ArtikelDunia IslamFeatured

Masa Depan Politik Islam antara Demokrasi dan Kleptokrasi

Oleh ; Ainur Rafiq Sophiaan (Jurnalis dan pengamat sosial)

Hajatan besar Pemilu di Indonesia baru akan berlangsung pada 17 April 2019. Namun, seiring dengan persiapan ke arah itu telah memanaskan suhu politik. Diperkirkan suhu itu akan terus naik hingga Pemilu. Lazimnya, kontestasi politik di sini tidak selalu diakhiri dengan pengumuman hasil-hasil Pemilu.

Namun, biasa terjadi pihak yang kalah acap kali meneruskan gugatan ke MK dengan berbagai argumentasi dan bukti penyelewengan. Bahkan, boleh jadi tetap ada yang mengaku terzalimi (playing victim). Harap maklum, Pemilu yang jurdil masih menjadi cita-cita ketimbang fakta.

Pemilu 2019 adalah pemilu pertama di era reformasi yang menggabungkan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini agak aneh dengan model pemerintahan yang disebut mengikuti sistem presidensial. Di negara-negara maju dengan sistem ini Pilpres diselenggarakan sebelum Pileg dalam jangka waktu berdekatan. Sehingga tampak jelas implikasi politiknya untuk mendulang suara di kursi parlemen. Fenomena yang belakangan kerap disebut efek ekor jas (coattail effect).

Dari sisi proses rekruitmen ada kemajuan yang cukup menggembirakan. Utamanya dalam prosedur pencalonan anggota legislatif kali ini. KPU telah menerbitkan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak (Pasal 4 ayat 3). Meski mendapat tentangan keras dari beberapa parpol, penyelenggara Pemilu itu tetap keukueh dengan regulasinya. Walhasil, banyak usulan caleg yang tereliminasi. Laporan Bawaslu menyebutkan, ada 5 bacaleg DPRI yang terindikasi mantan terpidana korupsi. Selebihnya ditemukan 26 bacaleg DPRD Provinsi, 146 bacaleg DPRD Kabupaten, dan 20 bacaleg DPRD Kota pernah terlibat kejahatan korupsi.

Mencermati informasi dari media massa, media sosial, dan sumber internal beberapa parpol ditengarai berbeda dengan rekruitmen bacaleg pemilu-pemilu yang lalu, pemilu kali ini beberapa parpol kekurangan bacaleg. Selain persyaratan yang semakin ketat, tampaknya publik juga semakin paham kerasnya persaingan di panggung politik dengan tingkat pembiayaan yang tidak kecil.

Persepsi masyarakat yang sudah lama tertanam menilai, politik itu kotor dan penuh konflik. Termasuk persyaratan kebijakan afirmatif kuota 30 persen dengan penomorututan yang diatur dengan berjenjang. Akibatnya, banyak parpol yang setengah “memaksa” bacaleg sekadar untuk memenuhi kuota maksimal.

Dr.Gun Gun Heryanto, ahli komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengamati setidaknya ada 5 motif seseorang maju jadi caleg. Pertama, mencari prestise jabatan wakil rakyat dan meneguhkan identitas sosialnya. Kedua, mencari perlindungan karena rekam jejaknya yang pernah tersandung hukum. Ketiga, mencari pekerjaan dan petualang politik. Keempat, proteksi dan ekspansi bisnis. Biasanya latar belakang pengusaha yang ingin mencari lisensi dan previllage yang tidak bisa didapat tanpa jalur politik. Kelima, untuk perjuangan dan pengabdian. Motif terakhir ini bersifat ideologis dan biasanya jumlahnya sangat sedikit. Mereka umumnya juga berlatar aktivis sosial dan kader dari bawah (bottom-up).

Pertarungan pragmatis dan idealis

Dalam konteks ini bagaimana dengan kekuatan politik Islam dapat memberikan kontribusi terbesar atau mewarnai dalam Pemilu kelima era reformasi nanti ? Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi elektoral yang kita pilih – menggantikan demokrasi perwakilan – pasca reformasi mensyaratkan sekurang-kurangnya tiga hal, yakni kontestasi, partisipasi, dan representasi.

Sedangkan partai politik sebagai pilar utama bangunan demokrasi harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas dan pada saat bersamaan memperjuangkan keadilan sosial di berbagai bidang kehidupan.

Memang agak memprihatinkan tidak banyak aktivis Islam dengan latar belakang ormas keagamaan khususnya yang berani berlaga di medan pertempuran ini. Padahal dakwah di parlemen tidak kalah pentingnya dengan dakwah di sekolah/kampus dan mimbar.

