Artikel

Menyoal Kinerja Investasi BPJS Ketenagakerjaan Periode 2017

Oleh: Timboel Siregar

Merujuk pada UU BPJS, Selasa, 8 Mei 2018 kemarin, BPJS Ketenagakerjaan mempublikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2017 di Harian Kompas.
Membaca Laporan Keuangan tersebut tampak terlihat dana buruh yang diinvestasikan di tahun 2017 menunjukkan jumlah yang meningkat dibandingkan tahun 2016, di empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Per akhir 2017 dana kelolaan investasi dari JKK mencapai Rp23,78 triliun, dengan total aset JKK sebesar Rp24,11 triliun. Dana kelolaan investasi dari JKm sebesar Rp8,21 triliun, dengan total aset JKm sebesar Rp8,34 triliun. Dana kelolaan investasi dari JHT mencapai Rp249,05 triliun, dengan total aset JHT sebesar Rp254,18 triliun. Dana kelolaan investasi dari JP mencapai Rp25.28 triliun, dengan total aset JP sebesar Rp25,66 triliun.

Dari seluruh data yang ditampilkan dalam Laporan Keuangan tersebut, kita bisa menilai kinerja investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2017, tentunya dengan membandingkan kinerja investasi di tahun sebelumnya.

Untuk Program JKK, dana kelolaan investasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp23,78 triliun naik sebesar Rp5,1 triliun (27.28%) dari tahun 2016 yang jumlahnya sebesar Rp18,69 triliun. Kenaikan dana kelolaan tersebut dikontribusi secara dominan oleh pendapatan iuran selama 2017 yang nilainya mencapai Rp4,64 triliun.

Menarik untuk membandingkan Pendapatan Investasi antara tahun 2017 dan 2016, yang menurut saya bisa dijadikan ukuran untuk menilai kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana buruh. Bila di 2016 jumlah dana kelolaan dari JKK sebesar Rp18,69 triliun berhasil menorehkan pendapatan investasi sebesar Rp2,01 triliun, kenapa di tahun 2017 yang dana kelolaannya sebesar Rp23,78 triliun hanya mampu membukukan pendapatan investasi sebesar Rp1,85 triliun. Ini artinya ada penurunan pendapatan investasi sebesar Rp16 milyar (turun 7.9%).
Logika sederhananya, jumlah dana kelolaan di 2017 yang naik Rp5,1 triliun seharusnya bisa membukukan pendapatan investasi yang lebih tinggi dibandingkan 2016, tapi faktanya malah menurun pendapatan investasinya.

Penurunan pendapatan investasi ini disertai dengan peningkatan Beban Investasi di 2017 sebesar Rp58 milyar (29,14%). Di tahun 2016 Beban Investasi sebesar Rp199.36 miliar dan di 2017 menjadi Rp257,12 miliar. Kenaikan beban investasi yang sebesar 29.14% ini lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan dana investasi JKK yang sebesar 27.28%.

Saya menilai ada inefisiensi bila membaca beban investasi tersebut. Selain itu, penilaian saya ini juga didasari pada fakta bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2017 telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan fee saham dari 0.2% menjadi 0.12%, menurunkan manajemen fee reksadana dari 2% menjadi 1%, dan fee obligasi dari 0,1% menjadi 0.05%. Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee ini beban investasi bisa diturunkan.

Demikian juga dengan Program JKm, dana kelolaan investasi per 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp8,21 triliun hanya mampu membukukan pendapatan investasi sebesar Rp600,13 milyar, lebih rendah bila dibandingkan pendapatan investasi di 2016 yang mampu mencapai pendapatan investasi sebesar Rp670,87 milyar dari total dana investasi Rp6,25 triliun.

Rendahnya pendapat investasi ini juga disertai dengan peningkatan Beban Investasi sebesar Rp. 21.3 miliar (32.6%) dari Rp65.2 miliar (2016) menjadi Rp86.5 miliar (2017). Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee ini beban biaya investasi JKm juga bisa diturunkan.

Untuk JHT, kenaikan dana investasi sebesar 16.13% (Rp34.6 triliun) dari Rp214.4 triliun (2016) menjadi Rp249 triliun (2017) ternyata tidak diikuti kenaikan pendapatan investasi yang lebih signifikan (lebih tinggi dari kenaikan dana investasi). Kenaikan pendapatan investasi hanya 4% atau sekitar Rp900 miliar, padahal kenaikan dana kelolaan investasi naik 16.13%. Pendapatan investasi di 2016 sebesar Rp22.61 triliun naik menjadi Rp23.5 triliun di 2017.
Sementara itu beban investasi untuk dana JHT ini menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi (bila dibandingkan dengan kenaikan dana investasi dan kenaikan pendapatan investasi) yaitu sebesar 18.9% atau Rp46.3 miliar. Beban investasi di 2016 sebesar Rp244.7 miliar naik menjadi Rp291 miliar di 2017.

Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee yang dilakukan Direksi BPJS Keatenagakerjaan, beban investasi bisa diefisienkan.
Dari ketiga program di atas, saya menilai kinerja investasi direksi mengalami penurunan, sementara IHSG di 2017 menunjukkan peningkatan dan BI Rate relatif stabil. Tentunya kinerja investasi ini harus dijelaskan ke para pekerja/buruh. Atas penurunan kinerja ini saya mendorong Pemerintah melakukan audit kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk mengevaluasi para dewan pengawas yang juga tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Dari kinerja yang kurang maksimal dari ketiga program tersebut, tentunya kita patut apresiasi untuk kinerja kelolaan dana program JP, yang dalam waktu 2,5 tahun mampu mengelola dana sebesar Rp25.28 triliun. Walaupun demikian untuk JP ini tentunya ada juga yang perlu diperbaiki yaitu hasil pendapatan investasi yang hanya mencapai Rp1.9 triliun atau sekitar 7.5%. Seharusnya pendapatan investasi ini bisa lebih tinggi lagi mengingat dana JP adalah dana jangka panjang yang klaimnya relatif rendah sementara IHSG di 2017 terus menujukkan kenaikan yang baik dan SBI relatif stabil.

Semoga kinerja investasi BPJS Ketenagakerjaan di 2018 semakin baik sehingga bisa memberikan manfaat yg lebih baik lagi kepada kesejahteraan buruh (Azr)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait