Artikel

KPK Desak PERPPU Karena Tak Lagi Kantongi Legitimasi

Oleh: Bambang Saputra, Pengamat Politik Hukum dan Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku.

Penangkapan-penangkapan terhadap tersangka koruptor yang dilakukan KPK baik berdasarkan penyelidikan normal atau melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan) sejatinya sekarang tidak memiliki legitimasi sosial. Karena tiga pimpinan KPK sebut saja namanya Agus Raharjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mengundurkan diri dan sempat mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi, peristiwa yang telah memicu kegaduhan publik berhari-hari. Walaupun belakangan pengunduran diri itu yang jika meminjam bahasa filosof Yunani Aristoteles tidak lebih hanya sekadar katharsis, yakni pengunduran diri di depan publik yang ternyata cuma sekadar gertak sambal.

Mana mungkin pimpinan KPK sekarang bisa dianggap memiliki legitimasi sosial, lha wong mereka sesungguhnya sudah cacat etik karena ulahnya sendiri. Kemudian secara sosiologis domain pro dan kontra terhadap RUU KPK yang belum seumur jagung, juga menunjukkan bahwa para pimpinan KPK sekarang tidak memiliki legitimasi publik.

Apabila para pimpinan KPK yang sempat mengundurkan diri itu tidak diberhentikan oleh Presiden Jokowi, walaupun hanya tinggal hitungan dua bulan dalam mengakhiri masa kerjanya, maka independensi dan integritasnya sangat diragukan. Bukan berburuk sangka, tetapi bisa saja mereka bertindak semena-mena menetapkan orang-orang sebagai tersangka dan menangkapnya, dengan jalan mencari-cari kesalahan yang tidak logis. Berapa banyak sih yang tertangkap tangan dalam OTT KPK yang jumlah tangkapannya signifikan terhadap aturan minimal satu miliyar? Coba saja lihat faktanya. Kalau hanya bersifat tuduhan sekian miliyar boleh-boleh saja, tapi pembuktiannya harus jelas mengikuti aturan.

Atas dasar itu maka Presiden Jokowi sangat beralasan memberhentikan para pimpinan KPK yang sekarang sebelum habis masa jabatannya dan melantik PLT KPK sampai menjelang akhir bulan desember mendatang sehingga dilantik para pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023 (Firli Bahuri dkk).

Tentu untuk mengangkat PLT pimpinan KPK yang baru bukan hanya itu alasannya. Kalau boleh jujur alasan-alasan baik secara normatif maupun sosiologis sudah cukup banyak. Seperti yang selalu saya sampaikan di antaranya:

Pertama, adanya pernyataan sikap mengundurkan diri dan pengembalian mandat dari tiga pimpinan KPK secara bersama-sama. Walaupun sekarang terbukti hanya gertak sambal.

Kedua, pimpinan KPK yang selama ini dianggap bekerja secara profesional mengutamakan kepentingan publik, justru sekarang mengorbankan publik ke ranah politik kegaduhan, sementara KPK bukan lembaga politik.

Ketiga, KPK adalah pengguna produk undang-undang dan bukan pembuatnya, maka KPK tidak perlu melakukan manuver-manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis. Dan keempat, pimpinan KPK yang mengembalikan mandat itu sejatinya tidak tahu hukum, atau menunjukkan emosional kebodohannya.

Kemudian mengenai desakan kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang KPK, ini justru dapat dinilai sangat absurd. Di sini perlu digarisbawahi bahwa para pimpinan KPK beserta seluruh pegawainya boleh menolak adanya Revisi Undang-Undang KPK yang baru dan meminta kepada Presiden untuk menerbitkan PERPPU KPK, apabila di dalam RUU KPK yang baru itu terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan bukan bertentangan dengan kehendak personal atau kelompok tertentu.

RUU KPK baru saja disahkan, pemerintah dan DPR sama-sama setuju, kok KPK tidak setuju dan malah mendikte Presiden agar membuat PERPPU tentang KPK. Secara prinsip RUU KPK yang sudah disahkan DPR itu tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi kemungkinan bertentangan dengan keinginan personal atau kelompok tertentu. Dalam alam demokrasi itu wajar-wajar saja. Mana mungkin Undang-Undang dibuat bisa menyenangkan hati semua orang.

Sebagian tidak senang itu mungkin karena ada kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak terakomodir dan kepentingan itu tergerus prinsip-prinsip keadilan yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut. Kalau pihak KPK dan sebagian publik minta kepada Presiden untuk membuat PERPPU tentang KPK sesungguhnya tindakan itu sesuatu yang memalukan.

Selanjutnya atas kegaduhan ini walaupun sekarang sudah meredah, namun kita semua tetap menaruh harapan besar kepada bapak Presiden Jokowi agar dapat objektif dan cekatan dalam mengambil sikap, serta tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan politik yang bernada inkonstitusional dari pihak manapun demi kepentingan bangsa. Untuk mengambil sikap bijak itu sudah banyak pertimbangan-pertimbangan baik secara sosiologis maupun yuridis yang telah nyata dan sangat rasional terpaparkan di publik.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up