ArtikelFeatured

Kemenangan Tanpa Legitimasi Utuh

Oleh : Himawan Sutanto (Aktivis 80-an)

Pemilu 2019 telah selesai tanggal 17 April kemarin. Dimana pemilu serentak telah digelar dengan suasana damai dan menyisakan ruang politik yang belum ada ujung selesainya. Hal itu dilihat dari persoalan Pilpres yang sarat dengan kecurangan. Dari data yang ada KPU pun telah menyelesaikan penghitungan suaranya dengan memenangkan paslon 01 dengan 55.50 dan paslon 02 dengan 44.50. Sementara ada 7 partai politik yang tidak mau menandatangani.

Yang menarik dari hal diatas adalah pengumuman hasil kemenangan dilakukan pada jam 01.45 dini hari dan maju dua hari dari tanggal yang ditetapkan yakni 22 Mei 2019. Pertanyaaannya ada apa dengan KPU ? Kenapa KPU terburu-buru memajukannya penetapan kemenangan ?

Dari itu semua kita juga patut “menduga” bahwa KPU telah bermain politik ditengah sorotan kecurangan yang muncul dari pelaksanaan penghitungan suara. Kemudian orang juga berhak mengatakan lebih dari 600 orang meninggal dan lebih 4000 orang sakit karena sebagai petugas KPPS.

Wajarlah jika memajukan pengumuman adalah salah satu “siasat” KPU tidak berani menerima gempuran demonstran yang akan menggeruduk tanggal 21-22 Mei 2019. Atau KPU mau cuci tangan dengan hasil yang di umumkan ? Itulah yang muncul banyak spekulasi politik beredar paska pengumuman KPU.

Kemenangan paslon 01 yang diumumkan oleh KPU otomatis tidak mengendurkan semangat polarisasi politik yang semakin jelas dan manifes. Karena ruang rekonsiliasi yang diprakarsai oleh Mahfud MD menjadi sia-sia. Karena kemenangan tanpa legitimasi utuh dari rakyat sangat berat membangun bangsa ini

Sebetulnya Politik identitas yang mengemuka adalah bagian dari konflik masa lalu antara Benny Moerdani dan Soeharto dan pilpres ini sudah terhembus suasananya sejak tahun 2014, ditambah dengan pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kita hanya bisa melihat dan menjadikan persoalan politik dewasa ini hanyalah ulah tokoh-tokoh jaman orba yang ingin menjadikan kekuasaan adalah hasil dari adu kuat kekuatan yang tampak. Penangkapan para oposisi juga menjadi bagian dari cara-cara yang dilakuka tentara pada saat orba dulu. Hal itu tidak nampak dari nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan di era reformasi. Hal itu juga ditunjukan secara terang-terangan menggunakan cara mobilisasi aparat dan ASN sebagai institusi yang secara masif dan terbuka.

Keputusan KPU yang memenangkan paslon 02 minus 7 partai politik yang tidak mau tanda tangan adalah legitimasi Presiden patut dipertanyakan ke depan. Kalau kita lihat 44,50 % telah memilih 02 berarti pemerintah kedepan harus berjuang sekuat tenaga untuk menaikan legitimasinya. Dari data diatas realitas politik masih belum bisa ditebak masa depan bangsa ini. Kecuali ada niat menjadi negarawan semua pada elit politik. Dalam kondisi rakyat masih saja susah dengan harga melonjak naik menjelang lebaran.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up