ArtikelFeatured

KPK vs DPR: Siapa Yang Solutif?

Oleh: Ikhsan Kurnia

Kalau boleh jujur, buat saya KPK dan DPR itu sama-sama nyebelin kok. Kalau DPR sudah tidak perlu dibahas panjang lagi. Lembaga ini menempati posisi terbawah dalam hal public trust. KPK memang masih on top dari sisi itu. Tapi bukan berarti lembaga ini ideal dan zero cacat. Bahkan menurut saya masih jauh dari ideal.

Kritik Fahri Hamzah, Arteria Dahlan dan kawan-kawannya di DPR terhadap KPK dalam beberapa hal banyak yang make sense kok. Dan sebagian saya setuju. Sebagai lembaga yang seolah super body dan merasa paling banyak didukung rakyat, KPK selama ini terkesan arogan, seenaknya sendiri dan anti kritik.

Meski begitu, suka atau tidak suka, baik KPK maupun DPR adalah lembaga negara yang bukan hanya penting, tapi sangat krusial dan strategis. Keduanya harus sama-sama dibangun dan didorong agar dapat menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi. KPK dan DPR sama-sama punya peran penting bagi negara, bangsa dan rakyat. Kalau peran keduanya tidak krusial buat rakyat seperti saya, saya juga EGP, emang gue pikirin. Mau berantem sampai kiamat juga monggo.

Peran DPR tentu sangat strategis, karena melakukan fungsi pengawasan dan pembuatan undang-undang. Produk legislasi DPR itu dampaknya ke rakyat, saya dan anda semua. Ketukan palu sidang paripurna itu bisa menentukan nasib 260 juta rakyat Indonesia. DPR harus dikritik, bahkan wajib dikritik, agar semakin baik. Tapi jangan dibunuh!

Pun KPK, jangan sampai dibunuh juga dong. Peran KPK itu membantu menciptakan clean governance. Secara teori, pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dll itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ada hubungannya dengan ekonomi kita sebagai rakyat. Kesejahteraan kita, sandang pangan kita, ada hubungannya dengan kondisi pemerintahan yang bersih. Ya meskipun dampaknya tidak secara langsung. Dan tentu juga bukan satu-satunya variabel. Tapi ini salah satu yang terpenting.

Meskipun saya juga sebetulnya tergelitik saat seorang teman bertanya: Jaman Orde Baru tidak ada KPK dan banyak KKN, tapi kenapa ekonomi justru lebih stabil? Saya punya jawaban atas pertanyaan ini. Tapi tidak akan saya tuliskan disini. Rahasia!

Kembali kepada topik DPR versus KPK yang lagi rame beberapa hari ini. Masak sih baru-baru ini? Ternyata saya keliru. Wacana RUU KPK itu sudah muncul sejak tahun 2010. Waktu itu Komisi II DPR RI mulai mewacanakan kemungkinan UU KPK direvisi dan memasukkannya dalam daftar Prolegnas Prioritas Pada Januari 2011. Pernah juga diusulkan dalam Prolegnas 2015, tapi belum diendorse oleh Presiden Jokowi. Jadi ini bukan barang baru.

Bahkan tahun 2016, ICW sudah membuat Public Review terhadap RUU tersebut. Beberapa pakar hukum menulis pandangan-pandangannya. Salah satu yang menarik saya adalah tulisan Prof. Denny Indrayana, yang akan sedikit saya ulas dalam tulisan ini. Karena menurut saya, dari sekian poin yang kontroversial dari RUU KPK, core of the core nya ada pada kehadiran Dewan Pengawas (DP). DP dinilai menghambat kinerja KPK, termasuk halnya dalam konteks penyadapan.

Tapi sebelum saya bahas, saya mau sedikit mengkritik statement Ketua KPK yang bilang belum tahu seperti apa RUU KPK itu (13/9/2019). Padahal sejak 2016 sudah ada di website DPR. Bisa dibuka di http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20160226-020528-8407.pdf.

Kalau bilang belum tahu, ya lucu juga, wong poin-poin keberatan terhadap RUU itu sudah ditanggapi pula secara official di website KPK: https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1212-10-persoalan-di-draf-ruu-kpk (6/9/2019). Mungkin maksud beliau RUU yang terbaru, yang paling gres? Ya maybe. Tapi poin-poin utamanya masih mirip kok dengan RUU sebelumnya.

