ArtikelFeatured

Maju Tiga Langkah, Mundur Satu Langkah

Oleh Chazali H. SitumorangPengamat Kebijakan Publik

Pagi ini (Sabtu, 21 September 2019), setelah jalan pagi sekitar 1 jam, kembali ke rumah, dan di meja makan sudah tergeletak Koran Tempo edisi 21-22 September 2019. Segera mata saya tertuju pada judul headline MUNDUR SELANGKAH. Diprotes masyarakat sipil, Presiden Joko Widodo meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang represif ditunda. Dewan belum satu suara Pasal-pasal karet tetap mengqancam.

Presiden menyebut ada 14 pasal bermasalah, dan para ahli hukum menyebutkan ada 10 pasal. Terserahlah. Terlihat masyarakat sipil lebih kencang menyoal RUU KUHP, yang sudah disusun bertahun-tahun, timbul penggelam, baru kali ini berhasil menjadi draft yang siap di sahkan.

Kalau begitu, KUHP apa yang kita pakai selama ini. Rupanya kita memakai peninggalan Belanda, dan sejak Indonesia merdeka kita belum mampu membuat KUHP sendiri. Padahal punya ratusan ahli hukum pidana, baik profesor, doktor, bahkan ribuan jika dihitung yang bergelar magister dan Sarjana strata 1,  dengan kompetensi terbaik dan bahkan bertaraf internasional.

Terlihat pasal yang seksi adalah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, disamping soal perzinaan, LGBT, dan aborsi, bahkan yang menarik sanksi bagi gelandangan di jalanan.

Masyarakat sipil yang dimaksud Koran Tempo adalah termasuk mahasiswa yang berdemo ribuan orang di depan Gedung DPR. Sehingga koran Tempo perlu menuliskan judul head linenya terbitan 20 September 2019, MENOLAK KEMBALI KE ORDE BARU. Judul yang seksi dan mengundang untuk membaca isi beritanya. Koran Tempo menulis “Mahasiswa turun ke jalan memprotes pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang menguntungkan koruptor, serta rencana revisi KUHP yang represif.

Rangkaian aturan yang dibahas terburu-buru di akhir masa tugas DPR periode 2014-2019 itu dinilai akan membawa kembali ke masa Orde Baru. Lebih enak jaman ku toh he…he.

Memang fenomena kepemimpinan Presden Jokowi sejak terpilih periode kedua ini, tidak berhenti dengan persoalan bangsa yang timbul dari masyarakat itu sendiri, tetapi ada juga yang ditimbulkan oleh pemerintah yang mengundang heboh dan menyebabkan terbelah pada dua kondisi yang saling berhadap-hadapan. Pro – kontra, menolak-menerima, membela-menyerang, setuju-tidak setuju. Pokoknya serba bertolak belakang.

Masyarakat yang terbelah ini, berbeda dengan elite politik, institusi pemerintah. eksekutif dengan legislatif. Para pemimpin partai pemenang Pemilu dan juga yang kalah Pemilu. Mereka sangat harmonis. Ibarat pasangan pengantin baru, yang penuh kemesraan, saling memahami, saling menutupi ibarat sebagai pakaian. Istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Klop.

Kita berhadapan dalam situasi yang begitu banyak masalah. Tetapi menyerahkan penyelesaiannya dengan waktu. Akibatnya terkadang timbul dan tenggelam. Tetapi tetap saja tidak hilang. Seperti soal utang yang sudah menncapai Rp 4.600 triliun, dan harus membayar bunganya saja tahun ini Rp 127 triliun, dan total bunga serta cicilan sebesar Rp 396 triliun. Kita menambah utang dalam setahun ini adalah Rp 400 triliun. Soal utang ini terkadang heboh dan terkadang senyap lagi. Sekarang ini tergantung media mau meributkan atau tidak.

Hal yang sama, soal Papua. Mulai senyap. Tetapi bukan berarti masalahnya selesai. Masih ibarat api dalam sekam. Para tokoh-tokoh pemberontak bergerak terus di luar negeri mencari dukungan internasional, di samping serangan-serangan sporadis yang pertahanan TNI/Polri di titik lemah dan longgar. Begitu juga soal kepindahan ibu kota, mulai senyap, tetapi bergerak terus. Mereka yang penciuman bisnisnya tajam memasang kavling untuk mendapatkan keuntungan.

