Artikel

Masih Ingin Pindah ke Meikarta?

Oleh: Kang Juki, pegiat media sosial

Masih ingat iklan yang diawali dengan seorang gadis kecil ikut orang tuanya naik mobil lalu terjebak macet? Beragam pemandangan pemandangan buruk tersaji. Pengendara motor yang terkesan seenaknya mencari jalan di sela-sela mobil yang terjebak macet, perkampungan yang kumuh, banjir dan sebagainya lalu diakhiri dengan ucapan, “Aku ingin pindah ke Meikarta.”

Sepanjang tahun 2017 tayangan iklan video pendek itu begitu sering menghiasi layar kaca. Demikian juga iklan di media cetak tentang Meikarta begitu mendominasi.

Maklum sepanjang tahun 2017, belanja iklan Meikarta mencapai 1,5 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Nilai belanja iklan Meikarta sebesar itu diperoleh dari hasil survei lembaga riset pemasaran Nielsen.

Besarnya iklan Meikarta membuat total nilai belanja iklan sepanjang 2017 terdongkrak. Dikutip dari Kompas.com Executive Director, Head of Media Business, Nielsen Indonesia, Hellen Katherina, memberikan keterangan resminya, pada Kamis (8/2/2018).

“Untuk sektor Properti, belanja iklan dari Meikarta ini memang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain itu, maraknya pelaku bisnis digital khususnya e-commerce masih terus terjadi terlihat dari terus meningkatnya aktifitas beriklan,” terangnya.

Ilustrasi dalam video iklan Meikarta.

Pelan tapi pasti, belanja iklan semahal itu menuju mubadzir, mengingat ketidakjelasan kelanjutan pembangunan Meikarta maupun prospek bisnis di dalamnya.

Ada dua hal yang membuat masa depan Meikarta menjadi tidak jelas.

Pertama, kasus korupsi yang melingkupi proses perijinan pembangunan Meikarta. Sejumlah nama pejabat dan swasta tersangkut dalam kasus tersebut. Pejabat pemerintahan yang tersangkut antara lain Sekda Jabar Iwa Karniwa, Bupati Bekasi Neneng Hasanah, lalu jajaran Pemkab Bekasi yang meliputi: Jamaludin (Kepala Dinas PUPR), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran) dan Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR).

Dari swasta: mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, serta dua konsultan Lippo Group yaitu Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Dampak kasus korupsi ini sudah pasti akan menghambat perkembangan pembangunan Meikarta. Meski tidak terlalu relevan membandingkan kasus Meikarta dengan kasus Hambalang. Mangkraknya proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, sedikit banyak akan menghantui calon pembeli Meikarta. Meski pembangunan diklaim terus berjalan, calon pembeli tidak lagi seramai sebelumnya, seiring promosi yang sayup-sayup juga menghilang.

Kedua, rencana pemindahan ibukota. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sudah tertuang pemindahan ibukota. Lalu pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibukota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Realisasi pemindahan ibukota yang direncanakan akan dimulai tahun 2024 sudah tentu akan membuat nilai strategis Meikarta turun drastis. Tidak bisa dielakkan, pemindahan ibukota juga akan berdampak pada pergeseran pusat-pusat bisnis yang pasti akan lebih mendekat ke ibukota baru. Lalu apa strategisnya mencari lokasi yang dekat dengan Jakarta?

Kalau ada taipan yang menangkap peluang bisnis besar seiring pemindahan ibukota, pastinya juga akan melakukan “pemindahan” Meikarta, mungkin membuat proyek Junikarta di lokasi strategis tak jauh dari ibukota baru. Lalu membuat iklan segencar mungkin “Mari pindah dari Meikarta ke Junikarta …”

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close