Oke, sekarang saya bahas pandangan Prof Denny. Dalam tulisannya yang berjudul “Pengawasan Yes, Dewan Pengawas Not Yet”, Denny pada intinya setuju bahwa KPK itu perlu diawasi. Cuma pertanyaannya, siapa yang tepat untuk mengawasi?

Denny menghidangkan teori dan analisa yang menurut saya lumayan canggih (Ya iyalah, Profesor, dab! Sorry Prof, kita satu almamater cuma saya dulu di gedung sebelah). Pertama, tentang relasi antara “yang mengawasi” dan “yang diawasi”. Disini, Denny punya matriks yang berisi 4 probabilitas. Pertama, kalau yang mengawasi lebih lemah, maka akan terjadi kolusi. Kedua, kalau yang mengawasi lebih kuat, maka akan terjadi konfrontasi.

Ketiga dan keempat, kalau yang mengawasi setara (equal), kemungkinannya bisa saling mengunci (ketiga), atau saling bekerja sama (keempat). Menurut Denny, jika antara yang mengawasi dan yang diawasi mampu menemukan titik temu dan kompromi dalam kerja-kerja kebangsaan demi kepentingan bersama (model relasi keempat), maka menurutnya pengawasan terhadap KPK tidak menjadi problem.

Tapi pertanyaan berikutnya, siapa pihak yang mengawasi? Denny mengajukan 3 model pegawasan berdasarkan derajat lembaga yang mengawasinya. Pertama, adalah pengawasan internal di dalam lembaga itu sendiri. Kedua, pengawasan semi internal yaitu di dalam cabang kekuasaan itu sendiri. Ketiga, pengawasan eksternal yaitu oleh kekuasaan di luar cabang kekuasaan yang diawasi.

Denny memberikan beberapa contoh. Pertama, pengawasan internal contohnya adalah apa yang ada di KPK sendiri, yaitu adanya Komite Etik. Kedua, pengawasan semi internal contohnya adalah DPR terhadap DPD, atau Bawaslu terhadap KPU. Ketiga, pengawasan eksternal contohnya adalah DPR terhadap Presiden.

Dalam konteks RUU KPK, Denny menilai bahwa kehadiran Dewan Pengawas belum diperlukan. Menurutnya, sejatinya KPK saat ini pun sudah diawasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh Komite Etik bagi pimpinan KPK dan Bidang pengawasan internal bagi para pegawai KPK.

Secara eksternal, KPK selama ini diawasi oleh beberapa lembaga. Dalam hal keuangan, KPK diaudit oleh BPK. Dalam hal penyadapan, KPK diaudit oleh Kementrian Kominfo. Dalam hal pemerkaraan kasus korupsi, KPK juga sejatinya dikontrol oleh lembaga peradilan. Bahkan secara politik, KPK juga diawasi oleh DPR. Lalu, mau ditambah lagi dengan Dewan Pengawas? Capek dech.

Sekarang saya mau ajukan pendapat saya. Tapi saya mau zig-zag dulu.

Sebagai rakyat biasa yang punya wakil di parlemen, saya mau bilang: “saya kecewa pada DPR!”. Mengapa? Bukan karena saya tidak setuju dengan pemikiran bahwa UU KPK perlu direvisi. Saya setuju, UU KPK perlu direvisi. Dalam hal pengawasan, saya juga setuju KPK perlu diawasi. Tapi, tawaran DPR dalam RUU KPK, menurut saya, tidak solutif. Lebih mengesankan hanya ingin mengamankan kelompoknya sendiri.

Dalam berbagai forum diskusi dan debat yang saya amati, DPR tidak memiliki landasan ilmiah dan objektivitas yang kuat mengapa harus ada Dewan Pengawas yang mengawasi proses dan mekanisme kerja KPK secara teknis?

Saya ingin tanya beberapa hal. Pertama, Dewan Pengawas yang dimaksud oleh RUU, seperti apa benchmark atau best practice-nya? Apakah Kompolnas yang mengawasi POLRI? Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi lembaga penyiaran? Ombudsman yang mengawasi kebijakan publik institusi negara? Bawaslu yang mengawasi Pemilu? KPPU yang mengawasi persaingan usaha? Atau apa?

Lalu, apakah lembaga-lembaga pengawas itu selama ini dinilai efektif? Sebagai contoh, Kontras menilai Kompolnas masih lemah mengawasi kinerja POLRI kok (https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/02/kontras-kritik-pengawasan-internal-polri). Saya ingin tahu lembaga mana di negeri ini yang bisa dijadikan best practice untuk meng-create lembaga pengawas KPK?

Pertanyaan kedua, bagaimana memastikan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dapat bekerjasama dengan baik dengan operatornya, tidak intervensif berlebihan, tidak menjadi tukang sortir (menyortir mana yang boleh disadap dan mana yang tidak boleh) sesuai dengan vested interestnya, dan yang terpenting tidak menjadi batu ganjalan kinerja KPK secara keseluruhan? Nah, sebagai pihak pengusul RUU, apakah DPR punya kajian ilmiah tentang hal ini?

Teman-teman DPR (Fahri dkk) kerapkali mengeluh dengan kinerja KPK. Yang paling sering diungkapkan adalah banyaknya orang yang ditersangkakan namun kasusnya terkatung-katung tidak jelas selama bertahun-tahun, sementara nama baik orang-orang tersebut sudah hancur di mata masyarakat. Padahal pepatah hukum mengatkan “Justice delayed is justice denied”. Menurutnya, KPK selama ini terlalu sering mendzalimi orang.

Secara pribadi, saya setuju dengan kritik tersebut untuk KPK. Tapi apakah RUU KPK memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus demikian? Apakah harus dihadirkan Dewan Pengawas?

Well, saya justru lebih tertarik menyoroti tentang substansi pengawasan dalam sebuah organisasi/institusi/lembaga.

Pertama, KPK ini kan masuk dalam kategori auxiliary state’s organ (lembaga negara bantu) yang bersifat independen. Para ahli secara umum memiliki dua pandangan dalam hal ini. Pertama, lembaga bantu tersebut masih masuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Kedua, ia tidak lagi dikelompokkan ke dalam lembaga eksekutif, melainkan menurut Yves Meny dan Andrew Knapp sudah menjadi kekuasaan keempat (the fourth branch of the government).

Artinya, jika KPK merupakan lembaga negara bantu yang independen, apakah tepat jika dibentuk Dewan Pengawas yang (berdasarkan berita terbaru) anggotanya dipilih oleh Presiden? Apakah tepat pula jika DPR mengusulkan bahwa anggota Dewan Pengawas berasal dari kalangan anggota DPR (karena berpandangan bahwa Dewan Pengawas harus dari unsur wakil rakyat)?

Kedua, yang paling substansial adalah, apakah perlu Dewan Pengawas masuk ke ranah teknis proses pekerjaan KPK, misalnya dalam pemberian izin penyadapan? Jujur saya tertawa. Ini sama artinya seperti meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), misalnya, ikut campur dalam proses produksi program TV. Si TV izin kepada KPI mau bikin FTV judulnya Gula-Gula Cinta, misalnya. Kan lucu.

Kalau di restoran, “penyadapan” itu sama pentingnya dengan “resep” masakan. Itu kan dapurnya bisnis! Masak iya resep masakan sebuah restoran harus dibocorkan ke pihak lain, atau minta izin tiap kali mau masak? Kalau resepnya dijual ke kompetitor/musuh gimana? BPOM saja dalam memberikan sertifikat kesehatan dan MUI dalam memberikan sertifikat halal pun tidak sampai meminta resep masakan tiap kali masak. Cukup diteliti sekali, setelah keluar sertifikat, selesai perkara.

Oke, sekarang saya lebih tajamkan. Sebetulnya Dewan Pengawas itu, mau mengawasi prosesnya, outputnya, atau outcomenya dari KPK? Atau semuanya diawasi dan dievaluasi?

