ArtikelFeatured

Jangan Usik KPK

Rangkuman

  • Dengan adanya KPK, maka lebih dari 250 T duit negara berhasil diselamatkan dari koruptor mulai dari pendiriannya. Mereka dibekali dengan UU KPK no 30 tahun 2002. Itulah sebabnya KPK dianggap lembaga Superbody.

Oleh : Ryanti Suryawan

Korupsi adalah kejahatan serius, berdampak luar biasa dimana bisa memiskinkan masyarakat secara sistemik, dan menghancurkan masa depan bangsa. Untuk itulah negara harus bersungguh-sungguh dalam upaya pemberantasan Korupsi.

Di Indonesia, kenyataan Korupsi sudah membudaya dan melembaga. Mulai dari tingkat pusat, sampai ketingkat propinsi, kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Pemerintah sepertinya kewalahan dalam upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya hanya ditangani kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, ternyata hasilnya dianggap kurang effektif.

Timbulah keinginan membuat lembaga baru yang ditujukan untuk percepatan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang disebut dengan KPK. KPK diberi kewenangan tambahan selain dari kewenangan penyelidikan (kewenangan POLRI) kewenangan penyidikan dan penuntutan (kejaksaan) dan kewenangan vonis hukuman (kehakiman) dengan istilah proses peradilannya di tangani oleh Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana korupsi, dimana semuanya, dalah ditangani oleh personal KPK sendiri. Disamping itu KPK diberi hak istimewa yaitu penyadapan terhadap terduga pelaku Korupsi.

Dengan adanya KPK, maka lebih dari 250 T duit negara berhasil diselamatkan dari koruptor mulai dari pendiriannya. Mereka dibekali dengan UU KPK no 30 tahun 2002. Itulah sebabnya KPK dianggap lembaga Superbody.

Seiring makin suksesnya KPK justru membuat para Koruptor yang bertebaran dalam kalangan birokrat dan pejabat negara mulai kegerahan. Bermacam cara dilakukan untuk upaya mematikan KPK. Tercatat dua kali KPK digoyang dengan penjatuhan 3 pimpinan KPK yang dikenal dengan Kriminalisasi KPK, seperti kasus Antasari Azhar, Chandra Hamzah, dan Abraham Samad, yang mana tuntutan masyarakat tetap ingin eksistensi KPK tetap ada dan bahkan dicintai rakyat kerena dinilai membela kepentingan Rakyat.

Tak lepas usaha gagal dalam melumpuhkan KPK, sekarang diulangi lagi dengan cara melemahkan KPK melalui perubahan UU KPK tersebut. Dalam revisi yang diajukan jelas ada upaya sistemik untuk membuat KPK jadi tumpul dan sangat tergantung pada kebijakan presiden.

Di identifikasi dari draft perubahan yang diajukan atas inisiatif DPR ada sekitar lima poin penting yang dapat membuat lembaga antikorupsi ini menjadi powerless.

Pertama, pembentukan Dewan Pengawas KPK. Kedua, soal penyadapan yang harus mendapatkan ijin dari Dewan pengawas KPK. Ketiga, KPK hanya boleh menindakdugaan korupsi yang merugikan Negara dengan nilai minimal 25 miliar. Keempat, KPK tidak dapat mengangkat penyidik sendiri. Tapi harus dari Polri atau Kejaksaan. Terakhir KPK bisa menerbitkan surat peintah pemberhentian penyidikan.( SP3).

Banyak kalangan jadi bertanya mengapa KPK dilemahkan dimana selama ini KPK mampu menekan tindak Pidana korupsi, menindak koruptor dan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi dan bahkan menyimpulkan upaya revisi UU KPK ini adalah memang ditujukan uuntuk pelemahan KPK itu sendiri oleh komplotan para koruptor baik masa lalu, maupun sedang berlangsung dan kedepannya.

Kewenangan KPK dalam revisi itu bagaikan mencabut kekuatan KPK yang selama ini justru jadi senjata utama KPK dalam upaya pemberantasan Korupsi, dan sekaligus hal yang menakutkan oleh para terlapor, terduga maupun tersangka Koruptor.

Harusnya DPR dan pemerintah mendukung dan terus berusaha memperkuat KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Bukankah hal ini yang diinginkan rakyat, agar kekayaan rakyat tak dirampok oleh koruptor.

Hal di atas memperlihatkan seakan DPR dan pemerintah bagaikan melakukan kebijakan Paradox terhadap upaya pemberantasan korupsi ini, dimana kalau ingin menyukseskan pemberantasan korupsi, bukan dengan jalan mempreteli senjata utama KPK yang justru akan melemahkan KPK itu sendiri.

Disinilah Pemerintahan Jokowi Jk diuji Tentang komitmen, konsisten dan konsekwennya dalam pemberantasan Korupsi. Issu pemberantasan Korupsi itu adalah janji utama Jkw-JK dalam pilpres yang lalu.

Banyak pihak merasa tak akan ditaatinya realisasi janji mereka sehubungan dengan gelagat pemerintah yang justru mendorong revisi tersebut melalui inisiatif pertama dari partai-partai pendukung pemerintah.

Banyak pihak juga merasa pesimis akan niat pemerintah memberantas korupsi, bila pemerintah diam saja dan terkesan membiarkan revisi tersebut.

Bagi Masyarakat tentu yang dilakukan hanya menunggu sekaligus menggunakan hak bertanya . Bila saluran bertanya ini akan tersumbat, maka ada juga hak rakyat untuk melakukan demontrasi penolakan revisi tersebut, sebagai tindakan ekstraparlementer menekan DPR dan pemerintah mencabut revisi UU KPK tersebut.

Satu hal yang ironis dan jadi pertanyaan besar banyak pihak adalah mengapa banyak pihak mampu memperkuat penindakan Narkoba bahkan menghukum banyak mati bandar narkoba namun sepertinya melemah dan diperdaya oleh para koruptor dalam upaya penindakan. Korupsi yang jenis dan sifat tindak pidananya sama-sama luar biasa (Extraoordinary Crime).

Jelaslah ini semua sebagai suatu sifat ambigu yang menghasilkan kebijakan paradox, dan sangat jauh dari harapan masyarakat dalam harapan mereka untuk suatu upaya pemberantasan Korupsi.

Hanya kesadaran dan political will yang kuat, untuk betul-betul menjadikan Indonesia lebih baik dari DPR dan pemerintah, yang akan bisa menyelamatkan KPK, dengan mencabut revisi UU KPK itu, sekaligus bisa meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di negeri ini. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up