Sekarang ini persoalan yang akut adalah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Setiap hari pemberitaan keluhan gangguan pernapasan, kena ISPA, karena asap dengan partikel-partikel halus berbahaya bagi paru-paru, menyerang mereka yang rentan, terutama bayi, anak dan lansia.

Cukuplah penderitaan mereka yang sepertinya kegiatan rutin setiap tahun. Dengan akan datangnya musim hujan, hilanglah asap, dan masyarakat juga akan lupa pernah menderita sakit karena asap. Demikian pula pemerintah, juga lupa karena kesibukan banyaknya soal lain. Dan mereka yang ratusan sudah ditahan, secara bertahap kembali bebas. Dan tentu satu atau dua kasus ada yang sampai di pengadilan.

Tetapi, dari semua soal di atas, ternyata masalah revisi UU KPK, pemilihan Komisioner KPK, dan RUU KUHP, merupakan 3 persoalan sensitif yang menjadi perhatian semua media. Bahkan Majalah Tempo edisi 16 September 2019, covernya gambar Jokowi dengan bayangan hidung memanjang, yang bermakna ah… tidak usah disebutkan. Kita semua sudah mengerti.

Pak Jokowi memang Presiden yang cerdas. Maaf tidak bermaksud cari muka. Bayangkan semua persoalan yang menimbulkan konflik dan terbelahnya masyarakat, tidak keluar dari tangan Jokowi. Kecuali soal kepindahan ibu kota.

Mari kita cermati fakta, terkait Calon Komisioner KPK. Munculnya beberapa nama yang menimbulkan polemik, bahkan menyebabkan Komisioner KPK sekarang berang, dengan mengeksopse pelanggaran disiplin berat yang dilakukan salah seorang calon kuat. Bahkan terkait Revisi UU KPK, Ketua dan Wakil Ketua Komisioner KPK menyerahkan mandat kepada Presiden. Walaupun sampai saat ini masih berkantor dan bahkan melantik Sekjen KPK.

Fakta yang kita maksudkan, adalah yang mengusulkan nama-nama calon “bermasalah” keluar dari tangan Pansel KPK. Demikian juga Revisi UU KPK keluar dari tangan DPR. Pak Jokowi menghargai kerja mereka yang sudah berkeringat tersebut dengan menyetujui dan memproses semua usulan Pansel dan DPR.

Itu yang saya maksudkan cerdas. Pak Jokowi sudah mempelajari situasi psikologis aparaturnya, pejabat pemerintah, para birokrat, pimpinan partai, politisi, Gubernur, Bupati/Walikota, para anggota DPR, yang terjangkit demam puyuh, atau gerah dengan operasi OTT oleh KPK.

Pemerintah dan DPR kompak kerja cepat, efektif, efisien, siang malam tidak kenal lelah. Dengan hasil kerja yang nyata. Suatu model kerja yang perlu ditiru, untuk produk kerja lain misalnya kebijakan untuk pengentasan kemiskinan

Kecerdasan Pak Jokowi berikutnya, adalah kemampuan melihat situasi lapangan. Saat anggota DPR mengajukan RUU KUHP yang terdiri ratusan pasal tersebut, dimintakan persetujuan pemerintah.

Tetapi rupanya tekanan masyarakat dan mahasiswa terkait beberapa pasal RUU dianggap dapat menimbulkan situasi kembali kepada masa rezim Orde Baru, Pak Jokowi betindak cepat, dengan menolak menyetujui RUU tersebut, dan harus dibahas kembali oleh DPR sesuai dengan masukan masyarakat oleh anggota DPR periode berikutnya. Luar biasa. DPR terhenyak, terehempas, dan sepertinya pasrah. Bahasa agamanya “sami’na wa atho’na”. Kami dengar dan kami patuh.

Dengan demikian, dari tiga persoalan besar, maka dua persoalan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, dan yang satunya lagi, dilepaskan sementara, sambil mencari jalan memutar, seperti ilustrasi gambar Jokowi pada cover Koran Tempo 21-22 September 2019. Tempo luar biasa. Gunawan Muhamad sebagai pendukung Jokowi, menilai jika kritikan Tempo tak terlihat sebagai pihak yang anti Jokowi. “Sebagai mantan wartawan Tempo yang sudah lebih dari 10 tahun di luar kerja jurnalisme majalah itu, saya merasa bisa ambil jarak dari padanya. Tempo bisa keliru, bisa punya bias, tapi saya tahu dalam kritiknya tak terkandung sikap a priori anti @jokowi. #bela,” katanya.

Cibubur, 21 September 2019

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up