ArtikelFeatured

Kembali Menjadi Demokrasi Sontoloyo

Oleh Himawan Sutanto (Kader Partai Demokrat)

Demokrasi di Indonesia bisa dikatakan sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara–negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa diantaranya masih diperintah dengan “tangan besi”. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Keberhasilan demokrasi adalah merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab di sapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanannya. SBY menegaskan, kemajuan dan kematangan demokrasi yang dicapai selama ini digunakan untuk mencapai kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Setelah reformasi demokrasi yang dijalankan saat ini adalah untuk mendorong sebagai pelayan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan sejumlah elite tertentu. Demokrasi Indonesia saat ini terus maju dan berkembang, di samping apa yang sudah dicapai saat ini, sejumlah tantangan menunggu di masa mendatang. Bisa melalui tantangan tersebut, demokrasi Indonesia akan semakin kuat.

Dari teori demokrasi, pemerintah adalah lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dēmokratía –kekuasaan rakyat–, yang dibentuk dari kata demos –rakyat– dan Kratos –kekuasaan–, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Demokrasi adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan, namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang –people rule–, dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.

Bagi Presiden ke 5 Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Perjalanan Demokrasi Kita
Indonesia juga pernah berlaku demokrasi terpimpin, Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran beliau agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD ’45. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan voting yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Voting ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hal itu dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tanggal 11 maret 1966.

Demokrasi terpimpin yang diterapkan di Indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat, tetapi pada pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarno. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika keijakan-kebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Dimana kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik, semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik, demokrasi terpimpin, sekularisme.

Sedangkan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. kebijakan masih pada pemerintah pusat, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, dan apakah demokrasi Pancasila masih berjalan ?

Sementara perbedaan Orde Baru dan era Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 20 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.sistem politik otoriter pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers yang cenderung partisan, organisasi profesi yang dipecah belah, kekuasaan aparat untuk memasuki wilayah-wilayah sipil. Polarisasi politik yang nyata dan isu-isu primodial yang terus menerus jadi manuver politik. Diskriminasi politik masih terjadi dan penegakan hukum masih tebang pilih.

Demokrasi Media Sosial

Seperti diketahui bersama, demokrasi sekarang ini diartikan sebagai hak pilih yang dimiliki semua rakyat secara umum dan masyarakat untuk mengemban sebuah jabatan. Oleh karenanya, pemilihan umum akan dianggap sebagai aspek utama dari demokrasi liberal masa kini. Sedangkan kata liberal dalam frasa demokrasi liberal tidak mengacu pada siapa yang berkuasa tetapi pada bagaimana kekuasaan dijalankan. Demokrasi mengandaikan bahwa pemerintah dibatasi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaannya. Dengan begitu, pemerintah dibatasi oleh aturan hukum, khususnya oleh hukum dasar atau konstitusi demikian menurut Marc F. Platner. Artinya, memaknai demokrasi yang ada adalah memberikan keistimewaan kepada rakyat, sementara pemerintahan yang berkuasa dan dipilih oleh rakyatnya melalui jalur demokrasi seharusnya akan mendapat kontrol secara baik dan terbuka, bukan sebaliknya.

Sementara yang sedang berkembang dewasa ini adalah demokrasi di era media sosial, dimana setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus menelaah lebih dalam. Media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam pembentukan ranah publik dewasa ini. Dibandingkan media konvensional, media sosial memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara lebih egaliter. Dengan kemampuan demikian, media sosial tentunya dapat berperan dalam penguatan demokratisasi dengan mengemansipasi publik untuk mengakses ranah publik. Melalui analisis terhadap ranah publik yang terbentuk, kita dapat melihat dengan jernih relasi antara media sosial dengan demokratisasi. Sebab dalam menganalisis ranah publik kita harus memperhatikan dimensi komunikasi politik sekaligus ekonomi politik. Dalam hal ini, proses inklusi dan eksklusif di ranah publik juga harus diperhatikan agar kita dapat menilai apakah ranah publik kita koruptif atau tidak.

Akibat kemajuan media sosial, ada semacam narasi reduktif tentang beragam pergolakan di atas, yakni Pemerintahan tiran ambruk lantas demokrasi tumbuh subur. Selain itu, komunikasi yang dijalin lewat media sosial dengan mudah berganti rupa menjadi revolusi aktif politisi, meski kita, belum sepakat tentang bagaimana sebuah revolusi yang baik seharusnya dilaksanakan. Apa yang sejatinya terjadi adalah sebuah pergolakan emosional. Amarah yang dirasakan banyak orang berubah dengan sendirinya. Tentunya berkat keberadaan media sosial, menjadi bentuk “pemberontakan” tersendiri yang melahirkan sebuah pemerintahan yang demokratis. Kemampuan untuk membangun jaringan, mengorganisasi aksi dan bertukar informasi dalam waktu singkat ”bisa memiliki“ dampak drastis pada kehidupan sipil, baik positif atau negatif. Sementara gerakan demokrasi dewasa ini sudah menjadi mundur ke belakang karena sikap pemerintah dewasa ini ketika menggunakan cara-cara lama. Jangan sampai demokrasi yang telah diperjuangkan hadir kembali menjadi demokrasi sontoloyo, karena kekuasaan telah memainkan kembali fungsi kontrol dengan sifat otoritarismenya. Semoga saja kita terus mengembangkan demokrasi kita secara beradap sesuai dengan perkembangan jaman.

  • Penulis adalah Caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil 4 nomor 8 Jakarta Timur.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up