ArtikelFeatured

Kelompok Emak-Emak : Sebuah Political Volunteerism Baru Pemilu 2019

Oleh: Heri Rakhmadi (Praktisi Public Relations)

Sebagai konsultan dan praktisi komunikasi publik. Sepanjang masa reformasi sampai saat ini, saya termasuk beruntung karena selalu terlibat secara langsung dalam pengelolaan program-program komunikasi publik pemilu penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga para peserta pemilu partai politik dan pasangan capres-cawapres. Dari pengalaman tersebut, tentunya saya dapat melihat dan merasakan dengan lebih dekat “atmosfer” pemilu dan beberapa fenomena istimewa setiap kali pemilu berlangsung.

Pemilu pertama sejak Reformasi merupakan era lahirnya pemasaran politik di tanah air. Pada Pemilu 1999, untuk menarik perhatian pemilih, partai politik mulai menggunakan strategi pemasaran politik seperti iklan dan kehumasan untuk menggantikan kampanye terbuka di lapangan. Dengan dibantu biro iklan maupun konsultan kehumasan beberapa partai politik menggunakan bauran komunikasi untuk menjaring pemilih seperti iklan, own media, event hingga website. Tentu kita masih ingat dengan tabloid Media Amanat Rakyat (MAR) yang menjadi media perjuangan Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga tabloid Duta Bangsa yang menjadi corong suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari sisi komunikasi, saya ingat dari ratusan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang pemilu, salah satu yang sangat menonjol adalah iklan “Inga-Inga-Inga.” Suasana menjelang Pemilu 1999 yang begitu mencekam, persis seperti yang kita rasakan saat ini. Masyarakat terbelah. Kecurigaan antar kelompok begitu mengemuka. Banyak orang terteror dan cemas mengikuti perkembangan ”serangan”, ”ancaman”, hingga ”fitnah”. Masyarakat harus terlebih dahulu melihat jadwal kampanye baru berani memutuskan untuk keluar jika tidak ada kampanye partai tertentu.

Kita juga dicengkam rasa takut akan terjadi perpecahan bangsa. Barang siapa tak puas dengan pusat, langsung menyatakan daerahnya akan melepaskan diri dari negara kesatuan ini. Kita takut, tetapi ancaman rasa takut itu bisa diredam oleh iklan bagus Garin Nugroho, yang ”menyatukan” kita: ”Inga…inga…inga….” Dan, kita sedikit tersenyum.

Low Budget High Impact

Bergeser ke Pemilu 2004. Dengan regulasi baru, Pemilu 2004 merupakan pemilu yang cukup rumit karena ditandai dengan beberapa kebaruan. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara langsung. Untuk pertama kalinya juga pada Pemilu 2004 kita memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selama delapan bulan pertama, Media Center KPU Pemilu 2004 menghasilkan sekitar 8073 berita atau sekitar 71,72 persen dari total pemberitaan mengenai KPU yang mencapai 11256 berita. Bisa dikatakan, program Media Center KPU menjadi program kehumasan yang low budget high impact . Bahkan beberapa program media center saat itu, telah menjadi pola baku kegiatan KPU dalam penyelenggaraan pemilu seperti Deklarasi Kampanye Damai; Deklarasi Siap Menang dan Siap Kalah hingga Debat Capres dan Cawapres. Program Media Center Pemilu 2004 benar-benar menjadi laboratorium beragam kegiatan kehumasan yang efektif.

Pemilu lima tahun berikutnya yakni Pemilu 2009, kondisinya tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2004. Saya masih terlibat dalam pengelolaan program-program komunikasi publik KPU melalui media center. Situasi menjelang Pemilu 2009 ditandai dengan munculnya skeptisisme publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Bahkan, seorang pengamat komunikasi politik ternama Efendi Gazali sampai berujar “dengan bantuan ahli komunikasi manapun, KPU tidak akan mungkin dapat mensosialisasikan pemilu dengan massif selama belum menyelesaikan masalah internalnya.”

Untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap penyelenggeraan Pemilu 2009, saya bersama tim Media Center KPU langsung tancap gas. Secara garis besar melalui beragam kegiatan komunikasi publik, terdapat empat pesan utama, key message, disampaikan yaitu: Pentingnya Pemilu dan Teknis Pencoblosan; Tata Cara Menandai Suara Sah; Tata Cara Penghitungan Kursi dan Penetapan Calon; dan Sosialisasi Berbagai Kebijakan KPU.

Dalam Pemilu 2009 ini saya punya pengalaman menarik. Ceritanya, pada Pemilu 2009 muncul kekisruhan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyaknya masyarakat yang memenuhi dan berhak menjadi pemilih, namun tidak dapat memilih menjadi pekerjaan rumah serius bagi KPU. Untuk meretas masalah ini, fokus sosialisasi Media Center KPU adalah sosialisasi daftar pemilih tetap dengan beragam pendekatan.

Pendekatan lain yang digunakan adalah melaksanaan hidden agenda yaitu mengubah regulasi bahwa hanya dengan KTP masyarakat Indonesia yang belum terdaftar di DPT dapat memilih. Setelah diskusi panjang dengan salah seorang Tenaga Ahli Media Center KPU yang juga pakar hukum tata negara, Refly Harun, akhirnya disumpulkan untuk melayangkan uji materi UU Pilpres yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan DPT yang tercantum dalam UU No.42 Tahun 2008. Alhamdullillah uji materi yang diajukan oleh Refly Harun dengan legal standing sebagai pemilih dikabulkan oleh MK. Semua pemilih yang telah terdaftar akhirnya dapat memilih hanya dengan menunjukkan KTP saat akan memasuki TPS.

Akhirnya, setelah tiga kali pemilu bersinergi dengan KPU untuk membangun Media Center, pada Pemilu 2014 saya menjadi outsider. Untuk pemilu kali ini, yang saya kelola bukan lagi Media Center KPU, tapi sebuah program kampanye publik tentang keterwakilan perempuan yang lagi-lagi difasilitasi oleh UNDP .

Kesukarelaan Warga

Pemilu 2014 juga ditandai dengan lahirnya partisipasi politik berupa kesukarelaan warga dalam politik (political volunteerism). Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden, diselenggarakan ditengah kejenuhan dan sikap skeptis rakyat terhadap politik. Hal ini adalah buah dari “parade korupsi” yang terus menghiasi pemberitaan media massa sepanjang periode 2009-2014. Partai dan elit politik kehilangan pamor, bahkan cenderung dipandang sinis oleh publik.

Selain disuguhi “parade korupsi”, keadaan ekonomi rakyat semakin terpuruk. Harga-harga bahan pokok naik turun secara drastis. Bahkan jengkol pun sempat menjadi komoditi yang langka. Demikian juga masalah pendidikan, tiap tahun menuai kontroversi. Serta isu-isu lain yang tak tuntas ditangani oleh pemerintah.

Di tengah sikap skeptis tersebut, muncul kelompok-kelompok relawan masing-masing pasangan capres maupun cawapres, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Strategi yang mengedapankan fungsi relawan ini ternyata mampu mendobrak kejenuhan dan sikap apatis massa terhadap politik. Ini dibuktikan dengan ramainya even-even kampanye yang diselenggarakan oleh setiap pasangan. Dengan mengedepankan fungsi relawan, rakyat dengan berbagai kreatifitas, gagasan dan harapannya dihadirkan sebagai subjek sekaligus pusat kegiatan politik. Partai dengan atribut dan aktifinya justru hanya menjadi aksesoris. Dengan demikian kejenuhan masyarakat terhadap politik serta sikap apriori terhadap partai berhasil didobrak.

Fenomena kesukarelaan warga dalam politik kembali muncul pada Pemilu 2019. Kali ini segmennya malah lebih spesifik, dari yang berbasis ikatan alumni, ikatan profesi, peminatan, hingga berbasis gender seperti kelompok relawan emak-emak. Istilah emak yang berasal dari kata “ibu” dalam dialek Betawi Jakarta, mengacu pada perempuan kelas menengah—tangguh, ulet, dan keras kepala dalam melakukan apa yang mereka yakini benar. Akhir-akhir ini, emak-emak menjadi fenomena budaya dan subjek berbagai meme media sosial dan video viral. Berkat peran kecil mereka yang semakin penting dalam kampanye akar rumput, partisipasi perempuan berhasil menjelma sebagai tema penting dalam Pemilu 2019.

Adalah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang beruntung mendapatkan dukungan positif dari kelompok emak-emak. Hal ini tentu tidak terlepas dari visi-misi dan besarnya perhatian pasangan 02 ini terhadap kelompok emak-emak. Kita tentu masih ingat bagaimana Sandi saat pengambilan nomor urut di KPU menyebutkan dengan simpatik akan memperjuangkan aspirasi dan memberikan perhatian yang besar terhadap “partai emak-emak.”

Simpati Sandi terhadap kelompok emak-emak langsung mendapat respon positif dari kelompok emak-emak. Dalam waktu singkat, tumbuh dan semakin massif kelompok relawan emak-emak. Mereka dengan militan, aktif mengaktualkan diri dengan berbagai gaya, kegiatan, dan beragam aktivitas di media sosial.

Itulah kelompok emak-emak yang hadir dalam Pemilu 2019. Mereka tidak hanya menjadi ikon perjuangan kelompok perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politiknya, tapi juga telah memicu perubahan akan gagasan kemerdekaan. Partai-partai politik, para politisi, dan kita semua, kini secara sadar mengakui eksistensi politik emak-emak. Fenomena tersebut membuat saya sepakat dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung, bahwa gerakan politik emak-emak saat ini merupakan sebuah gerakan sudah tidak bisa ditahan lagi. Unstoppable!

Hidup Partai Emak-Emak.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up