Artikel

Jurus Jokowi Pasca Debat Capres Putaran Pertama

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang,(Pemerhati Kebijakan Publik)

Debat Capres dan Cawapres putaran pertama 17 Januari 2019 yang lalu telah berakhir. Berbagai media TV menjadikan momentum debat tersebut untuk membahasnya dari berbagai sudut pandang para analisis maupun para pendukung kedua belah pihak.

Hari ini saya membaca tulisan saudara Syahganda Nainggolan, teman saya, sama-sama anak Medan yang tinggal di Kampung Durian sebelum menjadi BTL (Batak Tembak Langsung) ke Jakarta.

Tulisan bung Ganda, dengan judul Jokowi, Abubakar Baasyir dan Isu Terorisme ke depan, saya baca dalam waktu sekejap dan saya menikmati betul tulisan Bung Ganda tersebut.

Analisisnya mengalir begitu saja, dan seolah diajak pada situasi ke depan yang mungkin terjadi jika Jokowi menang, dengan fenomena kebijakan Jokowi selama 4 tahun ke belakang. Sehingga kita disuruh berfikir keras merekonstruksikan probality dari situasi saat ini.

Pembebasan ABB (Abu Bakar Ba’asyir), oleh Presiden Jokowi memang untuk mendorong sentimentil dan emosional Umat Islam (setidak-tidaknya sekelompok Umat Islam), yang menjadikan ABB sebagai simbol korban dari tindakan represif pemerintah yang dilakukan sejak Pemerintah SBY dan diteruskan oleh Pemerintah Jokowi.

Tulisan bung Ganda, cukup sempurna menjelaskan bagaimana sebenarnya sikap, pandangan dan kebijakan Presiden Jokowi terhadap umat Islam selama lebih dari 4 tahun memerintah. Intinya Jokowi tidak aman dan nyaman dengan umat Islam dan kelompok Ulama yang terus-menerus “menyerang” kebijakan Jokowi yang tidak memberikan ruang yang cukup dalam kehidupan berpolitik, berdakwah, dan menempatkan agama sebagai sub sistem dalam sisten kenegaraan, dan memisahkan urusan politik/pemerintahan dengan urusan agama.

Sandi memijit Prabowo
Adegan Sandi memijit Prabowo dalam Debat Capres pertama (foto IST)

 

Permainan kekuasaan (Game of Power)
Kontradiksi besar yang dilakukan Presiden Jokowi membebaskan ABB, dengan berbagai kebijakan kekuasaan yang dilakukan 4 tahun belakangan ini (sebelumnya pengajuan bebas/tahanan rumah yang diminta keluarga ABB karena sakit dan sudah uzur, tidak ditanggapi) merupakan gambaran dan dibaca oleh rakyat, bahwa Pak Jokowi sedang melakukan permainan kekuasaan (Game of Power) yang ada dalam genggamannya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

Kelakuan seperti ini adalah kecenderungan petahana hampir di semua negara – negara demokrasi. Baik demokrasi benaran dan juga pseudo demokrasi. Dibungkus dengan aturan hukum dan wewenang diskresi yang dimiliki.

Kehebatan Presiden Jokowi dalam Game of Power tersebut, sebagai sumber utama kekuasaan, me-remote dan menggunakan seat belt yang kencang terhadap sumber-sumber kekuasaan lain yang di atur dalam Konstitusi.

Sehingga semua elite kekuasaan masuk dalam pusaran Game of Power Presiden Jokowi, berhadapan dengan para oposan dan rakyat yang sebagian besar umat Islam, sebagai lawan bertarung Game of Power.

Bagaimana dahsyatnya G of P yang dilakukan Presiden Jokowi, dapat dilihat dari banyaknya jumlah partai yang merapat ke Jokowi ( padahal bukan Ketua Umum Partai) yaitu 9 partai. Partai-partai tersebut mendapat stigma di kalangan umat Islam sebagai partai pendukung penista agama.

Kedahsyatan Jokowi yang lain adalah bagaimana G of P yang dimainkan dapat melumpuhkan kekuasaan legislatif (DPR), yang pada pucuk pimpinan dikuasai oleh kelompok oposan, tetapi menjadi singa ompong, dan sering menjadi stempel pemerintah.

Kegagalan DPR meminta Menteri BUMN di ganti, suatu jejak digital yang tidak dapat dipungkiri. Demikian juga terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pembubaran HTI yang disetujui DPR, dengan janji perbaikan UU tentang Ormas, sampai sekarang perbaikan dimaksud tidak jelas beritanya.

Situasi lesu darahnya DPR saat ini, adalah yang terburuk sepanjang sejarah 20 tahun reformasi. Pimpinan DPR banyak bicara garang di ruang publik dan menjadi umpan empuk ILC dalam menaikkan rating penontonnya.

Pemerintah (baca Presiden Jokowi), tidak ambil pusing. Cukup menampilkan Muchtar Ngabalin maupun Adian Napitupulu, dan Irma Chaniago untuk menghadapinya.

