ArtikelFeatured

Lockdown atau Kematian Bertambah

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik-Dosen FISIP UNAS)

Peningkatan jumlah terinfeksi virus corona semakin meningkat tajam. Pada Sabtu, (21/3) sebanyak 450 orang sudah terinfeksi Covid-19, kemarin baru pada angka 309 orang. Meninggal 38 orang, bertambah 13 orang dibanding kemarin.

Artinya fatiiity rate nya meningkat 8,4% dari sebelumnya 8%. Persentase ini mungkin tertinggi untuk level dunia. Yang sembuh belasan orang, masih lebih sedikit dari yang meninggal dunia. Di Italia kita dapat berita walau sudah dikarantina.

Di Milan salah satu daerah paling terdampak covid-19, karantinanya masih dilanggar. “Masih ada transportasi publik beroperasi, warga berkeliaran, pertemuan digelar di hotel, dan mereka tidak memakai masker” ujar tenaga ahli Sun Suopeng, dari Palang Merah China yang dikirim ke Italia (sumber South China Moning Post, Jum’at 20/3/2020) Angka kematian tertinggi di Italia saat ini per hari 600 orang lebih.

Dalam seminggu ini,  kita masih mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola social distancing, dengan meliburkan anak sekolah dan kampus, menghindari tempat keramaian, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Waktu 7 hari ini, jumlah terinfeksi  bahkan meningkat berlipat ganda.  Grafiknya menukik ke atas seperti panah lepas dari busurnya.

Tenaga kesehatan mulai kewalahan, bahkan sudah ada yang korban. Dari pemantauan saya setiap hari di toko obat dan alat kesehatan Jalan Pramuka, bahan-bahan antiseptik dan desinfektan gila-gilaan harganya. Bayangkan hand sanitizer 60 cc, dibandrol seharga Rp. 60.000.- biasanya Cuma Rp. 10.000/botol. Semua jenis masker dibandrol Rp. 400.000 – Rp.500.000.-/box, biasanya hanya Rp. 20.000.- Thermometer digital habis, ada jual harganya juga meningkat tajam. Pengukur suhu model scanner di letakkan dikening, harganya Rp. 5 juta per unit. Alkohol 70%, yang 100 ml, dan 300 ml, tidak ada dijual, sudah disunglap menjadi hand sanitizer dengan harga berlipat-lipat. . Alkohol 70% yang 1 Liter, Masya Allah, harganya Rp.150 – 180 ribu. Kita tidak usah bicara multivitamin seperti Imboost tablet, Vitamin C (CDR, Redokson), harganya naik tidak terkendali.

Social distancing hanya menjadi candaan dan lawak-lawak mereka yang mungkin sudah tidak tahu lagi berbuat apa. Lihat perkantoran Pemerintah . kementerian masih masuk kantor, bahkan masih ada yang membuat rapat-rapat paket full bot di Hotel Jakarta. Mereka bekejar dengan waktu untuk merealisasikan anggaran. Mungkin untuk mendapatkan tambahan pendapatan sebelun dilakukannya Government shutdowns. Sepertinya negara ini hadir di layar TV saja, saat Presiden Jokowi menyampaikan imbauan, harapan, dan laporan apa yang sudah dikerjakan, dan akan dikerjakan.

Kita tidak melihat lagi kebiasaan Pak Jokowi blusukan ke pasar Pramuka,  pabrik-pabrik farmasi, RS persahabatan, RSPI SS di Jakarta Utara,  untuk menemui para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah bekerja dengan resiko tertular, karena minimnya alat perlindungan diri mereka, serta kelelahan yang luar biasa. Atau mendatangi kantor Kementerian Kesehatan untuk memberi semangat agar mereka bekerja lebih optimal lagi.  Jokowi beberapa waktu  yang lalu mengecek gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan beras nasional.

Memang proses edukasi digalakkan terus. Beberapa tempat ada spanduk untuk tetap di rumah, mobil-mobil Satpol PP, melalui pengeras suara mengimbau untuk menghindar dari keramaian. Jumat ini, memang Mesjid ada azan , tapi tidak ada Sholat Jum’at. Saya bertekad datang ke Mesjid, tidak ada Khatib tidak ada Imam, bagaimana sholat Jumat ditegakkan. Kalau Allah SWT, murka, biarlah MUI yang memikulnya.

Jika gerakan pemerintah dan sikap masyarakat seperti ini, ada yang panik, ada yang pasrah, ada yang santai saja, maka imbauan Social Distancing menjadi tidak efektif, sehingga diperlukan langkah yang lebih ekstrim karena wabah sudah bergerak secara ekstrim. Apa itu ya lockdown?

Dasar hukum cukup kuat ada UU No.6 tahun 2018 tentang Karantina, ada UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lockdown adalah karantina. Lockdown dimaksud perwilayah. Disarankan yang penting  dan mendesak karena tingkat eskalasi wabahnya  tinggi yaitu untuk wilayah se Jabodetabek.