Politik yang lebih banyak bersentuhan dengan pengelolaan kekuasaan dan kebijakan publik itu belum sepenuhnya meyakinkan para pegiat dakwah bahwa jihad konstitusi sangat menentukan nasib umat di alam demokrasi. Meminjam bahasa Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, jihad di parlemen akan mengubah nasib umat dalam sekejap di atas landasan kesadaran politik umat. Ulama ini menyodorkan metode Tsaurat al Fikriyyah Qabla Tsaurat al Tasyriiyyah atau revolusi pemikiran (Islam) sebelum revolusi aturan Islam.

Kekuatan politik umat Islam harus diakui barangkali masih menjadi pertanyaan besar di republik yang meyoritas muslim ini. Ini menyangkut basis pengetahuan dan kesadaran umat Islam sendiri yang masih rendah selain praktik politisi muslim yang kerap kurang mencerminkan aspirasi umat dan ajaran Islam.

Ada beberapa persoalan serius yang perlu ditelaah lebih jauh ;

Pertama, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif di awal sekali era reformasi pernah menyatakan, umat Islam di Indonesia memiliki karakter numerical majority, political minority (jumlahnya mayoritas, tapi kekuatan politiknya minoritas). Pengertian kekuatan politik Islam dapat berarti mereka yang secara ideologis memperjuangkan aspirasi Islam dan masyarakat muslim.

Jika diukur dari data perolehan parpol2 Islam sejak Pemilu 1955 gabungan perolehan suaranya belum pernah melampaui separuh, Pemilu 1955 (42,90%), 1982 (27,78%), 1999 (35,01%), 2004 (40,92%), 2009 (22,15%), dan 2014 (29,93%). Sebaliknya, parpol-parpol nasionalis sekular banyak yang mendapatkan perolehan hingga 2 digit.

Kedua, kontestasi politik dalam demokrasi elektoral membutuhkan biaya sangat mahal (high-cost politics). Visi dan misi kurang penting dibanding gizi. Integritas kalah kuat dibanding isi tas.

Kalau Orde Baru akrab dengan istilah Golput (Golongan Putih – tidak mencoblos), Orde Reformasi juga menampilkan Golput jaman now (Golongan Pemberi/Peminta Uang Transport). Pada gilirannya eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkongkalikong dengan pengusaha melahirkan kleptokrasi. Mereka hanya mampu mengkapitalisasi duit untuk mengembalikan modal dan mempersiapkan pemilihan mendatang.

Istilah kleptokrasi sendiri dipopularkan Satnislav Andreski (1968) yang menggambarkan pemerintahan sebagai kumpulan para maling terdiri dari pejabat tinggi dan penguasa yang hanya menumpuk kekayaan pribadi dengan segala cara. OTT oleh KPK sekian kali tidak menyurutkan merekab berburu uang haram. Aktor politik Islam melihat panggung seperti ini pasti merasa ngeri. Kecuali mereka sekalian larut dalam permainan.

Ketiga, daya kohesif dan konsensus tokoh-tokoh politik Islam tampaknya masih kurang kuat. Egoisme kelompok dan gengsi pribadi masih cukup kuat. Koalisi yang dibangun parpol Islam masih sebatas isu-isu insidental, pragmatis, dan berumur pendek. Tidak ada kerja sama yang bernilai ideologis, strategis dan jangka panjang.

Kita bisa menarik pelajaran bagaimana hal ihwal koalisi keumatan untuk pencalonan Capres dan Cawapres 2019. Spirit Gerakan 212 dan Ijtima’Ulama GNPF-MUI tidak dengan sendirinya menjadi lem perekat yang kuat.

Meskipun demikian bukan berarti prospek kekuatan politik Islam tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Di sini peran ormas-ormas Islam sangat menentukan sebagai fasilitator dan mediator dalam komunikasi politik di antara aktor-aktor politik yang berafiliasi pada umat. Tidak selalu mereka yang berlatar aktivis Islam. Selain itu ormas Islam juga harus mampu mengontrol jalannya fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan konstitusi dan moralitas politik (high politics).

Ala kulli hal, membangun pengetahuan dan kesadaran umat akan siyasah syar’iyyah utamanya dalam merespon problem keumatan, memilih pemimpin Islam, dan pentingnya jihad di bidang politik. Dengan demikian, mudah-mudahan kekuatan politik Islam menjadi dominan di masa depan yang selalu berjalan seiring dengan cita-cita para pendiri negara ini. Kekuatan politik dan ekonomi terbesar yang mampu mendorong kekuatan bangsa lainnya. Bukan sebaliknya yang terjadi selama ini. Allahu a’lam.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up