Artikel

Jangan Salahkan Sikap Partai Bulan Bintang

Oleh: Ikhsan Kurnia

Mari kita pandang dan tempatkan segala sesuatu sesuai maqom (kedudukan) dan kewenangannya. Tidak ada yang salah dari sikap (sementara) Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai pencapresan. Demikian pula tidak ada yang salah dari sikap partai-partai lain yang mengusung Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno. Tidak salah pula Ijtima’ Ulama di Jakarta beberapa waktu lalu yang merekomendasikan nama Capres-Cawapres. Jika para Ulama kemudian berencana membuat Ijtima’ Ulama jilid 2 (dikarenakan rekomendasi nama sebelumnya tidak diambil), juga tidak ada yang salah dari semua langkah dan pilihan tersebut. Biarkan mereka beramal sesuai dengan maqom masing-masing.

Para ulama dari berbagai daerah berkumpul dengan niat ikhlas dan lurus untuk memikirkan peran politik umat Islam dalam kontestasi Pemilu 2019. Tidak ada rekayasa, tidak ada rencana yang bertujuan sebagai “jebakan batman” (agar incumbent terpancing memilih wakilnya dari kalangan Ulama). Sama sekali tidak dibuat untuk siasat “murahan” seperti itu. Mereka datang dari berbagai daerah dengan biaya sendiri, mungkin ada yang sampai keluar uang puluhan juta rupiah per kepala: untuk transportasi, hotel, dan sebagainya. Saya pribadi memang tidak mengikuti acara Ijtima’ Ulama di Jakarta. Namun saya ikut memonitor dan memperoleh informasi akurat dari sahabat-sahabat yang hadir pada acara tersebut. Selain itu, saya kebetulan berpartisipasi sebagai peserta Mudzakarah 1000 Ulama di Tasikmalaya. Saya benar-benar salut dengan semangat dan harapan yang mereka miliki, semata-mata untuk memikirkan agenda pergantian kepemimpinan nasional yang mereka pandang sudah tidak layak dipertahankan. Spiritnya sama dengan gerakan #2019GantiPresiden.

Meski terdapat perbedaan dan dinamika dalam proses musyawarah terkait nama-nama yang direkomendasikan sebagai Capres-Cawapres, namun tujuan mereka sama: ingin mengganti presiden petahana. Pada saat Mudzakarah, saya pribadi sempat berpendapat selama 5 menit dalam sesi public hearing. Saya berpendapat untuk memunculkan nama alternatif selain Capres Prabowo Subianto, tentu dengan argumentasi yang saya miliki dan sudah saya jelaskan di hadapan semua peserta Mudzakarah.

Kedua, saya juga menyarankan skenario B selain merekomendasikan nama, yakni merumuskan “kontrak politik” yang ditujukan kepada Capres-Cawapres yang akan didukung oleh Ulama, seandainya nama-nama yang ditawarkan tidak diambil. Skenario B berupa kontrak politik ini tentu saja mengandung poin-poin yang berisi dan berorientasi pada kepentingan dan keberpihakan terhadap umat Islam. Alhasil, dinamika dalam proses musyawarah menghasilkan keputusan berupa “Manifesto Ulama dan Umat” yang anda bisa baca sendiri isinya. Namun, usulan saya berupa Skenario B untuk merumuskan konten “kontrak politik” rupanya tidak terakomodir. Tentu, saya bisa memahami situasi pada waktu itu, dan saya tidak mempersoalkan itu. Namanya saja musyawarah, tidak semua gagasan bisa diwujudkan.

Pada intinya, saya berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari ikhtiar para ulama tersebut. Saya memahaminya bahwa para ulama merupakan bagian dari civil society (masyarakat sipil) yang memiliki hak aspirastif yang ditujukan kepada beberapa partai politik yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memang mereka bukan bagian dari partai politik tertentu, sehingga mereka tidak memiliki otoritas. Meski demikian, mereka memiliki bargaining position (posisi tawar) yang seharusnya tidak dapat diremehkan begitu saja oleh partai politik. Mereka memiliki basis sosial yang kuat dan menjadi representasi dari spirit dan gejolak harapan umat Islam dengan kekuatan kuantitas (jumlah) yang sangat diperhitungkan saat ini.

Jadi, demikianlah maqom mereka. Kemudian, jika para ulama berencana untuk membuat Ijtima’ jilid 2, saya pikir juga tidak ada salahnya. Namun, mohon maaf, izinkan saya membuat prediksi jika memang akan melakukan Ijtima’ jilid 2, yakni: (1) Tetap akan memberikan dukungan kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno. (2) Membuat kontrak politik yang harus ditandatangani oleh Capres-Cawapres tersebut. Demikian prediksi saya. Saya tidak akan jelaskan alasannya karena terlalu panjang dan bukan poin utama dalam tulisan ini.

