership yang dinilai oleh berbagai kalangan lemah. Misalnya dalam beberapa hal disetir oleh Megawati, membuat keputusan, kemudian ditarik kembali, menandatangani surat tidak dipelajari lebih dahulu, hingga membuat keputusan dieliminir oleh menterinya, karena dianggap grusa-grusu.

Kubu Jokowi tidak kalah sengit membalas serangan kubu Prabowo. Misalnya Prabowo dianggap tidak berpengalaman, pemimpin pesimistis, disangkutkan dengan Saracen (tidak terbukti di pengadilan), disangkutkan dengan Ratna Sarumpaet, hingga tuduhan terberat yang pernah digunakan sebagai peluru pada Pilpres 2014 yaitu tersangkut pelanggaran HAM. Tetapi serangan-serangan itu tidak membuat public trust Prabowo menurun, tetapi malah mengalami kenaikan. Kenapa?

Tuduhan atau isu yang tidak terbukti justru akan menjadi bonus bagi tertuduh. Misal dalam kasus Saracen, yang oleh pengadilan, ketuanya dinyatakan tidak bersalah. Padahal kubu Jokowi sudah terlanjur menggoreng bahwa kubu Prabowo ada dibalik kejahatan IT itu. Atas dasar putusan bebas pengadilan itu maka publik menyimpulkan bahwa biangnya hoax itu justru berada di kubu Jokowi. Apalagi dengan ditemukan tersangka baru Saracen oleh Facebook, yang ternyata adalah pendukung fanatik Jokowi Ahok.

Kenapa tuduhan pelanggaran HAM tidak mempan? Karena penuduhnya malah sudah divonis oleh Amerika sebagai pelanggar HAM berat, sementara tuduhan pada Prabowo yang didasarkan pada DKP, dokumen nya hilang atau sengaja dihilangkan. Diantaranya mungkin oleh si penuduh yang ingin cuci nama. Sehingga publik menyimpulkan bahwa Prabowo adalah korban fitnah. Kesan publik semakin menguat, karena almarhum Gus Dur pernah mengatakan hal yang serupa.

Karakter Capres

Beda antara public trust dengan karakter, jika public trust banyak berhubungan dengan performa, ucapan dan tindakan pemimpin terkait dengan fungsinya, maka karakter menyangkut watak asli atau pribadi orangnya. Kemudian kalau public trust itu outputnya percaya atau tidak percaya, maka karakter outputnya, simpati atau tidak simpati pada sang pemimpin.

Dikarenakan karakter pemimpin menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih presiden, maka masing-masing kubu berupaya mengemas kandidatnya sedemikian rupa. Sehingga bisa perform sebagai pribadi idola, ataupun menyerang lawan dengan memberikan image negatip.

Hal ini sering dilakukan oleh kubu Jokowi misalnya memberikan image ke public Prabowo berwatak keras, pemarah, galak, bahkan di medsos saya lihat ada yang menstigma Prabowo fasis, jauh dari rakyat dan sebagainya. Namun dari kubu prabowo kita lihat tidak menyerang Jokowi pada hal yang menyangkut pribadi.

Prabowo nampaknya cukup cerdas menangkal stigma negatip tentang dirinya. Maka dia menampilkan diri dengan karakter yang berlawanan dengan stigma si penuduh. Misalnya menunjukkan sikap low profil, tidak emosional dan tidak membalas waktu debat Capres, sehingga membuat para pendukungnya jadi geram. Malah Jokowi sendiri yang sering kelihatan menunjukkan ekspresi kemarahan di publik ketika kampanye, sementara Prabowo malah berjoget-joget dalam kampanye.

Ketika Prabowo marah-marah pada aparat yang mendorong para simpatisannya yang ingin bersalaman dengannya. Kemudian, kejadian itu dipelintir atau diputarbalik oleh kubu Petahana untuk menfitnah bahwa Prabowo marah-marah pada rakyat karena mobil mewahnya disentuh. Dia pun tidak membalas, dan menyuruh aparat yang tersangkut untuk melakukan klarifikasi. Semua performansi ini jauh dari sifat buruk yang distigmakan padanya.

Sekali lagi serangan, tuduhan, stigma negatif yang tidak terbukti atau terbukti sebaliknya, justru akan menjadi bonus bagi yang diserang. Hal ini terjadi ketika Jokowi menyerang Prabowo atas pemilikan lahan pada debat capres. Walaupun serangan itu telah diklarifikasi oleh kubu Jokowi sendiri, yaitu Wapres Jusuf Kalla, bahwa pemilikan lahan itu justru menunjukkan sikap patriotisme Prabowo, yang mau membeli lahan supaya tidak jatuh ke tangan asing. Tetapi serangan kubu Jokowi malah semakin gencar. Bahkan oleh Tempo diberitakan kubu Jokowi “ngegas pol”, maka terpaksa Hashim, adik Prabowo buka-bukaan bikin vlog. Intinya Jokowi bisa menjadi Gubernur karena disokong dari dana hasil lahan usaha keluarga Prabowo yang jumlahnya puluhan milyar itu. Bahkan Jokowi sendiri yang berulangkali datang ke kantor Hashim untuk memohon bantuan.

Pengakuan Hashim ini membuka mata publik, ternyata Jokowi bukanlah seorang yang jujur, lugu dan sederhana. Bak pahlawan yang di idolakan oleh rakyat, tetapi seorang politisi yang sangat ambisius untuk merebut kekuasaan, bahkan dengan cara menghianati orang yang telah mendukungnya. Selain itu dia telah membalas kebaikan keluarga Prabowo yang membantu biaya pencaguban dengan sebuah keburukan. (fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up