Artikel

Menggugat Moralitas Kepala Daerah dalam Pemilu 2019

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang (Dosen FISIP UNAS -Pemerhati Kebijakan Publik)

Kita tidak perlu bicara aspek hukum positif. Soal substansi hukum, para ahli hukum banyak jagoannya. Semuanya bisa ditarik ke ranah hukum. Kesadaran hukum yang tinggi, tetapi tidak diikuti moralitas hukum dan kepantasan, maka hukum itu hanya jadi instrumen yang kaku, dan menghantam siapa saja yang masuk katagori melanggar hukum, tetapi bisa juga menjadi fleksibel jika berhadapan dengan mereka yang disebut “kebal hukum”.

Sebagai ilustrasi, hukum itu ibarat jarum suntik yang tajam dan steril. Jika disuntikkan pada lapisan jaringan lemak yang lembut (di paha atau di lengan) maka dengan cepat jarum itu menembus kulit yang penuh dengan lemak. Tetapi jarum yang tajam tersebut akan menjadi bengkok jika ketemu dengan bagian tulang dari tubuh.

Maka itu tenaga medis dalam menyuntik sering menghindar jarum suntik untuk tidak ketemu tulang. Jarumnya rusak/bengkok, dan yang punya tulang meringis kesakitan. Jadi jarum dan tulang saling menghindar.

Begitulah wajah hukum kita, menghindari yang “kebal hukum” dan mencari mereka yang takut dengan hukum, yang lebih mudah “ditakuti” dengan ancaman hukum.

Sering kita mendengar pejabat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah dalam negeri, jika ada Gubernur, Bupati atau Walikota terkena OTT oleh KPK, maka semantik yang keluar dari mulut sang pejabat adalah, “silahkan diproses secara hukum”. “Kita akan non aktifkan yang bersangkutan”. Demikian juga Ketua Partai dimana sang Kepala Daerah ngumpet “di dalam sarung Ketua Partai”, langsung dikeluarkan dari sarung sang Ketua, dan dengan lantang meminta “silahkan diproses sesuai dengan hukum”. “Kami tidak melindungi mereka yang bersalah”.

Dalam persidangan, ternyata banyak Kepala Daerah yang jadi terdakwa mengakui menggunakan uang yang diambilnya secara tidak syah, untuk kepentingan partai. Tetapi semua berkelit, bersilat lidah, dan menampilkan argumentasi bahwa tidak ada bukti yang kuat semua tuduhan terdakwa tersebut. Padahal si terdakwa, baru saja keluar dari “sarung” sang ketua partai. Itulah namanya “bersembunyi di sehelai lalang”, kata-kata tua yang sampai sekarang maknanya masih sama.

Moralitas Pemilu 2019
Terkait Pemilu baik Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan serentak 17 April 2019, tentu secara regulasi sudah diatur dengan cermat oleh mereka yang diberi tanggungjawab sebagai penyelenggara dan pengawas. KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang sudah mempersiapkan aturan-aturan yang detail agar penyelanggaraan Pileg dan Pilpres 2019 berjalan dengan jujur, adil, dan l;angsung.

Untuk mengontrol kerja KPU apakah sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan, maka ada Bawaslu, yang akan mengingatkan, menegor dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan jika KPU melakukan penyimpangan, dan menerima pengaduan peserta pemilu yang merasa dirugikan. Sistem, mekanisme kerja, tata cara dan sanksi juga sudah disiapkan.

Tetapi, ya tetapi ada ruang kosong dalam penyelenggaraan pemiliu kali ini, dan juga Pemilu-Pemilu sebelumnya. Semua aturan yang dibuat dan mengikat semua pihak, miskin moralitas. Akibat miskinnya moralitas, maka terjadilah apa yang disebut dengan moral hazard.

Moral hazard terjadi karena menggunakan celah hukum yang mungkin belum diatur atau tidak diatur, sehingga terjadilah yang disebut dengan celah hukum. Memang sangat sulit kita mendapatkan aturan hukum yang sempurna sehingga tertutup rapatnya celah hukum.

