ArtikelFeatured

Menunggu Instruksi Netralitas UI dari Pak Rektor

Oleh: Harryadin Mahardika

Banyak pihak mengapresiasi telegram Kapolri yang menginstruksikan jajarannya untuk tetap netral dalam Pilpres 2019. Ini dilakukan Kapolri setelah banyak laporan masyarakat tentang oknum aparat kepolisian yang diduga berpihak pada salah satu capres.

Kasus yang terjadi di Polri ini bukanlah kasus yang soliter. Berbagai instansi pemerintah dan institusi publik juga disoroti karena masalah yang sama, termasuk Universitas Indonesia (UI).

UI punya posisi yang strategis sebagai perguruan tinggi negeri pembawa nama negara. Lokasinya di ibukota juga membuat UI berada langsung di tengah-tengah medan pertempuran Pilpres 2019. Tak heran jika banyak civitas akademik dan alumni UI yang secara langsung maupun tidak langsung, terlibat di camp pemenangan masing-masing capres.

Tidak bisa dipungkiri, banyak dosen tetap dan Guru Besar UI yang saat ini mendapat amanah menjadi pejabat publik dan komisaris BUMN di pemerintahan Joko Widodo. Disinilah muncul polemik, dimana beberapa diantara mereka secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap Joko Widodo di masa kampanye. Sebut saja Sri Mulyani yang mengoreksi dua jari Christine Lagarde menjadi satu jari, juga Rhenald Kasali yang sering mewakili Joko Widodo dalam berbagai acara deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf.

Posisi Sri Mulyani maupun Rhenald Kasali sebagai dosen dan guru besar UI yang masih aktif tentu menimbulkan kompleksitas tersendiri. UI memang memiliki aturan yang ketat mengenai netralitas sivitas akademika-nya dalam kontestasi politik. Namun sejauh ini belum ada teguran yang dikeluarkan Rektor UI kepada dosen tetap dan guru besar aktif yang melanggar aturan tersebut. Kasus Sri Mulyani dan Rhenald Kasali sendiri masih belum direspon secara resmi oleh UI. Padahal kasus keduanya hanyalah puncak dari gunung es, karena masih banyak dosen dan guru besar lainnya yang terindikasi menjadi bagian dari camp pemenangan kubu 01 maupun kubu 02.

Ketegasan Rektor dalam menjaga netralitas UI juga diuji dalam proses pemilihan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI dua minggu yang lalu. Setidaknya ada satu anggota MWA terpilih yang terafiliasi dengan salah satu capres, yaitu Erick Thohir (Ketua TKN 01). Posisi Erick Thohir yang sangat high profile di tim Jokowi-Ma’ruf tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak civitas akademik dan masyarakat. Ada apa dengan UI dan Erick Thohir?

Dalam AD/ART UI sendiri telah diatur bahwa anggota MWA tidak diperbolehkan terafiliasi dengan partai politik atau kepentingan politik. Sementara posisi Erick Thohir sebagai ketua timses 01 memiliki elemen kepentingan politik yang kental. Di dunia profesional, hal ini disebut dengan Politically Exposed Person (PEP). Sejauh ini belum ada rilis resmi dari UI dalam menjawab pertanyaan atas netralitas Erick Thohir sebagai anggota MWA terpilih. Pertanyaan tersebut wajar karena civitas akademik dan masyarakat tidak ingin UI dijadikan sebagai alat pemenangan salah satu capres.

Pemilihan anggota MWA UI juga meninggalkan polemik lain, yaitu dilanggarnya mekanisme pemilihan yang diatur AD/ART. Salah satu anggota terpilih, Sri Mulyani Indrawati, ternyata tidak dipilih melalui mekanisme suara terbanyak. Padahal telah jelas diatur bahwa setiap anggota MWA harus dipilih melalui mekanisme pemilihan suara terbanyak. Status Sri Mulyani sebagai Menkeu seharusnya tidak bisa menggugurkan kewajibanya melalui proses yang telah disepakati dalam AD/ART UI tersebut. Lagi-lagi Rektor diuji ketegasannya untuk menyelesaikan polemik ini.

Akibat berbagai kejadian tersebut, sorot mata publik kini mengarah pada UI. Publik mengenal UI sebagai ‘Kampus Perjuangan Rakyat’ yang selalu membela kepentingan rakyat secara obyektif dan imparsial. Jaket kuning identik dengan simbol kekuatan penyeimbang kekuasaan. Mahasiswa UI juga dididik untuk selalu memelihara kekritisan kepada penguasa.

Namun citra UI yang positif itu kini sedang terancam. Publik merasa UI telah kehilangan independensinya. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan. Sebagaimana instruksi tegas yang dilakukan Kapolri, maka saat ini sivitas akademika dan masyarakat menunggu instruksi serupa dari Rektor agar UI menjaga netralitas dalam Pilpres ini. Instruksi tersebut juga penting untuk mengembalikan marwah jaket kuning sebagai salah satu kekuatan penjaga demokrasi di tanah air.

We are the yellow jacket!

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up