Artikel

Menggugat Permainan Politik Jenderal TNI

Brigjen TNI (Purn) Aziz Ahmadi

Tahun politik. Semua pol-polan bermain penuh intrik. Tak sedap jika setiap gejala dan isu, tidak dikaitkan dengan politik. Berbeda dengan Pilpres 2014, menjelang Pilpres 2019 muncul gejala baru, yang tidak kalah menarik.

Akhir-akhir ini, Ketua Tim Sukses Nasional (Timsesnas) Capres/Cawapres, menjadi hajatan tersendiri yang tak kalah lucu dan menggelitik. Apalagi, beberapa hari terakhir ini Jenderal Gatot Nurmantyo, banyak yang melirik. Ibarat permainan rakyat tarik-tambang, kubu sana dan kubu sini, saling tarik-menarik. Muncul pertanyaan kritis, “bagaimana sih … purnawirawan TNI, utamanya para perwira dan Jenderalnya, bermain politik“?

Dialektika Sospol TNI

Dalam perspektif politik TNI, era reformasi adalah guilotin bagi peran politik prajurit. Namun ternyata, tidak sepenuhnya mampu mengiamatkan gen dan DNA politik tentara. Inilah yg diperagakan melalui purnawirawan TNI, utamanya Perwira dan para Jenderalnya.

Sebagai bagian dari dinamika & dialektika politik, sesungguhnya bermain politik itu tidak keliru. Purnawirawan Jenderal tidaklah haram berpolitik. Wajar, sah dan konstitusional, karena sistem politik dan Undang-Undang, justru menyarankan dan tidak melarangnya. Apalagi, jika dikaitkan dengan sejarah kelahiran TNI, yang lahir dari rahim perjuangan revolusioner. Pada zamannya, setiap prajurit justru lebih dulu merasa sebagai pejuang dan politisi atau negarawan, baru kemudian – karena tuntutan zaman – merasa sebagai prajurit profesional.

Namun dalam praktiknya saat ini, secara etik dan moral profesi, sesungguhnya tersedia ruang kosong yang besar, untuk digugat. Agaknya memang layak digugat, karena dalam banyak hal amat bertentangan dengan budaya organisasi militer, yang wajib dan muakkad, antara lain disiplin, soliditas dan loyalitas (DSL).

Seperti halnya ketika zaman kolobendu Dwifungsi ABRI/TNI yang begitu mendalam, melebar dan menggurita, begitupun praktik politik para Jenderal, hari-hari ini. Politik, nyata-nyata telah mengacak-acak DSL. Kesan kuatnya, pemberian Surat Keputusan Pensiun dari dinas militer, seolah menjadi pisau bedah untuk mengoyak dan memutus DSL.

Bagai Kuda sedang bêgèr yang lepas dari kandang. Ikatan kuat DSL selama 30-35 tahun berdinas, seolah tak berbekas. Koyak begitu mudahnya. Putus dengan sempurna. Lekang oleh panas, lapuk oleh hujan, karena bermain dengan permainan politik.

Diaspora politik Jenderal

Di era reformasi, birahi politik para purnawirawan (Jenderal), terus kumat dan kumat terus. Mereka merasa tidak cukup puas dengan permainan politik tingkat dewa (high politic), sebagaimana indoktrinasi yang diterima secara ketat, selama berdinas.

Nafsu politik itu, tidak cukup puas jika hanya berdiaspora pada level politik praktis (low politic,) dengan masuk parpol yg telah ada dan mapan. Sebaliknya, justru baru ejakulasi jika merasa bisa bikin atau mendirikan parpol sendiri.

Adalah Jenderal Edy Sudradjat (ES), purnawirawan pertama yang mendirikan partai politik. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP/PKPI),15 Januari 1999, menyusul kekalahan beliau dari Akbar Tanjung, pada perebutan kursi Ketum Golkar, (1998). Jenderal berikutnya oleh SBY, yang mendirikan Partai Demokrat (PD), pada 9 September 2001. Kemudian Jenderal Wiranto, dengan Partai Hanura, pada 21 Desember 2006. Terakhir, Jenderal Prabowo, pada 6 Februari 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Demikianlah mainstream prilaku politik para Jenderal senior. Lambat tapi pasti dari situ dimulai lagu yang amat sadis, “Potong Bebek – Angsa.” Dari situ dimulai pembiaran dan penyembelihan DSL keprajuritan. Gerak DSL menjadi tidak linear setelah lebih seperempat abad mengikat prajurit, secara super ketat. Tidak layakkah mereka jika digugat? Tidak patutkah beliau dinilai mendegradasikan DSL, selimut brukut nan indah, nyaman dan damai selama ini? Apakah ada yang patut dan perlu disalahlan?

Jika saja DSL benar-benar budaya dan karakter, logika lurusnya mestilah membantu, mengikuti dan turut memperkuat Jenderal ES, membesarkan PKP/I. Bukan sebaliknya. Masing-masing Jenderal uji nyali mendirikan parpol sendiri-sendiri. Atau uji ambisi lalu secara vulgar bersaing saling menghabisi. Nilai-nilai dasar DSL nyaris tanpa sisa, menjadi tumbal menebus haus kuasa. Nilai-nilai normatif DSL tanggal satu persatu, menjadi alat tukar mengejar kepentingan sebagai pemimpin atau leader.

Bahkan ada yang lebih hina dan tidak bermoral lagi. Watak DSL sebagai prajurit, ditanak lumat menjadi sumpah serapah, caci-maki, penghinaan, penistaan dan pendzaliman, dari satu Jenderal atau purnawirawan terhadap Jenderal/purnawirawan lainnya. DSL, hanya sekedar untuk persembahan agar diterima sebagai pecundang atau sekedar pupuk bawang atau follower.

Makin Mengerikan

Hari-hari ini, dinamika, dialektika dan warna permainan politik para Jenderal, makin tak terprediksi. Bahkan boleh dibilang makin runyam, memprihatinkan bahkan mengerikan.

Selama era reformasi, gejala dan kecenderungan itu, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenyataan itu sedikitnya ditengarahi tiga hal :

Pertama, Penetapan Ketua
Timsesnas.

Belum pernah terjadi pada semua Pilpres sebelumnya. Para elit politik seperti tidak ada pekerjaan. Sok sibuk. Hal sederhana dibikin rumit, seolah-olah menjadi fokus utama. Betul, jabatan Ketua Timsesnas Capres/Cawapres, bukan pekerjaan biasa. Bukan pekerjaan sekelas Admin GWA, Ketua Reuni SMP, atau membantu Ayu Ting-Ting mencari alamat palsu. Tapi mereka jadikan rumit, bertele-tele, yang sejatinya tidaklah cukup memberi alasan. Sebaliknya, justru terbaca sebagai framming untuk sekedar membangun citra, betapa hebatnya jabatan tersebut.

Kenapa perlu penggiringan opini demikian? Agaknya mereka sudah membayangkan kesulitan saat bagi-bagi kue kekuasaan, jika kelak jagonya menang. Kue amat terbatas, sementara yang antri terlalu panjang. Dengan framming tentang penting, hebat dan krusialnya posisi Ketua Timsesnas, diharapkan telah menjadi faktor hiburan, jika kelak tidak kebagian kedudukan dalam pemerintahan.

Kedua, Pelibatan Mantan Panglima TNI.

Belum pernah terjadi sebelumnya, 3 (tiga) mantan Panglima TNI beradu (atau diadu?) kuat, dalam satu pakridan/palagan. Beliau adalah, Jenderal Djoko Santoso (Djokosan), Jenderal Moeldoko (Mdk) dan Jenderal Gatot Nurmantyo (GN).

Ketika kubu Capres Prabowo Subianto (PS) dengan cepat mensosialisasikan Djokosan sebagai Ketua Timsesnas, lagi-lagi kubu Capres Jokowi kelabakan. Dimunculkanlah Jenderal Mdk sebagai respons yang tiba- tiba. Ironisnya – untuk sementara ini – juga dibuka kemungkinan tampilnya GN, baik sekedar memperkuat Timsesnas maupun alternatif pengganti Mdk.