Ketua Gugus Tugas Letjen Doni Monardo, panggil Gubernur dan Bupati/Walikota setempat, buat persiapan kilat, mobilisasi semua potensi dana dan sarana yang dimiliki. Realokasi anggaran APBN dan APBD untuk mendukung ketersediaan sembako, pemberian BLT, kontrol harga obat dan bahan/ alat medis habs pakai.  Alihkan semua belanja perjalan dinas luar negri dan dalam negeri, paket pertemuan yang tidak penting, miniminalisasi operasional kantor.  Program dan kegiatan sektor pembangunan lainnya di lockdown dulu. Fokus kesehatan, pangan, dan peningkatan keamanan. Dari Rp. 2.400 triliun lebih APBN pasti bisa. Asalkan jangan ada ego sektoral. Tahun lalu dan sekarang anggaran sektor  perlindungan sosial ada ratusan triliun.  Gunakan pos belanja tersebut untuk memerangi wabah covid-19.

Sebagai contoh, dana kapitasi BPJS Kesehatan untuk Puskesmas dan Klinik ( FKTP), dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan (rapid test) bagi peserta JKN. Saat ini sudah 80% penduduk memegang kartu JKN. Tahun lalu banyak tersisa dan ditarik dari Puskesmas masuk ke kas daerah. Di Puskesmas tidak perlu dibedakan JKN dan non JKN. Pakai dana kapitasi, kekurangannya dibantu dari APBD, pasti bisa.

Tidak ada yang ditabrak regulasinya. Fungsi FKTP sebagai Gate keeper saat  situasi wabah Covid-19 dibuktikan. Drop peralatan Rapid test yang di perlukan, tingkatkan dukungan sarana perlindungan diri petugas kesehatan, mereka akan bekerja dengan tenang dan sepenuh hati.

Tim Gugas Pusat dan Daerah mengambil kontrol penuh keadaan. Polisi dan Tentara dikerahkan untuk mengamankan agar semua protokol kesehatan emergency itu berjalan dengan baik.

Para pejabat, menteri yang memiliki bisnis-bisnis besar jangan lagi berpikir untuk mencari untung. Dihadapan Presiden Jokowi janganlah bergaya seperti panglima perang siap melawan covid-19, nyatanya adalah panglima talam. Atau dulunya panglima perang, masuk istana menjadi panglima talam. Saatnya anda berkorban untuk kepentingan rakyat. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak terfokus pada arah penyelamatan manusia.

Gejala tidak sehat sudah terjadi. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang keluar (capital outflow) dari Indonesia, sejak awal tahun hingga Kamis (19/3), mencapai Rp 105,1 triliun.

Keluarnya dana asing tersebut utamanya terjadi pada bulan Maret 2020, dengan rincian outflow di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 92,8 triliun dan pasar saham mencapai Rp 8,3 triliun.

Kondisi tersebut jangan sampai diikuti oleh para pejabat negara yang punya uang banyak diterbangkan ke luar negeri, semakin anjlok ekonomi kita. Seolah-olah berada dalam kapal yang sedang karam, nakhodan dan mualim serta kelasi kapal berlomba mengambil sekoci menyelamatkan diri, membiarkan penumpang yang bengong, teriak ketakutan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa.

Para pengusaha bercampur penguasa yang terkaya dan memiliki asset kekayaan lebih dari 50% total asset rakyat Indonesia, saatnya disentuh hati nuraninya untuk membantu menyelamatkan kapal besar ini. Sebab mereka jadi kaya karena mendapatkan dan mencari rejeki dari alam dan rakyat Indonesia. Hal ini perlu kita ingatkan, karena terjadinya capital outflow 100 triliun tersebut.

Kita tidak usaha berdebat soal risiko dan dampak lockdown wilayah. Jelas ada risiko, ada dampak terutama secara ekonomi dan sosial masyarakat. Secara ekonomi, Menkeu SMI memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 2,5% bahkan bisa 0%. Tetapi mari kita hitung secara matematis, sejauh mana pengendalian wabah virus corona itu dapat dicapai.

Dapat dihitung kecenderungan angka terpaparnya, tingkat kesembuhannya, angka kematiannya, kalau kita sudah menguasai peta penyebarannya. Untuk mengunci penyebarannya diperlukan lockdown. Itu logika yang sederhana saja.

Wuhan contoh lockdown yang berhasil dan sekarang sudah terbebas dari wabah Covid-19. China siap membantu Indonesia, untuk menangani wabah. Kita terima, tapi jangan ada agenda tersembunyi yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk secara ekonomi.

Social distancing memang diperlukan, tetapi tidak cukup mengingat gerakan ekstrim Covid-19. Dengan lockdown, kita bisa menentukan batas waktu dari kapan secara konsisten dan dilaksanakan dengan ketat dan untuk berapa lama. Jadi rakyat ada kepastian waktu.

Setelah lockdown dicabut, dilanjutkan terus social distancing sebagai upaya  pengendalian wabah, sampai benar-benar bebas dari si Covid-19.  Sekarang ini waktunya lockdown wilayah. Pemerintah tidak perlu ragu. Rakyat bersama pemerntah, karena untuk menyelamatkan nyawa manusia Indonesia.

Sudah ada korban seorang menteri, seoang walikota, bahkan menurut BIN bisa jadi  ter-suspect virus bisa mencapai 4000 perhari. Jika 30 hari akan mencapai 120 ribu. Jika 8% fatality rate nya, berarti 9.600 orang akan meninggal dalam kurun waktu 1 bulan, dan hal itu didepan mata kita. Semoga itu tidak terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah harus putuskan sekarang “lakukan lockdown wilayah se-Jabodetabek”, jangan sampai bangsa ini jadi arang. Semoga Allah melindungi kita. Aamiin…

Selanjutnya

Artikel Terkait