ArtikelFeatured

Maka, Berhati-hatilah Melangkah

Oleh : Khairul Fahmi, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Sejak awal pekan ini pemberitaan nasional kita diwarnai isu-isu seputar dugaan rencana pembunuhan empat tokoh. Kronologi, deretan nama-nama, pengakuan-pengakuan diungkap. Diantaranya menyangkut nama-nama populer seperti Kivlan Zen, Sofyan Yakob dan Tim Mawar.

Bagi saya, kabar-kabar itu tak cukup mengejutkan. Bahkan cenderung mudah ditebak jika kita mengikuti arah pemberitaan dan pernyataan-pernyataan resmi yang bersliweran, setidaknya satu bulan terakhir. Kita tentu saja tidak boleh berada dalam posisi menghalangi upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas dugaan tersebut, dengan tetap mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.

Saya meyakini, mestinya masih ada nama-nama yang akan muncul. Bisa jadi akan ada kejutan-kejutan dan kegaduhan lain. Wajar saja, toh penyidikan baru berjalan dan investigasi terus berlanjut.

Menurut saya, dugaan makar dan rencana pembunuhan itu bukanlah isu tunggal terkait “aksi 22 Mei” yang berujung ricuh. Ada beberapa isu penting lain, bahkan menurut saya lebih penting untuk diungkap. Diantaranya menyangkut penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan oleh aparat, penggunaan peluru tajam dan adanya sejumlah korban meninggal dunia.

Yang mengherankan bagi saya adalah, bagaimana mungkin pengungkapan soal makar dan rencana pembunuhan yang dikaitkan dengan “Aksi 22 Mei” itu kemudian mengesampingkan fakta dan realitas di atas? Padahal, sejauh ini tak ada kejelasan seputar penggunaan kekuatan, kekerasan dan kematian para korban. Apakah pengungkapannya tidak penting? Apakah semua korban adalah perusuh?

Kita sebenarnya juga patut bertanya, apa perlunya bagi Polri mengungkap sekian banyak materi ‘sensitif’ terkait pengakuan para tersangka ke hadapan publik? Pengakuan bukanlah alat bukti dan ‘terlalu banyak’ membeberkan alat bukti dan materi penyidikan di luar pengadilan berpotensi membentuk opini, persepsi dan penghakiman oleh publik melalui media dan penyidikan itu sendiri (trial by the press, trial by the police).

Mestinya adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab jika kita serius ingin keluar dari segala keriuhan pro-kontra dan Polri ingin mendapatkan dukungan penuh atas kerja-kerjanya dalam isu yang harus diakui beririsan dengan agenda politik ini.

Ya, politik. Sederet nama yang terungkap beririsan dengan TNI maupun Polri, pun tokoh-tokoh yang diduga menjadi sasaran bunuh. Tidakkah ini menarik? Tidakkah ini menunjukkan bahwa politik Indonesia (masih) menjadi ajang “rebutan kuasa” para pensiunan jenderal?

Ditambah topik khilafah dan terorisme, soal nasionalisme dan komunisme masih menjadi topik yang selalu digaungkan dalam perbincangan politik arusutama. Tak jarang porsinya juga berlebihan dan membawa publik pada perdebatan tanpa ujung mengenai dua tema besar: Invited colonialism alias ‘penjajahan’ yang diundang dan fabricated paranoia atau ketakutan yang dibuat-buat. Penyuaranya tak jauh-jauh dari para pensiunan jenderal itu, menunjukkan bahwa militer tak pernah jauh-jauh dari isu kekuasaan.

Saya sendiri sudah lama meyakini bahwa militerisme, praetorianisme dan fasisme masih bersemayam di alam bawah sadar perpolitikan Indonesia. Militer kita sadar politik, dan bagi sebagian orang, pemerintahan sekarang tak cukup piawai mengendalikan para praetorian (adalah sebuah pasukan pengawal pribadi yang digunakan oleh para Kaisar Romawi – ed). Kondisi-kondisi pemicu cawe-cawenya militer dalam kehidupan politik pun cukup tersedia.

Namun makar? Saya kira para pensiunan ini tidak bodoh. Peluang hegemoni dan serba hadir dalam realitas demokrasi, lebih menggiurkan ketimbang aksi yang bisa berdarah-darah, belum tentu berhasil dan jelas membuatnya berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan pengusung demokrasi.

Di tengah itu semua, muncul pula kekuatan alternatif bernama Polri. Jalan demorasi yang kita tempuh memang memberikan mandat penuh baginya sebagai penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Sejumlah nama pensiunan jenderal polisi juga bermunculan di tengah pusaran kekuasaan dan diyakini ikut menjadi pilar-pilar penopang.

Ironisnya, sejauh ini para pimpinan Polri, meski mengusung tagline democratic policing” atau perpolisian demokratis, dinilai seringkali gagal menunjukkan komitmen. “Ruler appointed police” alias jenis polisi pemerintah seperti Polri ini jadi seolah ditakdirkan untuk sulit berjarak dengan kekuasaan.

Kejahatan itu banal. Disinyalir terjadi karena manusia kehilangan spontanitas dalam dirinya. Penyebabnya adalah ketumpulan hati nurani manusia, kegagalan berpikir kritis, dangkal serta banal dalam menilai dan menghakimi sesuatu. Banalitas kejahatan acap ditandai dengan kegagalan manusia ‘berdialog’ dengan dirinya. Kegagalan ini dicerminkan dengan tindakan untuk menyalahkan orang lain atas apa yang dialaminya.

Akhir-akhir ini, pengungkapan kejahatan disinyalir juga sering begitu. Dangkal, tidak menggali lebih dalam dan cenderung digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik atas suatu delik. Maka prasangka adanya motif politik atas kerja-kerja kepolisianpun tak terhindarkan bahkan kian menguat belakangan ini.

Kembali ke soal dugaan makar dan rencana pembunuhan ini, penting untuk terus mengingatkan Polri agar tidak naif. Kasus ini jelas beririsan dengan motif-motif kekuasaan, di mana rezim saat ini adalah pihak terkaitnya. Klaim bahwa ini semata-mata penegakan hukum akan tak ada gunanya jika langkah Polri justru membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia, jika mengabaikan pertanyaan publik terkait penggunaan kekerasan berlebihan dan korban jiwa.

Demokrasi bukan hendak membawa kita keluar dari militerisme, praetorianisme dan fasisme untuk jatuh dalam kolaborasi otorianisme baru dan “Police State“. Maka hati-hatilah melangkah. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya
Scroll Up