Jika itu menjadi kenyataan, disadar atau tidak, disengaja atau tidak, sampai di sini akan dicapai 2 (dua) kesempurnaan sekaligus. (1) Kubu Capres Jokowi berhasil dengan sempurna mengadu-domba Jenderal yang mantan Panglima TNI. Bisa dibayangkan nuansa persaingan dan potensi konflik yang bakal ditimbulkan. (2) Secara sempurna (kubu Jokowi), tengah memainkan politik identitas non “Sara,” yang pasti mengaduk-aduk perasaan TNI pada umumnya dan purnawirawan pada khususnya.

Nuansa persaingan dan konflik di tingkat elit, tak mungkin bisa dibatasi. Dia akan menetes dan merembas ke bawah, sampai akar rumput, yakni prajurit beserta keluarga besarnya.

Di tengah sengkarut dan keprihatinan atas kohesi integrasi nasional, hal itu sungguh amat menyesakkan. Bikin miris di dada. Bagaimana tak. Selama ini TNI diposisikan sebagai penyanggah awal sekaligus benteng terakhir, bagi keutuhan NKRI. Bagaimana mungkin peran dan tupoksi itu dapat diperagakan secara maksimal, jika integrasi internal TNI sendiri penuh catatan dan diragukan?

Ketiga, Buah panas bernama Simalakama, ada di tangan GN.

Berbeda dengan kedua seniornya (Djokosan dan Mdk) yang sudah at home di kubu masing-masing, GN justru tengah menghadapi simalakama.

Sampai detik ini, GN masih tercatat tidak ada di mana-mana, dan belum juga kemana-mana. GN masih bersikap wait and see atau bersikap netral, setelah gagal Nyapres. GN, kehabisan kendaraan politik, sekaligus mengalami defisit kepercayaan publik politik, yang bisa mengusungnya.

Kini, ibarat gadis syantiiiiik …, banyak lelaki bahkan hidung belang, yang menaksirnya. GN, adalah melati di taman Pilpres kali ini. GN, menjadi rebutan kedua belah pihak, utamanya kubu Jokowi.

Menunggu Keputusan GN

Akhirnya, muncul pertanyaan kritis terkait sikap politiknya, “di mana akan berlabuh dan ke mana destinasi terakhir, bagi Jenderal GN?

Secara elektoral, kubu Jokowi amat diuntungkan atau lebih besar menangguk keuntungan, jika GN berlabuh ke Jokowi. Ceruk suara pendukung GN secara relatif sama dengan pendukung PS. Dengan demikian, gaung follow me GN akan diikuti oleh pendukungnya dan dalam waktu yang sama – diduga kuat – akan turut menggerus suara PS. Faktor inilah yang nemungkinkan sekaligus menjadi alasan kuat, kenapa begitu ngotot agar GN bergabung ke kubu Jokowi.

Memang benar, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik, adalah seni membuat ketidakmungkinan menjadi mungkin. Halalkan segala cara, termasuk kerja-kerja non politik dan demokrasi.

Akan tetapi, secara moral serta membaca dan mengikuti spirit perjuangan GN – akhir-akhir ini – agaknya itu sulit terwujud. Maknanya, kecil kemungkinan GN bergabung dengan Jokowi. GN, diduga kuat lebih condong ke PS, karena beberapa hal. (1) ceruk dukungan relatif sebangun, sehingga lebih mudah menggerakkannya. (2) kisah sedih hubungan GN dengan Jokowi di saat-saat akhir selaku Panglima TNI. Bukankah sampai ada sementara pihak yang menuduh GN bermain politik praktis, tidak loyal kepada pemerintah, hendak melakukan makar, dan lain lain? (3) sikap all out GN dalam mendukung suksesnya calon tertentu dalam Pilkada serentak beberapa waktu lalu, turut memperkuat kemungkinan ini.

Singkatnya, kini Jenderal GN berdiri di jalan simpang tiga. Ke kiri, menuju kubu Jokowi. Jelas arah dan petunjuknya, tapi belum pernah dilaluinya. Ke kanan, menuju panggilan PS, yang selama ini sering dilewatinya.

Apakah arah lurus ke depan yang akan dicoba? Atau berhenti istirahat dulu sambil menunggu panas terik politik mereda? Itulah jalan netral, yang tersisa – yang aman dari resiko – sebagai pilihan lain yang layak dan juga bijak, untuk dipertimbangkannya.

Kita tunggu, nggih

Jakarta, 27 Agustus 2018

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close