Celah hukum menurut hemat kita, dapat diatasi dengan moral hukum. Moral hukum hanya dapat dijalankan oleh mereka yang bermoral. Yaitu mereka-mereka yang menjunjung integritas, martabat, harga diri, dan rasa malu yang tebal.

Jika mereka tidak ada mempunyai moralitas hukum, maka dalam perjalanannya, akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran hukum, pembohongan, penipuan, yang sering dibungkus dengan satu kalimat yaitu fraud.

Kondisi yang diuraikan di atas, saat ini melanda bangsa kita. Melanda para penyelenggara negara. Melanda para politisi, dan bahkan mereka-mereka yang selama ini ditempatkan pada tempat yang terhormat dalam status sosial masyarakat.

Tidak ada larangan menteri untuk kampanye bagi paslon yang didukungnya. Dengan syarat sedang bebas tugas atau mengambil cuti. Nyatanya sulit membedakan kapan dia sedang melaksanakan tugas kenegaraan, yang terpisah dengan tugas sebagai petugas partai (tim kampanye). Dengan akses yang dimiliki, dengan kekuasaan yang dipunyai, dengan dana negara yang diamanatkan kepadanya, digunakan dengan malu-malu atau terus terang untuk kepentingan partai.

Tentu rakyat senang bantuan meningkat dari biasanya, dan dijanjikan akan mendapatkan bantuan berikutnya jika “jagoannya” menang. Tetapi apakah mereka mengatakan yang diberikan tersebut adalah uang rakyat dan memang hak rakyat untuk menerimanya, sebagai bentuk redistribusi pendapatan, mudah-mudahan tidak ada yang ngomong seperti itu.

Demikian juga para Gubernur, Bupati, dan Walikota, ada yang terang-terangan menyatakan dalam berbagai acara penyerahan bantuan, dengan pakaian dinas resmi mengatakan bahwa program-program pembangunan, bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana, dana desa, adalah berkat kebijakan bapak presiden. Maka disampaikanlah kalimat-kalimat bersayap, jika bantuan ingin dapat lagi, mari kita pilih presiden sekarang untuk periode berikutnya. Bahkan ada yang sekalian menyebut nama.

Berbagai klaim, yang kita baca di media, pernyataan petinggi partai atau tim sukses Paslon, yang mengklaim bahwa sekian persen gubernur mendukung Pak Jokowi, dan sekian persen bupati dan walikota mendukung Pak Jokowi. Klaim-klaim seperti ini, tentu akan merusak kredibilitas, dan integritas gubernur, bupati dan walikota yang disumpah untuk menyelenggarakan negara dengan seadil-adilnya, dan selurus-lurusnya sesuai perataturan dan perundang-undangan.

Mereka disumpah bukan untuk menjadi petugas partai. Saat dipercaya sebagai kepala daerah, di hati mereka itu hanya mengenal satu segmen masyarakat yang bernama rakyat. Titik. Urus mereka lahir batin, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan partainya, serta apapun pilihannya.

Kejadian yang memalukan, dan menjadi pembicaraan masyarakat beredarnya video tentang kelakuan Bupati yang “over akting” mengkampanyekan agar para RT/RW di Kabupaten Cianjur untuk memilih Pak Jokowi sebagai presiden di kemas dengan bahasa sunda, beredar viral di media sosial beberapa hari yang lalu.

Tiba-tiba kita dapat berita, Rabu (13/12) Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, diduga menerima duit suap berkaitan dengan anggaran pendidikan. Duit suap untuk Irvan dikumpulkan dari kepala sekolah se-Kabupaten Cianjur.

“KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Rabu (12/12/2018). Duit yang disita KPK dari OTT itu sebesar Rp 1,5 miliar. Selain Irvan, KPK menyebut ada 5 orang lain yang ditangkap.

“Ada kepala daerah, kepala dinas, dan kepala bidang, dari unsur MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan pihak lain,” ucap Syarif
.
Saat ini Irvan sudah berada di KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lima orang lainnya juga tengah diperiksa. “KUHAP memberikan waktu pada KPK selama maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut,” ucap Syarif.