Kalau untuk urusan penilaian kinerja, sebetulnya KPK sudah memiliki mekanisme pengukurannya sendiri. Saya agak surprised, ternyata KPK sudah lama menerapkan Balanced Scorecard. Secara periodik mereka sudah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja yang menyoroti capaian kinerja dari 4 perspekti, yaitu stakeholders, internal, learning and growth dan financial. Balanced Scorecard ini standar pengukuran kinerja untuk perusahaan-perusahaan modern. Dan KPK sudah melakukannya.

Artinya, mengukur kinerja KPK sebetulnya sudah jelas. Balanced scorecard itu tidak hanya menilai proses, namun juga output dan outcome. Apa beda output dan outcome? Kalau output itu hasil kinerja jangka pendek, outcome itu dampak dari hasil. Dalam perspektif stakeholders, disana dipaparkan data-data tentang pengurangan angka korupsi di Indonesia.

Itu adalah outcome. Indikatornya ada dua, yaitu indeks integritas nasional dan (IIN) dan indeks persepsi korupsi (IPK). Survey yang dilakukan memang sebagian oleh internal KPK, namun sebagai komparasi juga oleh lembaga-lembaga NGO seperti Transparency International dll.

Jadi, menurut saya, apa yang dikeluhkan oleh DPR, termasuk “justice delayed” tadi dan lain-lainnya, sebaiknya diusulkan saja sebagai bagian dari indikator-indikator kinerja KPK. Kalau DPR mampu merumuskan keluhan-keluhannya itu ke dalam format yang dapat diadaptasi sebagai indikator kinerja, tentu sebagai sebuah organisasi KPK akan berupaya mengejar nilai agar indikator-indikator tersebut memiliki performa yang baik. Dan menurut saya DPR akan terkesan lebih intelek.

Kalau argumentasi DPR adalah demi membangun semangat check and balances, menurut saya justru tidak ada lembaga negara selain KPK yang mendapatkan perhatian luar biasa seintens KPK dari publik. Dalam kondisi low trust terhadap lembaga negara lainnya, termasuk halnya elemen penegak hukum lain, pengawasan publik secara langsung terhadap KPK boleh jadi lebih bernilai.

Tapi oke, saya memahami cara pikir DPR bahwa perlu ada institusi resmi yang memiliki legitimasi hukum dalam mengawasi KPK. Tapi bukan berarti harus nongkrongin dapurnya juga kali. Lembaga seperti KPI misalnya, baru mengeluarkan “surat cinta” (dulu waktu saya bekerja di TV kalau dapat surat peringatan dari KPI, kami biasa menyebutnya “surat cinta”) setelah ada laporan dari masyarakat tentang program yang dinilai melanggar.

Lembaga seperti Ombudsman juga, setahu saya, baru bergerak setelah ada laporan dari masyarakat tentang ketidakadilan pelayanan publik. Bahkan DPR pun tidak mengawasi Presiden sampai misalnya mencari tahu “siapa sih orang yang bikinin naskah pidato Presiden?”. Nggak segitunya juga kali.

Nah, ini KPK mau diawasin sampai ke dapur-dapurnya? Menurut saya sih kurang bijak lah ya.

Jadi, kesimpulan opini saya adalah:
1. Semua kritik dan keluhan DPR selama ini kepada KPK sebaiknya di-list, kemudian dirumuskan untuk diadaptasi dalam indikator-indikator kinerja KPK. Kalau tidak puas dengan Balanced Scorecard, masih banyak kok metode evaluasi kinerja yang lain.

2. Kalaupun mau menciptakan sistem pengawasan baru untuk KPK, boleh saja. Tapi tidak perlu sampai masuk ke dapur KPK terlalu jauh. Biarkan koki restoran bekerja dengan leluasa.

3. Selama ini DPR sudah melakukan pengawasan terhadap KPK kok. Lanjutkan saja, karena KPK juga membutuhkan kritik dari DPR dan juga civil society. KPK sudah punya Komite Etik, sama seperti DPR juga punya Mahkamat Kehormatan Dewan (MKD). Apa perlu kita bikin lagi Dewan Pengawas untuk Anggota DPR diluar MKD, dimana anggota dewan kalau mau absen sidang harus izin dulu ke lembaga itu?

4. Dewan Pengawas dari eksternal atau semi internal? Menurut saya belum perlu lah.

*Ikhsan Kurnia adalah Direktur Lingkar Pengetahuan.
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UNPAD.

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up