Artikel

Kemenangan Irama Oposisi

Oleh Weko Kuncoro

Sebagai petahana Pak Jokowi memiliki peluang besar untuk bisa kembali memenangi Pilpres 2019. Ada banyak alasan, tetapi pada pokoknya adalah karena petahana memiliki semua hal utama yang harus dimiliki untuk bisa memenangi suatu pilpres. Persoalannya, alih-alih mendayagunakan keunggulannya, kubu petahana justru mencatatkan sejumlah keanehan langkah yang bisa berakibat fatal bagi keberlanjutan kekuasaannya.

Barangkali karena merasa kinerja empat tahun ini tak begitu besar pengaruhnya dalam mengubah konstelasi tingkat keterpilihan kembali, kubu petahana melakukan sosialisasi massif atas kinerja dan prestasi Pak Jokowi. Persis pada titik inilah, menurut saya, kubu petahana membuka diri untuk diserang. Dan pihak oposisi pun menyerangnya secara massif pula: menuduh pihak petahana memainkan politik pencitraan.

Politik pencitraan selalu berkonotasi buruk dan tema ini dieksploitasi betul oleh pihak oposisi. Celaka bagi pihak petahana, karena para pendukungnya, dalam rangka menahan dan melawan gelombang massif serbuan tuduhan politik pencitraan dari pihak oposisi, justru seringkali lebih menimbulkan kesulitan baru daripada membantu petahana untuk mempertahankan diri.

Klaim “hanya Pak Jokowi yang membangun dan bekerja, yang sebelumnya ngapain saja” sering kita dengar. Lalu, kemudian terbukti bahwa banyak di antara proyek pembangunan Pak Jokowi yang diklaim itu adalah melanjutkan proyek dari pemerintahan sebelumnya. Lebih buruk lagi, ketika sejumlah gambar dan foto hasil pembangunan ditampilkan sebagai karya Pak Jokowi, ternyata dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa banyak di antaranya ternyata adalah hoax belaka.

Nah, yang merepotkan adalah ketika pihak oposisi mengetahui ada klaim para pendukung petahana yang merupakan hoax, maka serangan tidak ditujukan kepada para pendukungnya, melainkan secara langsung kepada pemerintah, yang mungkin tidak tahu-menahu soal tersebut. Dari sisi pemerintah, secara wajar, terdapat hambatan psikologis baginya untuk secara langsung menyalahkan para pendukungnya, tetapi pemerintah juga tidak mungkin tidak membela diri ketika terus diserang.

Pada saat perbincangan tentang hoax masih hangat beberapa waktu yang lalu, ada pendukung petahana yang menyatakan: hoax adalah kejam, tetapi kalau hoax bersifat membangun boleh. Tentu saja, standar ganda ini merupakan sasaran serangan empuk bagi pihak oposisi. Persoalannya jelas: yang namanya dusta ya dusta, tidak mungkin bermakna selain dusta. Dan dusta yang dibuat oleh pemerintah adalah berkategori kebohongan publik. Maka, pemerintah pun repot membantahnya.

Keanehan berikutnya adalah betapa pihak petahana selalu ketinggalan langkah dan pada akhirnya hanya mengikuti irama gendang yang dimainkan oleh pihak oposisi. Atau, lebih celaka lagi, kubu petahana hanya mampu menari mengikuti irama yang ditentukan oleh kubu opisisi. Kita akan melihat contohnya.

Sentimen anti-keislaman yang sudah dimainkan sebagai isu sejak awal semakin membesar manakala pemerintah seolah membiarkan dirinya dipersepsikan berpihak pada Ahok dalam kasus tuduhan penodaan agama Islam. Ijtima’ Ulama adalah peristiwa lanjutannya. Kita tahu para eksponen utama dalam Ijtima’ Ulama adalah kelompok yang menyemangati aksi untuk pemenjaraan  Ahok.

Rekomendasi Ijtima’ Ulama menyarankan rival utama Pak Jokowi untuk memilih ulama sebagai cawapresnya. Terinsipirasi untuk menyaingi ulama yang kemungkinan akan dipilih oleh Pak Prabowo, serta hasrat untuk melangkahi atau mendahului, pada detik-detik akhir penentuan cawapres, kubu koalisi petahana menyingkirkan preferensi utama Pak Jokowi untuk menjadikan Prof Mahfud MD sebagai cawapresnya dan memilih seorang ulama untuk dipasangkan dengan Pak Jokowi.

KH Ma’ruf Amin, bukan saja seorang ulama terkemuka di Indonesia, namun juga adalah seorang Ketua Umum MUI dan Ketua Rais Aam Syuriah PB NU, ormas Islam terbesar di Indonesia. Jika ada stratifikasi bagi ulama, maka KH Ma’ruf Amin adalah salah seorang yang ada di puncak tertingginya.

Namun, kubu oposisi membuat kejutan dan berhasil menafikan segala keunggulan atas langkah mendahului dengan dipilihnya ulama sebagai cawapres. Alih-alih mengikuti rekomendasi ijtima’, dia justru memilih dan kemudian membuat demikian populer figur milenial: orang muda dan pintar yang kaya raya atas usaha sendiri. Cawapres milenial ini semakin membuat kejutan ketika dalam pidato deklarasinya menyatakan keberpihakannya kepada emak-emak.

Dua isu sekaligus dimainkan dan dilemparkan oleh kubu oposisi: generasi milenial dan emak-emak. Menurut penilaian saya, kubu petahana demikian terpukau atas lontaran isu ini, dan tampak seolah tak mengerti harus bagaimana mengantisipasi irama baru permainan. Lalu, sekali lagi, reaksi yang diambil kubu petahana menunjukkan keanehan.

Sesudah menggoreng isu “jenderal kardus” dan tuduhan tidak dihargainya para ulama oleh kubu oposisi dan dengan demikian melukai ulama Islam, yang ternyata terbukti tidak efektif, kubu petahana terpaksa mengikuti irama oposisi. Dipilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Sukses secara jelas menunjukkan upaya imbangan bagi irama milenial yang ditampilkan oleh Sandiaga Uno. Tetapi, ini tidaklah apple-to-apple. Erick Thohir yang hendak dipersaingkan dengan Sandiaga Uno, tidaklah merupakan cawapres yang akan dipilih.

Persoalan tidak substansial adalah gagasan untuk mengganti istilah emak-emak dengan ibu bangsa atau sekadar perempuan. Jelas ini adalah istilah-istilah yang beda substantif makna. Kita bisa memanggil Ibu Sinta Nuriyah Wahid sebagai ibu bangsa, tetapi tidak pada ibu kita sendiri. Istilah perempuan juga demikian halnya: seorang emak pasti seorang perempuan, tetapi seorang perempuan belum tentu seorang emak-emak. Ini jelas.

Bahwa itu bukan soal substansial, tetapi perlu direspon sedemikian rupa menunjukkan tidak berdayanya kubu petahana terhadap lontaran isu yang dimainkan oleh pihak oposisi. Pun demikian pula dalam soal tagar. Kubu oposisi menciptakan tagar tertentu untuk menggalang solidaritas dan soliditas kelompok di antara para pendukung oposisi yang terserak dan terpisah-pisah karena memang berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Mereka perlu simbol untuk bersatu.

Sebaliknya, kubu petahana tidak memiliki problem yang serupa. Tetapi, seolah terus saja terdeterminasi oleh irama yang dimainkan oleh kubu oposisi, para pendukung kubu petahana pun merasa perlu membuat tagar tandingan. Sayangnya, karena hanya merupakan peniruan yang tidak bertitik tolak dari akar persoalan yang dihadapinya, berbagai tagar yang dibuat oleh para pendukung kubu petahana tampak tidak efektif dan malah memancing persoalan. Tagar #2019TetapPancasila, misalnya. Apakah kubu petahana lebih Pancasilais dibandingkan kubu oposisi?

Dengan demikian, kita mencatat bahwa kubu oposisi berhasil memaksa dan mampu menundukkan kubu petahana untuk mengikuti irama gendang yang dimainkannya dalam sejumlah persoalan terkait Pilpres 2019 ini. Jika mau berintrospeksi, kubu petahana harus mengakui kekalahannya dalam hal ini.

Namun demikian, pilpres bukanlah soal memenangkan isu atau gendang irama permainan. Dia terutama adalah soal memenangkan hati rakyat, secara teknis memenangi pilihan suara rakyat. Apakah kemenangan kubu oposisi ini berhasil dikonversi olehnya dalam bentuk suara rakyat, hanya bisa diketahui beberapa jam sesudah tahap pencoblosan pada April 2019 nanti.

Lâ yukallifullâhu nafsan illa wus‘ahâ

(sum:FB)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up