Tertangkap tangannya Bupati Cianjur, Mendagri langsung berkomentar agar segera proses secara hukum. Bahasanya standarlah, demikian Partai Nasdem tempat Bupati berlabuh pada tambatan yang ketiga (sebelumnya berlabuh di Demokrat, dan Golkar) menyatakan Irvan Rivano Muchtar mundur sebagai Ketua GP Nasdem Jabar. Artinya mereka tidak mau dikait-kaitkan dengan kasus OTT yang dialamai Bupati Cianjur.

Menurut KPK, sepanjang Januari-November 2018, KPK sudah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 27 kali. Berbagai pihak terjaring OTT itu, mulai dari anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, kadis bahkan hakim. Berarti rata-rata lebih 2 OTT setiap bulan.

Kejadian yang menimpa Bupati Cianjur, tentu mencoreng demokrasi yang sedang dibangun dengan susah payah. Modus kejadian berulang, seolah-olah sesuatu yang sudah lazim terjadi, dan jika OTT itu karena sial saja.

Dalam suasana yang digambarkan di atas, kita sedang kampanye, dan menyelenggarakan Pemilu 17 April 2019. Suasana ini benar-benar tidak kondusif. Akan menurunkan peradaban penyelenggaraan pemerintahan.

Padahal di masyarakat, sekarang ini tanpa bimbingan, dan bantuan pemerintah, bahkan terkesan di halang-halangi, sedang tumbuh kesadaran baru, untuk membangun budaya, dan peradaban yang tinggi dengan menempatkan nilai tauhid, keadilan, kebersamaan, toleransi, sebagai nilai yang universal. Antara lain dengan Gerakan ABI 212, 411, dan Reuni 212, 2 Desember 2018 yang lalu.

Harapan kepada Bapak Presiden
Terlepas Presiden Jokowi saat ini sebagai petahana, tetapi jabatan Presiden RI tetap melekat sampai 20 Oktober 2019. Masa setahun kedepan ini, banyak yang bisa dilakukan presiden sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.

Agar kondisi kondusif, proses kampanye terhindar dari intrik-intrik, kampanye hitam, rasa tidak adil bagi Paslon lawan bertanding, Bapak Presiden Jokowi segera membuat kebijakan yang mengandung nilai moralitas tinggi yaitu :

1. Para Menteri, tidak boleh ikut kampanye. Fokus menyelesaikan tugas-tugas pemerintah yang telah dijanjikan kepada rakyat sewaktu Pilpres 2014.

2. Jika ada menteri yang memilih untuk fokus berkampanye sesuai dengan kebijakan partainya, harus non aktif sebagai menteri, dan menunjuk menteri ad interim untuk melaksanakan tugas-tugas kementeriannya.

3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota tidak boleh ikut dukung-mendukung, harus netral, dan tidak boleh berkampanye. Fokus pada tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Sebab Kepala Daerah itu adalah bertugas melindungi, mengayomi, memberikan rasa keadilan, pada seluruh masyarakat.

Jika ketiga langkah tersebut, dilakukan Pak Jokowi sebagai Presiden, maka peluang petahana menjadi Presiden akan terbuka lebar dengan cara yang terhormat. Tetapi sebaliknya, jika dilakukan terus pembiaran, bahkan secara sistematis dijadikan instrumen untuk meraih kemenangan, tentu rakyat akan mempunyai pandangan dan penilaian sendiri.

Rakyat akan memilih calon presiden sesuai dengan hati nuraninya, walaupun di bawah bayangan tekanan-tekanan kekuasaan yang saya yakin berhenti di depan bilik suara. Bilik suara menjadi ruang kosong yang sepenuhnya menjadi milik pemilih dan dengan bebas berzikir, dan berdoa untuk mendapatkan bimbingan Allah SWT, dalam menentukan pilihannya demi masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Inilah situasi yang dinamakan rakyat telah mempunyai peradaban yang lebih tinggi dari penyelenggara pemrintahan.

13 Desember 2018

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up