Kemudian, terkait sikap partai-partai oposisi (PAN, PKS) yang bersedia menerima paket Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno, juga tidak ada yang salah dari keputusan mereka. Mereka punya tiket untuk mengusung Capres-Cawapres. Mau tidak mau tiket tersebut tidak boleh mubazir. Meski ada sebagian yang awalnya tidak happy dikarenakan Cawapres yang terpilih bukan dari kader mereka, namun mereka berpikir harus tetap mengusungnya. Saya meyakini PKS dan PAN memiliki pertimbangan masing-masing yang matang, baik secara ideologis maupun secara strategis. Maqom mereka memang harus mengusung Capres-Cawapres penantang petahana. Jika tidak, maka otomatis kekuatan oposisi akan lemah dan kemungkinan besar incumbent akan terpilih kembali 2 periode. Dan perjuangan umat yang sudah berdarah-darah selama ini akan sia-sia.

Lalu bagaimana dengan sikap PBB? Saya usul agar kita saling respek satu sama lain. Saya sangat menghargai sikap dan langkah yang dilakukan oleh partai-partai lain dan juga menghargai para ulama yang sudah bekerja keras memperjuangkan “politik transendental”. Alangkah baiknya menilai mereka sesuai dengan maqom mereka masing-masing.

Sementara ini, PBB memilih sikap dan pandangan tersendiri terkait pencapresan. Saya sudah tulis opini singkat saya mengenai hal ini di tulisan saya sebelumnya yang berjudul “Sikap PBB Struktural dan Kultural”. Buat saya, tidak ada yang salah dari sikap PBB. Saya sebutkan kembali poin-poinnya secara singkat dan saya tambahi beberapa poin pelengkap.

Pertama, PBB tidak memiliki kursi di parlemen, sehingga tidak dapat menjadi partai pengusung Capres-Cawapres. Kurang fair jika menyamakan maqom PBB dengan maqom partai-partai lain yang mengusung Prabowo-Sandiaga.

Kedua, Para anggota PBB mungkin dapat memberikan dukungan kultural (keberpihakan personal) kepada Capres-Cawapres penantang petahana, mengingat basis massa PBB mayoritas umat Islam yang menginginkan pergantian presiden. Namun secara struktural, PBB sebagai organisasi politik memiliki argumentasi yang rasional untuk belum memberikan dukungan kepada salah satu Capres-Cawapres. Dalam hal ini ada beberapa argument yang saya tangkap: (1) PBB belum diundang untuk bergabung memberikan dukungan pencapresan; (2) PBB masih menunggu hasil Ijtima’ ulama jilid 2 sebagai bahan pertimbangan sikap; (3) PBB tidak ingin tergesa-gesa memberikan dukungan sebelum mengetahui visi, misi dan program dari Capres-Cawapres; (4) PBB ingin mengetahui terlebih dahulu tentang komitmen dan kontrak politik Capres-Cawapres terhadap kepentingan umat Islam dan perjuangan nilai-nilai Islam, apakah linear dan kompromistis dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh partai atau tidak; (5) Dan lain-lain.

Ketiga, jika ada 3 opsi: (1) mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin; (2) Mendukung Prabowo-Sandiaga; (3) Tidak memberikan dukungan resmi (organisatoris) kepada salah satunya; Maka saya meyakini PBB pada saatnya nanti hanya mungkin memilih poin (2) atau (3). Bagi saya, positioning mendukung (yang paling sedikit mudharatnya) maupun positioning menjadi “golongan ketiga” (netral) sama-sama mulia dan memiliki argumentasi yang kuat. Dalam sejarah Islam pun, tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang memilih untuk menjadi golongan ketiga saat terjadi “perlombaan sengit” antara dua golongan yang berposisi secara diametral (binary position). Tentu masing-masing pilihan memiliki resikonya. Secara pribadi, sebagai anggota dan Caleg PBB, saya legowo jika PBB nantinya secara struktural-formal memilih opsi ke (2) atau (3). Kecuali jika memilih opsi (1), maka saya akan mundur dari keanggotaan PBB. Namun saya meyakini opsi ini nyaris impossible diambil.

Keempat, karena PBB bukan partai yang bisa mengusung Capres-Cawapres, sehingga perannya relatif lebih leluasa dan bebas. Saya pikir, perlu ada juga partai yang mengambil sikap seperti PBB: tidak buru-buru memberikan dukungan saat belum jelas apa yang akan diperjuangkan oleh para Capres-Cawapres yang ada. Di saat semua partai-partai baru sudah merapat kepada dua kubu, PBB berani berkata “tunggu dulu, apa yang akan anda perjuangkan?”. Tentu saya juga tidak menyalahkan partai-partai lain tersebut. Itu hak dan maqom mereka masing-masing. Namun, menurut saya, perlu juga ada partai yang seperti PBB. Ini maqom PBB, tidak perlu diikuti oleh partai lain. Yang terpenting kita hargai semua pilihan-pilihan tersebut.

Sepertinya ini saja dulu. Pencoblosan masih sekitar 8 bulan lagi, masih banyak hal yang bisa berubah. Ada baiknya kita bersabar dan tidak gagap dengan hingar-bingar dukung-mendukung pencapresan. Melalui tulisan ini, saya sudah memberikan pandangan berdasarkan apa yang saya ketahui. Tulisan ini juga merupakan opini pribadi saya, bukan sikap organisasi. Semoga dapat dipertimbangkan oleh anda semua, terutama para konstituen PBB.

Ikhsan Kurnia adalah Penulis dan Calon Peserta Pemilu 2019.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up