Kedahsyatan G of P tersebut, bukanlah pekerjaan Pak Jokowi sendiri, tetapi hasil kerjaan keroyokan para pemain-pemain lama yang juga pernah bekerja pada pemerintah sebelumnya.

Dalam kitab Undang-undang disebutkan yang dimaksudkan Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri.

Dalam kondisi eksisting saat ini, maknanya telah berubah menjadi “pemerintah pusat yang dipimpin oleh sekumpulan Presiden”. Sekumpulan Presiden adalah Presiden RI dan para Presiden dari 9 partai pendukung Presiden RI.

Kita lihat saja, seringnya rapat-rapat pimpinan partai dengan Presiden Jokowi di Istana atau ditempat lain. Terutama dalam masa kampanye saat sekarang ini. Thema utama antara lain membahas kisi-kisi materi debat yang disampaikan KPU.

ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Yusril
Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan Yusril Ihza Mahendra (foto IST)

Pasca Debat Putaran Pertama
Di media sosial, berseleweran angka skoring penilaian dari yang menyatakan Panelis Independen terhadap hasil debat Capres dan Cawapres putaran pertama. Faktor yang dinilai adalah : kesesuaian thema dengan isi; sistematika/alur berpikir; artikulasi/intonasi; gaya dan mimik; kekompakan Capres dan Cawapres; ketepatan waktu.

Total skor yang di dapat adalah 427 untuk 01 Jokowi-Ma’ruf, ( rata-rata 71,17), dan 496 untuk 02 Prabowo – Sandi (rata-rata 82,67). Mungkin ada juga yang memberikan penilaian yang berbeda. Tetapi saya menduga angka penilaian skoring tersebut dibahas oleh TKN Pak Jokowi.

Banyak yang berpendapat, alasan resmi Presiden Jokowi membebaskan ABB karena alasan kemanusian, dan kesehatannya yang sudah rapuh dinilai terlambat. Sebab sebulan yang lalu pihak keluarga mengajukan tahanan rumah tidak di respon oleh Presiden.

Analisis yang berkembang adalah sebagai strategi TKN Jokowi – Ma’ruf membebaskan ABB untuk menarik simpati dan empaty umat Islam dan Ulama. Menampilkan figur Yusril sebagai utusan Presiden membebaskan ABB, juga bagian dari strategi untuk meyakinkan umat bahwa Pak Jokowi ingin berbaikan dengan umat Islam dari berbagai kelompok (termasuk kelompok penentang Jokowi).

Target yang ingin dicapai adalah agar debat pada putaran kedua 17 Fabruari 2019, dengan Thema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur, akan mendapatkan simpati dan dukugan masyarakat luas.

Besarnya pertaruhan Jokowi dengan membebaskan ABB menggambarkan beratnya situasi yang dihadapi dalam menghadang serangan terhadap isu bidang ekonomi dan pembangunan yang sudah dipersiapkan oleh Prabowo – Sandi. Bahkan dengan data dan fakta yang sulit dipungkiri oleh Jokowi – Ma’aruf.

Pernyataan pak Jokowi yang tidak mempunyai beban masa lalu, ternyata harus memikulnya. Yaitu beban masa lalu 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun yang lalu atas berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan (Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur).

Apakah kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan fakta dan data dan indikator-indikatornya menuju pada kesejahteraan rakyat, atau untuk kepentingan kelompok dan elite tertentu.

Pertanyaan- pertanyaan yang fokus dari Paslon 02 PADI, bisa jadi menohok sampai kesumsum tulang Pak Jokowi sebagai Presiden yang membuat kebijakan masa lalu dan akan berencana meneruskannya di masa mendatang.

Dalam posisi seperti itulah Pak Jokowi mengeluarkan kartu dari dalam kantongnya yaitu : membebaskan ABB sebagai simbol ulama garis keras, dengan harapan mendapatkan simpati dari umat. Terutama mereka yang berada di barisan pendukung PADI yang terkenal sangat militan. Tapi apakah umat Islam akan terpedaya dengan siasat tersebut. Jawabannya rakyat sudah cerdas.

Forum debat bagi Pak Jokowi sebagai Petahana merupakan gelanggang maut dan saya yakin paling tidak disukainya. Pak Jokowi lebih senang kerja, kerja, dan kerja. Sehabis bekerja membaca komik doraemon dan Sinchan. Celakanya Debat tidak boleh di wakili atau dibantu oleh para timnya yang hebat-hebat.

Hanya satu orang yang boleh membantu yaitu Calon Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Pak Kiyai rupanya sangat hormat dengan Pak Jokowi dan menyerahkannya kembali kepada Pak Jokowi. .

Di forum Debat, Pak Jokowi tidak bisa menyuruh Pak Darmin yang menjawab, atau Ibu Sri Mulyani yang menjelaskan, atau Pak LBP yang menggertak. Semua persoalan ekonomi dan pembangunan harus mampu di jawab oleh hanya Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Mari kita tunggu Debat Putaran Kedua Capres-Cawapres dengan Thema Perekonomian dan Pembangunan (Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur), pada tanggal 17 Februari 2019 di Hotel Sultan Jakarta.

Cibubur, 20 Januari 2019

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait