Artikel

Kayaknya Jokowi Bakal Kalah Deh

Oleh Ikhsan Kurnia
(Penulis)

Sebulan sebelum kontestasi Pilkada DKI (19 April 2017), saya sudah menulis 2 artikel yang berjudul “Mengapa Ahok Perlu Kalah?”. Dan artikel “Mengapa Ahok Perlu Kalah (2): https://www,facebook.com/ikurikhsankurnia/posts1259741827437439 (17 Maret 2017).

Dua bulan sebelum pencoblosan, di saat mayoritas lembaga survei “mainstream” mengatakan bahwa Ahok akan menang, lembaga survei Median sudah merilis hasil survei yang mengatakan bahwa Ahok akan kalah. Silahkan baca jejak digitalnya di: https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/06/19424041/survei.median.ahok-djarot.kalah.jika.pilkada.dki.dua.putaran. Dan faktanya kita semua tahu, Ahok akhirnya kalah. Sejak itu, kredibilitas lembaga-lembaga survei mainstream semakin banyak dipertanyakan. Kedigdayaan mereka dalam mempengaruhi opini publik semakin melemah.

Bagi saya, posisi lembaga-lembaga survei itu (tidak terkecuali juga Median) sama-sama memiliki afiliasi dengan kelompok politik tertentu, baik secara finansial ataupun sosiologis, baik secara profesional maupun ideologis. Dengan menggunakan metode Social Network Analysis (SNA), kita dengan mudah men-tracking kemana saja afiliasi masing-masing lembaga survei tersebut. Ini bukan isu baru. Namun pertanyaannya kemudian, siapa yang paling bisa dipercaya?

Jawaban saya clear, bahwa semua lembaga survei tersebut bisa dipercaya, tapi dengan 2 syarat. Pertama, anda harus menjadi bagian dari lembaga survei tersebut. Kedua, anda adalah orang yang membiayai survei tersebut. Jika anda memiliki salah satu dari dua syarat tersebut, maka anda akan memperoleh hasil survei yang “benar” (benar di sini bermakna benar secara metodologis, dan apa adanya). Jika anda seorang “insider survei”, maka anda wajib percaya dengan hasilnya.

Namun persoalannya, jumlah insider suvei itu hanya nol koma nol nol nol sekian persen dari jumlah total pemilih Indonesia yang pada 2019 nanti diprediksi berjumlah 196,5 juta orang. Mayoritas dari mereka adalah “outsider survei”, yang selama ini tidak memiliki banyak pilihan selain merujuk pada lembaga-lembaga survei yang ada. Sementara, mereka hanya mampu mengakses hasil survei yang mostly lebih dominan berwajah “public relations” dibandingkan dengan wajah aslinya. Pada umumnya, wajah yang tampil di Televisi itu sudah hasil permak menggunakan make-up. Untuk itu sebagai outsider, saya dan anda tidak mampu mengakses the hidden number (angka yang disembunyikan) oleh lembaga survei.

Dengan menggunakan logika ini, saya juga tidak mengatakan bahwa hasil survei Median bebas dari kepentingan yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Namun, saat hasil akhir Pilkada DKI keluar, yang menarik, justru lembaga survei “alternatif” seperti Median yang ternyata paling tepat prediksinya. Mengapa? Ini yang harus anda cari tahu.

Baru-baru ini, Median juga merilis hasil survei terbarunya (Maret-April 2018) yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi hanya berada di angka 36,2%. Sementara lembaga survei lain yang notabene “mainstream” rata-rata menyebut di atas 50%. Mana yang lebih akurat? Sebagai outsider, posisi saya sama seperti mayoritas rakyat Indonesia lainnya. Kita sama-sama bukan “insider” survei yang tahu persis bagaimana metode dan proses pengambilan sampel (respondennya).

Untuk itu, sebagai outsider survei politik, saya pribadi melakukan beberapa hal (yang barangkali anda juga bisa lakukan). Pertama, bersikap tidak silau dengan kebesaran nama lembaga survei mainstream, di sisi lain mencoba mempertimbangkan hasil dari lembaga survei alternatif. Kedua, Melakukan komparasi kualitatif dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Ketiga, mengamati trend cuitan di media sosial. Keempat, menganalisa kompilasi informasi yang kita peroleh dan ketahui (baik offline maupun online).

Jadi, buat saya pribadi, melihat angka yang dirilis oleh lembaga survei hanyalah salah satu dari pertimbangan saya dalam membaca elektabilitas seorang calon presiden. Secara pribadi, saya menempatkan lembaga survei bukan satu-satunya rujukan dan referensi dalam membaca dan memonitor elektabilitas seorang Capres-Cawapres. Menurut saya sikap seperti ini penting dalam rangka melakukan edukasi pemilih, agar mereka tergerak lebih pro-aktif untuk mencari tahu dan mempelajari “sumber-sumber kebenaran” secara mandiri di luar sumber dari lembaga yang konon terlegitimasi secara ilmiah.

Dalam bahasa yang lebih singkat, sudah waktunya mulai saat ini “kebenaran politik” tidak ditentukan secara top-down, melainkan secara buttom-up. Biarkan rakyat terbebas dari belenggu “politik legitimasi” yang boleh jadi sejatinya konspirasi. Harapannya masyarakat akan lebih independen dalam menentukan sikap dan pilihan, dan pastinya berbanding lurus dengan kualitas pemilih dan kualitas demokrasi kita. END.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: